Asumsi Bersuara

Pandemi Covid-19 selain merupakan krisis kesehatan, tapi juga menyebabkan krisis secara keuangan. Pilar-pilar keuangan yang sudah tertata rapi dipastikan goyah selama pandemi covid-19. Namun ketika pandemi telah menuju usai, pilar-pilar keangan perlu untuk diatur kembali. Berbagai teknologi baru yang muncul dan berkembang di saat pandemi dapat menjadi senjata alternatif dalam menyusun strategi keuangan. Konten ini berkolaborasi dengan AdaKami.

6 Desember 2022, DPR mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi undang-undang. Undang-Undang KUHP yang terdiri dari 624 pasal ini akan berlaku tiga tahun sejak disahkan. Pengesahan RKUHP diwarnai dengan pro-kontra, pemerintah menganggap perlu KUHP baru karena KUHP yang ada saat ini dianggap sudah usang dan tidak relevan lagi. Sementara di sisi  lain, pasal-pasal dalam RKUHP dikritik bahkan sejak masih dalam pembahasan. Kebebasan berekspresi, pengaturan ranah privat, hingga kemunduran HAM, merupakan sederet kritik yang muncul terhadap UU ini. Bersama Taufik Basari, kita akan membahas ini semua

Setelah penantian panjangnya, Anwar Ibrahim berhasil sampai ke kursi Perdana Menteri Malaysia. Akan seperti apa Malaysia di bawah kepemimpinannya? Kita akan bahas selengkapnya bersama Podcast Bebas Aktif!

Lho baru 45 hari udah ganti aja nih Perdana Menteri Inggris. Sebenarnya apa yang terjadi? Bersama CEO Asumsi, Pangeran Siahaan kita akan membahasnya!

.

Transportasi umum di Jakarta dari masa ke masa selalu berkembang, tapi apakah sudah oke dan cukup memadai? Bersama pengamat transportasi Adriansyah Yasin kita akan membahasnya lebih dalam!

20 September lalu, Baleg DPR dan pemerintah menyetujui 38 RUU yang menjadi Prolegnas Prioritas, salah satunya adalah Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Namun, hingga saat ini, IDI dan organisasi profesi kesehatan lainnya tidak pernah dilibatkan dalam perancangan UU ini. Di sisi lain, IDI dan organisasi profesi lainnya merasa RUU ini belum urgen untuk disahkan karena UU yang ada saat ini sudah berjalan dengan baik. Justru yang paling penting saat ini adalah memperbaiki sistem kesehatan yang secara komprehensif berawal dari pendidikan hingga pelayanan. Bersama dr. Daeng M. Faqih, Ketum PB IDI 2018-2021 kita akan bahas lebih dalam

Tragedi Kanjuruhan menyita semua perhatian kita, tapi sebenarnya siapa yang salah atas tragedi ini?

Sejak pertengahan Juli lalu, rencana kunjungan Nancy Pelosi (Speaker of House Representatives atau Ketua Parlemen AS) ke Taiwan telah mengundang perdebatan. Baik pihak AS, China, maupun Taiwan. Hubungan AS-China pun semakin menegang. Selengkapnya kita akan mendalaminya bersama host Cha Guan, Fathan Sembiring

Pada 6 Juli lalu, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM resmi menyerahkan draf  Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP ke DPR. Penyusunan draf RKHUP yang sudah berlangsung sejak lama dan sempat batal disahkan pada 2019 lalu ini, menimbulkan kritik dari banyak pihak. Mulai dari prosesnya yang tidak transparan dan minim keterlibatan publik hingga poin-poin isi RKUHP yang kontroversial.

Bersama Vincent Ricardo, alumni Fakultas Hukum UI kita akan membahasnya

Boris Johnson memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Inggris! Apa alasan dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Bersama CEO Asumsi, Pangeran Siahaan kita akan mengulik lebih jauh!

Sejak 1986 Indonesia bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku dan secara resmi pada tahun 1990 mendapatkan status bebas PMK dari Organisasi Kesehatan Hewan Dunia. Setelah 31 tahun bebas dari PMK, sejak akhir April lalu PMK kembali terdeteksi di Indonesia dan menyebar dengan cepat hingga saat ini. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, hingga kini PMK sudah menyebar di lebih dari 180 kab/kota di 18 provinsi dengan lebih dari 150 ribu ekor hewan terjangkit PMK dan lebih dari 700 ekor hewan mati. Di tengah masifnya peredaran virus, hingga kini sepertinya belum ada usaha yang signifikan dari pemerintah untuk menekan laju penyebaran PMK.

Bersama Dokter hewan KPBS Pangalengan, drh. Liedzikri Rizqi Insani kita akan bahas lebih lanjut

Seolah tak ada habisnya, penembakan massal kembali terulang di Amerika Serikat. 24 Mei lalu, 21 orang yang terdiri dari 19 anak-anak dan dua orang guru tewas dalam penembakan massal di Sekolah Dasar Robb di kota Uvalde, negara bagian Texas, Amerika Serikat. Pelaku penembakan merupakan remaja 18 tahun bernama Salvador Ramos yang merupakan warga setempat. Di Amerika, ratusan penembakan massal terjadi setiap tahunnya. Masalah aturan hukum kepemilikan senjata api di Amerika Serikat sudah menjadi isu sejak lama. Upaya untuk merevisi aturan telah dilakukan namun hingga kini masih belum menemui titik temu. Bersama Pramudya Oktavinanda, Managing Partner dari UMBRA Strategic Legal Solutions kita akan membahas lebih lanjut

Hallyu atau gelompang budaya pop korea menyebar hampir merata di banyak negara, termasuk Indonesia. Hal-hal berbau Korea mulai dari film, serial drama, grup musik, dan produk turunannya menjadi sangat digemari sejak dua dekade terakhir. Indonesia merupakan salah satu pasar besar penggemar Korea, khususnya musik atau biasa disebut K-Pop. Membludaknya fans K-Pop memperlihatkan beberapa fenomena menarik yang muncul khususnya di sosial media. Mulai dari yang positif seperti aktivisme digital hingga fanwar atau perang komentar antar penggemar yang kadang tak masuk akal. Bersama Daisy Indira Yasmine Sosiolog dan Dosen Departemen Sosiologi FISIP UI kita akan membahas lebih lanjut

Anak dari diktator Filipina, Ferdinand Marcos yang juga bernama Ferdinand Marcos Jr berhasil menjadi Presiden terpilih Filipina pada pemilu 2022. Bersama Yoes Kenawas, kandidat PhD Political Science di Northwestern University kita akan membahas lebih dalam

Andrew Yang pernah memberikan proposal utama Universal Basic Income ketika mencalonkan diri menjadi Presiden Amerika Serikat lewat Partai Demokrat. Programnya diberi nama 'Freedom Dividend' sebesar 1000 USD ke setiap orang dewasa di Amerika. Belakangan ide ini justru mendapat momentum akibat pandemi virus COVID-19. Sebagian orang beranggapan bahwa kondisi ini membuat keadaan keuangan rumah tangga menjadi sulit, apalagi bagi mereka yang bekerja di sektor informal. Terlebih rencana di-PHK atau dikurangi shift-nya akibat pandemi membuat ketidakpastian bagi rumah tangga dan mengganggu pola konsumsi masyarakat. Pada episode kali ini, rayestu dan Sonny Mumbunan Ekonom Senior WRI dan Pendiri Basic Income Lab UI (@basicincome_lab) akan menjawab kekhawatiran dan ketidakpastian kondisi tersebut dengan rancangan Basic Income. Selengkapanya di Asumsi Bersuara!

Lebih dari 40 hari Invasi Rusia atas Ukraina terjadi dan Ukraina melebihi prediksi pengamat yang mengatakan Ukraina akan takluk hanya dalam hitungan dua atau tiga hari. Apa yang sebenarnya sudah terjadi? Bersama Pengamat Militer dan pendiri @tweetmiliter, Angga Pratama kami akan membahasnya.

Kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng kembali terjadi sejak November tahun lalu. Kelangkaan ini dipicu oleh naiknya harga CPO (Crude Palm Oil) global sejak pertengahan tahun lalu. Ironisnya, Indonesia merupakan eksportir CPO terbesar di dunia, namun ternyata tak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya sejak terjadinya kelangkaan, mulai dari operasi pasar, subsidi harga, penetapan HET, hingga kewajiban bagi para produsen untuk memasok kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO). Namun, kebijakan-kebijakan tersebut seolah tidak mampu mengatasi kelangkaan minyak goreng.

Wacana memperpanjang masa jabatan presiden, dengan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tidak muncul kali ini saja. Isu ini pernah muncul pada akhir 2019, di awal 2021, dan kembali muncul saat ini. Setiap muncul wacana tersebut, setiap itu pula Presiden Jokowi menepis isu tersebut. Berdasarkan aturan yang berlaku, Presiden di Indonesia dipilih setiap lima tahun sekali dan maksimal menjabat dua periode. Tidak ada aturan yang mengakomodir perpanjangan masa jabatan presiden. Selain itu, pemerintah dan DPR sudah menyepakati waktu pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Penundaan pemilu hanya dimungkinkan dengan mengubah landasan konstitusional atau amandemen terhadap UUD 1945. Bersama Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati kita akan membahasnya

Pada 24 Februari 2022, Presiden Vladimir Putin, Presiden memerintahkan angkatan perang Rusia untuk menginvasi Ukraina. Namun apa alasan dibalik invasi Rusia ke Ukraina? Bersama Dosen HI UI, Shofwan Al Banna kita akan membahasnya

Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan Permenaker No.2/2022 yang memuat aturan baru terkait pencairan JHT yang baru bisa dicairkan pada saat pekerja pensiun/berusia 56 tahun. Sedangkan aturan sebelumnya adalah JHT bisa dicairkan satu bulan setelah pekerja di-PHK/resign (Permenaker No.19/2015). Aturan ini menimbulkan pro-kontra dari berbagai pihak. Menurut Kemenaker aturan ini bertujuan jangka panjang agar pekerja tetap dapat melanjutkan kehidupan dengan baik setelah tidak bekerja. Di sisi, lain kelompok pekerja/buruh menentang aturan ini karena uang JHT adalah hak pekerja dan pemerintah tak seharusnya menahan hingga usia pensiun. bersama Zahra Amalia Syarifah mahasiswa doktoral dari University of California San Diego kita akan membahasnya.

G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 11 negara maju dan 9 negara berkembang. G20 pada awalnya merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang bertujuan untuk melakukan koordinasi kebijakan makroekonomi global, khususnya untuk menjaga stabilitas keuangan, mitigasi perubahan iklim, dan keuangan berkelanjutan. Namun sejak 2008, G20 menghadirkan Kepala Negara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT).

Pada tahun 2022 ini Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah forum berskala internasional ini. Tapi apa sebenarnya keuntungan ketika sebuah negara menjadi presidensi atau tuan rumah forum G20? Simak obrolan kami bersama Wakil Menteri Keuangan Prof. Suahasil Nazara, S.E., M.Sc., Ph.D !

Binary options lagi ramai diperbincangkan berbagai kalangan karena dianggap sebagai judi dan investasi bodong. Keabsahannya secara hukum pun ternyata merupakan investasi ilegal di Indonesia. Teguh Hidayat, praktisi investasi pasar dan Direktur Avere Investama, menjelaskan seluk-beluk "investasi" yang baru masuk Indonesia pada tahun 2019 ini.

Ini adalah lanjutan dari episode 158 berjudul Ibukota Baru Untuk (Si)Apa? Supaya dapat konteksnya, silakan mendengarkan episode tersebut ya

Faisal Basri merupakan salah satu tokoh yang paling tajam memberikan kritiknya terhadap rencana pemindahan ibu kota. Menurutnya, faktor ekonomi Indonesia dan pandemi COVID-19 yang tidak kunjung selesai menjadi faktor utama di balik keberatannya terhadap rencana ini.

Asumsi Bersuara kali ini menyajikan penjelasan beliau secara terperinci bersama Rayestu. Simak episodenya dalam minggu ini!

Asumsi Bersuara minggu ini ngebahas peleburan lembaga riset biologi molekular, Lembaga Eijkman, ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sebanyak 71 periset pun harus berhenti bekerja karena adanya perubahan status karyawan yang dihadapi. Masa depan riset RI dalam bidang ini pun dipertanyakan.

Mantan Kepala LBM Eijkman, Amin Soebandrio, pun menceritakan perkara ini kepada Rayestu. Simak pembicaraan selengkapnya di Asumsi Bersuara!

Membuka tahun 2022, pemerintah menetapkan larangan ekspor batubara dan berlaku bagi seluruh pelaku usaha yang berkaitan dengan ekspor batubara. Persediaan batubara yang rendah bagi berbagai PLTU dalam negeri menjadi penyebabnya. Sehingga bisa dikatakan kalau PLN sedang dalam kesulitan memasok listrik nasional.

Senior Policy Researcher Yayasan Indonesia Cerah, Mahawira Dillon, menjelaskan apa yang terjadi di balik kebijakan ini. Simak obrolannya dengan Rayestu di Asumsi Bersuara minggu ini!

Di tengah proses pemulihan Indonesia dari "second wave" COVID-19 pada Juli lalu, varian COVID-19 Omicron akhirnya terdeteksi di dalam negeri. Di sisi lain, kasus aktif virus ini dikabarkan terus menurun dan "positivity rate" kita bahkan terus-terusan berada di bawah 1%. Akankah Indonesia segera mengalami "third wave" COVID-19?  Simak obrolan Rayestu dengan Prof. Dr. dr. Zubairi Djoerban, Sp.PD, KHOM, Ketua Satgas COVID-19 dari IDI di episode kali ini!

Proyek kereta cepat digadang-gadang akan mulai beroperasi pada akhir tahun 2022. Namun, proyek ini beberapa kali diberitakan menjadi masalah, misalnya sempat diberitakan menyebabkan banjir di Tol Jakarta-Cikampek. Yang terbaru, viral juga video pengkangkatan tiang pancangnya karena salah koordinat.  Apakah sebenarnya proyek ini realistis untuk dibangun dan diselesaikan? Simak obrolan Rayestu dengan Economist CORE Indonesia, A. Akbar Susamto, di Asumsi Bersuara kali ini!

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa UU Cipta Kerja atau yang lebih dikenal dengan Omnibus Law inkonstitusional dan membutuhkan perbaikan dalam waktu 2 tahun. Jika pemerintah tidak merevisi UU ini, maka Omnibus Law pun enggak akan berlaku lagi. Ada apa di balik putusan MK tersebut?  Simak obrolan Rayestu dengan Pramudya A. Oktavinanda, Managing Partner dari UMBRA Strategic Legal Solutions di Asumsi Bersuara minggu ini!

Dari riset Riskesdas 2018, diketahui 1 dari 3 batita maupun balita di Indonesia menderita stunting, sebuah angka yang sangat mengkhawatirkan. Namun di sisi lain, pemahaman masyarakat terhadap bahaya dari stunting tidak kalah mengkhawatirkannya. Tercatat hanya Hanya 12.2% yang memiliki pemahaman yang baik, 40.6% cukup, dan 47.2% kurang paham. Ditambah lagi sosialisasi tentang pemahaman kondisi ideal menikah dan melahirkan juga masih rendah sehingga menambah resiko bayi terlahir stunting. Padahal banyak penelitian menunjukkan bahwa kondisi ibu hamil dan melahirkan adalah salah satu alasan utama   bayi terlahir stunting. Bersama Kepala BKKBN, dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) kita akan membahas tentang stunting dan urgensinya untuk segera diselesaikan

Asumsi Bersuara kali ini mengundang Rachmat Reksa Samudra, Peneliti di Lembaga Demografi UI & Konsultan Ekonomi Ketenagakerjaan. Rayestu bakal ngebahas naiknya upah minimum provinsi dan kabupaten/kota dan isu-isu lain terkait upah tenaga kerja Indonesia.

Dengerin selengkapnya di episode kali ini!!

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Dikbudristek) Nadiem Makarim lagi ramai dibicarakan. Ia mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi. Mas Menteri, sapaan akrabnya, berharap aturan ini bisa menjadi payung hukum untuk berbagai kekerasan seksual yang terjadi di kampus-kampus seluruh Indonesia.

Loh, memang ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di sivitas akademia? Lalu, kenapa Mas Menteri jadi bahan omongan di berbagai media?

Dengerin obrolan Rayestu dengan Tunggal Pawestri, aktivis isu perempuan dan juga Executive Director di Humanist and Social Innovation Foundation, di Asumsi Bersuara kali ini!

PS. Pasal terkait yang Mba Tunggal bahas merupakan Pasal 5 Ayat (3) dalam Permendikbud tersebut.

Di Asumsi Bersuara kali ini, Rayestu berbincang-bincang dengan Agus Sari, CEO Landscape Indonesia dan juga Dosen di SBM ITB. Mereka mendiskusikan konferensi tingkat tinggi PBB yang sedang berlangsung di Glasgow, UK soal prevensi terhadap perubahan iklim di dunia. Indonesia juga turut hadir dalam konferensi yang disebut COP26 ini dan turut serta berkomitmen untuk menghentikan deforestasi, mengurangi emisi karbon, dan isu iklim lainnya.

Apa yang kamu harus tau soal COP26 ini? Dengerin diskusi Rayestu dengan Agus Sari kali ini!

Kemenangan Indonesia di Thomas Cup 2020 meninggalkan kesedihan. Padahal, kita sudah menantikan hal tersebut selama 19 tahun. Namun, kita semua tidak dapat melihat bendera Merah Putih berkibar saat merayakan kemenangan tim bulutangkis nasional kita. Adalah sanksi dari World Anti-Doping Agency (WADA) yang membuat hal tersebut terjadi.Dikabarkan bahwa Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) tidak membalas surat dari WADA sehingga Indonesia diberikan beberapa sanksi oleh WADA. Selain itu, apa isu olahraga dan atlet Indonesia yang kita harus pahami?Minggu ini, Rayestu membahas isu tersebut dengan Ainur Rohman, Editor Olahraga JawaPos.com.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat seruan baru soal peredaran dan konsumsi rokok di ibu kota. Kabar ini mulai ramai dibicarakan karena akun buzzer rokok @rokok_indonesia "menyerang" Anies soal suratnya yang ditujukan pada Bloomberg Initiative terkait kampanye anti rokok. Lalu, bagaimana sebenarnya kondisi penggunaan dan regulasi peredaran rokok di Indonesia saat ini?

Rayestu ngobrol-ngobrol dengan Peneliti Ekonomi Kesehatan yang dikenal dengan nama akun Twitter @Obiwan_Catnobi soal ini. Dengerin selengkapnya di episode Asumsi Bersuara minggu ini!

Artikel "Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Lapor ke Polisi, Polisi Menghentikan Penyelidikan" yang diterbitkan Project Multatuli membuat geger sosial media. Adalah cerita dari Luwu Timur, Sulsel, yang membuat situs Project Multatulis diretas dan banyak orang awalnya kesulitan membaca artikel ini. Hal ini pun membuat media-media lain memperlihatkan solidaritasnya dengan menerbitkan kembali artikel ini dalam situs mereka.

Kenapa artikel ini sempat ramai dibicarakan banyak orang? Eko Rusdianto, penulis lepas yang menulis artikel ini untuk Project Multatuli, akhirnya buka suara mengenai laporannya sendiri kepada Rayestu. Dengerin cerita selengkapnya di sini!

Pada tahun 2019 lalu, Gubernur Anies Baswedan mengumumkan bahwa DKI Jakarta akan menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan Formula E. Namun, rencana tersebut dan dana yang harus digelontorkan sedang menimbulkan pro-kontra. Apalagi, pandemi Covid-19 masih menjadi isu tersendiri di Indonesia.

Rayestu mencoba cari tahu seluk-beluk persoalan ini dengan ngobrol bersama salah satu anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Angga Putra Fidrian. Dengerin obrolannya di episode kali ini!

PS. Jangan lupa follow podcast Cerita Orang Dalem untuk selalu update informasi kamu soal kebijakan-kebijakan yang lagi dilakuin pemprov DKI Jakarta!

Evergrande, salah satu perusahaan properti terbesar di China, sedang terlilit utang dan terancam enggak bisa membayar utangnya yang mencapai triliunan dolar. Lalu, gimana nasib ekonomi China yang bergantung pada industri ini? Sebenarnya, gimana situasi perekonomian China secara umum untuk saat ini?

Simak obrolan Rayestu dengan Poltak Hotradero, Peneliti Ekonomi Senior, soal ini!

Pemerintah sedang menggodok RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) terkait rencana diberlakukannya pajak karbon. Melalui aturan ini, pemerintah berharap bisa turut serta dalam menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 29% di 2030.Andhyta F. Utami (Afu), Environmental Economist dari World Bank dan Founder Think Policy, hadir untuk menjelaskan hal ini secara detil di Asumsi Bersuara. Simak obrolannya!

Isu amandemen UUD 1945 sedang ramai dibicarakan. Berbagai parpol yang memiliki jatah kursi di Senayan sedang bergejolak; ada yang mendukung amandemen, ada juga yang tidak setuju karena sedang terjadinya pandemi Covid-19. Belum lagi, pemerintah baru saja mendapatkan dukungan dari PAN yang sudah resmi masuk koalisi.

Dengerin obrolan Rayestu dengan Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, soal desas-desus amandemen UUD 1945 & dukungan PAN ke pemerintahan di Asumsi Bersuara minggu ini!

Selama 2 minggu terakhir, Taliban sedang menjadi sorotan dunia. Pemerintahan Afghanistan berhasil mereka rebut dan Presiden Ashraf Ghani sudah melarikan diri dengan membawa sejumlah uang tunai ke UEA. Bahkan elit-elit pemerintahan lain pun sudah berhasil menyelamatkan dirinya masing-masing.

Masyarakat Afghanistan sekarang mengalami kekhawatiran; akan seperti apa hidup mereka di bawah tangan Taliban? Gimana masa depan negara ini?

Dengarin aja obrolan Rayestu dengan Shofwan Al Banna, Dosen HI UI, mengenai topik tersebut di Asumsi Bersuara minggu ini!

Asumsi Bersuara kembali menghadirkan Pandji Pragiwaksono untuk ketiga kalinya. Kali ini, Rayestu membahas soal pendukung setia Pandji yang belakangan menyerang dirinya yang dikemukanan di kanal YouTube-nya. Selain itu, dibahas juga seluk beluk wajah politik Indonesia sekarang ini menjelang 2024.

Di era digital seperti sekarang, data diri sangat berharga. Walaupun begitu masih banyak juga yang belum paham sehingga seringkali meremehkan data pribadi dan tidak menjaganya dengan baik sehingga rentan disalahgunakan oleh orang tak bertanggung jawab

Bersama Tenaga Ahli Bidang Literasi Digital dan Tata Kelola Internet Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Donny Budi Utoyo, kami membahas tentang pentingnya menjaga data pribadi. Selengkapnya di Asumsi Bersuara

Ajang olahraga terbesar dunia, Olimpiade 2020, yang sedang berlangsung di Tokyo, Jepang, masih hangat dibicarakan. Selain prestasi para atlet, juga muncul isu-isu seperti: kesehatan mental atlet karena masa lalunya, "cyber bullying" terhadap para atlet, dan prestasi atlet Indonesia.

Asumsi Bersuara kali ini khusus menghadirkan 2 narasumber. Mereka adalah Irman Jayawardhana sebagai Faculty member of Universitas Prasetiya Mulya) dan  peneliti dari Ganesport Institute. Kemudian, Rizka Safitri sebagai MSc in Sport Psychology dan Mahasiswa Profesi Psikologi Klinis Anak Unpad serta Sport Psychology Expert dari Ganesport Institute.

Rakyat Kuba tiba-tiba serentak turun ke jalan di beberapa kota setelah terakhir terjadi di tahun 1994. Krisis ekonomi di era pandemi Covid-19 dan embargo dari Amerika Serikat yang tak kunjung usai dikatakan sebagai alasan mereka berdemonstrasi. Apa yang perlu kita tahu soal isu internasional ini?Dengarkan obrolan Rayestu dengan dosen Ilmu Politik UI, Nur Iman Subono, di Asumsi Bersuara!

Naiknya kasus Covid-19 sudah diprediksi dr. Dicky Budiman sejak Januari 2021. Dokter, Epidemiolog, sekaligus Peneliti Pandemi dari Griffith University menjelaskan detil soal pandemi yang naik secara drastis belakangan ini kepada Rayestu. Simak penjelasannya!

Presiden Jokowi tiba-tiba menjadi materi meme akun Instagram BEM UI dengan dikatakan sebagai "The King Of Lip Service". Sang ketua organisasi kampus kuning tersebut sontak ramai jadi bahan pembicaraan karena ia juga dipanggil oleh pihak Rektorat.

Leon Alvinda Putra, Ketua BEM UI, hadir di Asumsi Bersuara dan menjelaskan pernyataannya terkait meme tersebut kepada Rayestu. Simak obrolannya!

Jumlah kasus Covid-19 meningkat tajam dalam 2 minggu ke belakang. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah kasus tertinggi di Indonesia. Varian Delta juga diisukan menjadi penyebab naiknya jumlah pasien Covid-19.

Ada apa sebenarnya? Simak obrolan Rayestu dengan Manager Pelayanan Medis RSUI, dr. Rakhmad Hidayat, Sp.S (K)!

Disrupsi teknologi digital terjadi secara masif selama pandemi terjadi. Sektor e-commerce, e-medical dan jasa pengiriman barang meningkat dengan pesat.

Untuk mengimbanginya dibutuhkan platform dan teknologi perbankan yang mampu mengintegrasikan segala produk keuangan baik di level individu maupun level perusahaan agar lebih mudah dan nyaman.

Pemenuhan kebutuhan yang bisa dilakukan secara real time tanpa harus datang ke bank pun menjadi sebuah keharusan di masa seperti sekarang.

Kami kedatangan Maynard Arif, seorang tim riset dari Bank DBS. Selamat mendengarkan.

silakan kunjungi link http://go.dbs.com/id-podcast-ideal untuk info soal produk digital DBS dan kunjungi http://go.dbs.com/id-podcast-aics untuk membaca hasil riset DBS

Pemerintah berencana mengenakan PPn terhadap sembako dan sekolah; dua hal yang sering dikonsumsi banyak orang Indonesia. Seiring berkembangnya berita, layanan kesehatan pun dikabarkan akan dikenakan pajak. Yustinus Prastowo, Staf Khusus Kementerian Keuangan Indonesia, ngobrol dengan Rayestu untuk meluruskan berita ini.

Simak diskusi lengkapnya di Asumsi Bersuara kali ini!

Masyarakat Indonesia tidak bisa lepas dari komoditas pokok bernama gula. Dalam catatan sejarah, industri gula di nusantara adalah salah satu industri paling tua dan menjadi unggulan sejak zaman kolonial Belanda. Indonesia bahkan pernah menjadi produsen gula terbesar di dunia. Pada tahun 1930 Indonesia pernah mencatatkan rekor 3.5 juta ton produksi gula, namun di 2019, hanya 2.2 juta ton yang bisa dihasilkan

Sedikitnya stok di pasar pun memicu kenaikan harga melewati Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, masalah klasik seperti kualitas gula lokal yang rendah dan masih sedikitnya riset untuk membantu peningkatan kualitas produksi pun masih membayangi

Lalu seperti apa pemerintah sebaiknya mengambil tindakan? Bersama Felippa Amanta, Head of Research Center for Indonesian Policy Studies kita akan membahas lebih lanjut.

Kunjungi hakmakmur.cips-indonesia.org

Kementerian Pertahanan sedang merencanakan pembaruan alutsista demi mendukung performa kekuatan militer Indonesia. Menurut kabar yang beredar, rencana ini akan memakan biaya sekitar Rp1.700 triliun. Apakah nominal tersebut memang layak dikelukarkan demi menguatkan militer kita? Lalu, gimana keadaan kekuatan militer kita saat ini?

Simak obrolan Rayestu dengan Gustika Jusuf, peneliti Imparsial!

Penyederhanaan struktur birokrasi menjadi fokus dari Presiden Joko Widodo di periode keduanya. Diharapkan dengan adanya penyederhanaan ini dapat membangun sebuah iklim struktur birokrasi yang ringkas dan oleh karena itu urgensi memanfaatkan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JAFK) untuk mendorong pembuatan kebijakan berbasis bukti menjadi sangat diperlukan.

untuk mengoptimalisasi peran JFAK, Lembaga Administrasi Negara menerbitkan Panduan Optimalisasi Peran JFAK yang bisa diakses secara luas dengan mengunjungi link berikut: https://lan.go.id/?page_id=254

Kabar terbaru datang dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI! Dimulai 24 Mei 2021 kemarin, berlaku Peraturan Menteri Kominfo No. 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Regulasi ini bisa jadi "ancaman" buat Twitter, YouTube, Facebook, TikTok, dan aplikasi sejenis lainnya di mana kamu biasa mengunggah dan melihat berbagai media (foto, gambar, video, dll) di internet.

Kok bisa? Karena bisa aja suatu hari nanti, Twitter menghilang jejaknya dari Indonesia dan enggak bisa kamu pakai lagi.

Simak langsung perbincangan Rayestu dengan Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SAFEnet, Nenden Sekar Arum!

Di tengah memanasnya konflik Israel-Palestina sejak akhir April 2021, muncul beragam opini dari berbagai kalangan. Kesalahpahaman dan saling serang dukungan terjadi di media sosial. Sebenarnya ada apa sih dengan perseteruan yang sudah terjadi selama 100 tahun ini? Dan gimana posisi Indonesia dalam konflik ini?

Yuk, dengerin penjelasan kandidat MPhil Modern Middle Eastern Studies dari Oxford University, Gilang Al Ghifari Lukman, bareng Rayestu!

Isu pelemahan KPK seakan enggak selesai- selesai. Kali ini, ada 75 pegawai KPK yang gagal tes ASN dan uji materiel UU KPK baru yang ditolak oleh MK. Padahal KPK seakan lagi bangun dengan mengadakan beberapa OTT belakangan ini. Apa benar KPK sedang dilemahkan? Simak obrolan Rayestu dengan ahli Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar.

Kesampingkan hiruk pikuk isu nasional yang terjadi belakangan. Minggu lalu, Twitter juga diramaikan thread soal data survei SUSENAS 2020. Dilaporkan bahwa WNI dengan pengeluaran keluarga di atas Rp20 juta per bulan dikatakan sebagai top 1% Indonesia. Kok bisa?

Ini dia obrolan Rayestu dengan Prof. Arief Anshory Yusuf yang merupakan pakar ekonomi Universitas Padjajaran!

Kepedulian masyarakat Indonesia akan sampah yang dihasilkan dalam kegiatan sehari-harinya dirasa masih sangat rendah. Banyak dari sampah yang berpotensi memiliki nilai ekonomi berakhir di pembuangan akhir tanpa pernah melewati proses daur ulang, sehingga banyak potensi yang terbuang sia-sia. Diperlukan sebuah gerakan kolektif untuk mengajak masyarakat untuk lebih peduli dengan sampah yang dihasilkan terutama kemasan plastik bekas pakai. Seperti apa solusinya?

Selama bulan April 2021 ini, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) diberitakan cukup gencar melakukan penyerangan di Papua. Wagra sipil menjadi korban, ada juga rumah yang dibakar. Kejadian- kejadian ini jadi memperpanjang tindak kekerasan yang terjadi di Papua. Kenapa sih kericuhan di Papua ini enggak kunjung selesai?

Simak obrolan Rayestu dengan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, di Asumsi Bersuara kali ini!

Pandemi Covid-19 di Indonesia bisa dibilang masih jauh dari berakhir walaupun penyuntikan vaksin sudah dimulai. Di tengah banyaknya ragam vaksin yang tersebar di seluruh dunia dan digunakan di Indonesia, muncul vaksin yang mengatasnamakan karya anak bangsa. Adalah Vaksin Nusantara yang diusung oleh mantan Menkes Terawan. Namun, polemik terkait vaksin ini muncul di tengah masyarakat.

Salah satu sikap kontra timbul dari konsultan kesehatan, Rodri Tanoto, yang mengritisi cara melemahkan virus dalam tubuh ini. SImak diskusi lengkapnya bareng Rayestu di episode Asumsi Bersuara minggu ini!

Pekan ini, jagad media sosial diramaikan pembicaraan mengenai Bukit Algoritma yang diperkenalkan oleh Budiman Sudjatmiko. Calon "Silicon Valley"-nya Indonesia ini digadang- gadang akan dibangun di Sukabumi, Jawa Barat, dan akan memakan biaya sebesar Rp 18 triliun. Sayangnya, banyak pihak yang terlihat kontra dengan rencana ini.

Akhirnya, Rayestu mencoba mempertanyakan keresahan masyarakat langsung kepada Budiman Sudjatmiko, sang Ketua Pelaksana mega proyek ini. Seperti apa orbolan lengkapnya? Dengerin Asumsi Bersuara episode minggu ini!

Pengelolaan dan manajemen sampah di Indonesia masih perlu dilakukan banyak pembenahan. Padahal, potensi bisnis terkait manajemen sampah di Indonesia cukup besar. Potensi ini mencakup angka ekonomi yang dapat dihasilkan dari industri daur ulang. Lalu apa yang sebaiknya masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah lakukan?

Ekonom Dzulfian Syarian dari INDEF mengatakan kalau beban utang saat ini akan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Utang ini berasal dari Pemerintah dan BUMN untuk menambal defisit anggaran akibat program pemulihan ekonomi nasional.  Lantas, bagaimana melihat proporsi utang yang ideal untuk sebuah negara?

Selengkapnya di Asumsi Bersuara

Usulan perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode kembali mencuat setelah adanya rekomendasi dari sejumlah pihak dan politisi untuk mengamendemen UUD 1945. Kabarnya, rekomendasi ini punya keterkaitan dengan ide untuk mengaktifkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Bersama dengan Peneliti CSIS Edbert Gani, Rayestu akan berbincang ada apa dibalik tujuan wacana amandemen konstitusi? Apakah sebatas pengalihan isu?

Selengkapnya di Asumsi Bersuara

Dalam beberapa tahun terakhir, pinjaman online akrab sekali di pemberitaan media. Seringnya lekat dengan berita-berita yang kurang menyenangkan. Mulai dari penagihan dengan cara yang kasar hingga bunga yang tidak masuk di akal. Meningkatnya konsumen pinjaman online maupun P2P lending tidak berbanding lurus dengan pemahaman mendalam tentang pemahaman perlindungan konsumen terutama yang berpenghasilan rendah. Apakah yang seharusnya dipahami sebelum menggunakan jasa mereka? Selengkapnya di asumsi bersuara!

Studi terkait P2P lending yang dibahas dalam podcast ini dapat diunduh di https://cutt.ly/cips-mk34. 

Riset dan inovasi di Indonesia selain memiliki kendala di pendanaannya juga memiliki masalah di kegiatan yang tidak terintegrasi dengan baik karena belum memiliki badan yang menangani kegiatan riset dan inovasi secara komprehensif. Di sisi lain, pengesahan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga masih mandek setelah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2020 lalu.

Wacana Revisi Undang-Undang Pemilu bak bola panas bagi pemerintah dan partai politik. Banyak yang menduga kalau RUU Pemilu akan punya banyak intrik dan excess bagi sejumlah pihak. Bersama Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, Rayestu akan berbincang perihal sistem elektoral dan desain pemilu Indonesia yang cenderung berubah-ubah.

Selengkapnya di Asumsi Bersuara!

Krisis kesehatan yang diakibatkan pandemi COVID-19 membuka mata semua pihak bahwa health securitydi Indonesia amat rentan. Secara umum, health security dapat digambarkan sebagai kemampuan ketahanan nasional dalam menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau bencana nonalam akibat wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia yang dapat berdampak nasional dan/atau global.

Diperlukan reformasi sistem kesehatan untuk memperkuat health securityIndonesia. Reformasi salah satunya dapat dilakukan dengan memperbaiki kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang disiapkan pemerintah untuk memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat.

Bersama Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dan Tri Muhartini, Koordinator Advokasi Kebijakan JKN dari PKMK UGM kami berdiskusi kali ini. selengkapnya di Asumsi Bersuara

Semenjak pandemi yang udah setahun lamanya ini, banyak banget yang berubah di tatanan hidup kita.. Dalam melakukan pekerjaan udah pasti, beberapa tradisi yang biasanya dilakukan seperti belanja ke mall atau tempat perbelanjaan lain menjelang lebaran atau natal juga pasti ada penyesuaian karena situasinya kayak begini. Kali ini, Pangeran Siahaan ngobrol bareng Bimo Kusumo (@bimoky), salah satu voice-over talent ternama di Indonesia. Selengkapnya di Asumsi Bersuara!

Asumsi Bersuara kedatanganAdhi Priama Rizki, visiting fellow di Rajaratnam School of International Studies Singapura yang akan menjelaskan mengapa kudeta militer di Myanmar terus berulang. Apakah hasil pemilu yang dimenangkan oleh National League Democracy-nya Suu Kyi terbukti curang? Bagaimaan kita melihat dan memahami trajectory demokrasi di Myanmar? 

Selengkapnya di Asumsi Bersuara

Asumsi Bersuara kedatangan kembali dr. Dirga Sakti Rambe untuk menjelaskan tentang klaim simpang siur perihal vaksin. Bagaimana efek sampingnya? Apakah vaksin bisa jadi jawaban untuk Indonesia agar tidak jadi endemi?

Selengkapnya di Asumsi Bersuara!

Jika sebelumnya kami berbincang perihal apakah Brexit menjadi jawaban terbaik dari drama politik di UK. Epiosde kali ini akan membahas mengenai hal-hal yang mungkin saja terjadi setelah Brexit resmi keluar dari Uni Eropa.  Rayestu dan Pangeran Siahaan berbincang perihal  is it a bad deal or a good deal for the UK?Bagaimana juga nasib Irlandia Utara dan Skontlandia?

Selengkapnya di Asumsi Bersuara!

Tahun 2019 dianggap mimpi buruk oleh sebagian penggiat anti korupsi di Indonesia, munculnya UU KPK hingga penunjukan pimpinan yang penuh pertanyaan jadi sebab. Akibatnya, target yang telah dicanangkan justru melempem. Walaupun dalam sebulan terakhir terjadi dua pengungkapan kasus kelas kakap. Tapi tak sedikit yang meragukan taji komisi anti rasuah. Bersama dengan peneliti ICW Egi Primayoga yang akan menjelaskan Apakah ada kemajuan atau justru makin mundur dalam perang melawan korupsi?

Selengkapnya hanya di Asumsi Bersuara!

Ramai perbincangan soal aturan penggunan media sosial yang hanya diperbolehkan untuk umur 17 tahun ke atas. Aturan ini muncul dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang merupakan adopsi dari General Data Protection Regulation (GDPR) versi Uni Eropa. Bersama dengan Rofi Udarojat, Head of Government dari Asosias E-Commerce Indonesia akan menjelaskan urgensi dari RUU PDP. Bagaimana seharusnya RUU PDP melindungi masyarakat sebagai konsumen dan juga industri secara kasualitas? 

Selengkapnya hanya di Asumsi Bersuara!

Empat warga dibunuh secara keji di Sigi, Sulawesti Tengah. Kasus ini menambah panjang daftar aksi terorisme di Indonesia khususnya daerah Palu-Posp. Satgas Tinombala mengidentifikasi bahwa pelaku terafiliasi dengan Mujahidin Indonesia Timru (MIT) pimpinan Ali Kalora. Merupakan sayap organisasi Jamaah Ansharut Daulah. Di episode kali ini, kita berbincang dengan, Ridlwan Habib, pengamat terorisme Universitas Indonesia sekaligus Direktur Eksekutif The Intelligence Institute, membongkar tuntas siapa sebenarnya MIT ini? Mengapa kiprah Ali Kalora cenderung tidak sepopuler pendahulunya? Dan apa yang menyebabkan kepolisian sulit untuk menuntaskan misi di Poso?

Selengkapnya di Asumsi Bersuara with Rayestu!

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memulai kembali proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol (RUU Minol) pada tanggal 10 November 2020 lalu. Pembahasan tersebut kembali menuai perdebatan di dunia maya dalam sepekan terakhir. Draf RUU Larangan Minol terakhir berisi larangan bagi siapapun untuk memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual minuman beralkohol, kecuali untuk "kepentingan terbatas" seperti kepentingan adat, ritual keagamaan atau untuk wisatawan. Jika melanggar maka individu atau perusahaan akan dipidana. Bersama dengan Pingkan Audrine, Peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) akan membahas apakah RUU Minol justru melanggengkan keberadaan oplosan? Bagaimana seharusnya peraturan terkait minuman beralkohol yang sensible di Indonesia? Lantas, apa urgensinya RUU Minol harus disahkan?

Selengkapnya di Asumsi Bersuara!

Ketidaksesuaian antara prioritas pemerintah dengan realisasi di lapangan mengindikasikan adanya persoalan dalam proses pengelolaan keuangan negara. Proses pengelolaan keuangan akan selalu melibatkan beberapa tahapan penganggaran. Secara garis besar, indikator kinerja terkait anggaran terdiri dari empat aspek yaitu kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas kegiatan, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, tercantum bahwa setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Bersama dengan Misbah Hasan Sekertaris Nasional Fitra Rayestu akan membahas banyak tentang APBN 101. Lantas, bagaimana proses penyusunan anggaran hingga pengawasan pelaksanaan dilakukan oleh otoritas terkait? Apa kelemahan sistem anggaran pemerintah selama ini? dan bagaimana sistem penganggaran yang ideal?

Selengkapnya di Asumsi Bersuara!

Selain prevelansinya yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Stroke nyatanya butuh tindakan preventif dan deteksi dini dalam penanganannya. Berkolaborasi dengan Indonesian Stroke Society yang didukung oleh Angels Initiative, kali ini kita akan membahas tentang stroke dan apa itu F.A.S.T dalam mendeteksi gejala awal stroke langsung bersama dengan Pakar Stroke, yang juga Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC, MARS. 

Selengkapnya hanya di Asumsi Bersuara!

Persaingan sengit antara Donald Trump dan Joe Biden dalam pemilihan presiden Amerika Serikat 2020 menyorot perhatian seluruh dunia. Perubahan sistem pemilihan dengan menggunakan mail-in-ballots menjadi pemenang US Elections 2020. Akhirnya, Joe Biden menjadi presiden terpilih setelah meraih suara elektoral tertinggi. Biden memperoleh 273 suara elektoral, sementara Trump sebanyak 213 suara elektoral. Bersama dengan Nathanael Gratias, Peneliti Political Science dari University of Notre Dame di Indiana, Amerika Serikat. Akan menjelaskan bagaimana peta politik setelah Biden resmi menang dalam US Elections 2020? Lantas, apa yang akan dilakukan Partai Republikan pasca kekalahan di pemilu tahun ini?

Selengkapnya di Asumsi Bersuara!

Implementasi berbagai kebijakan yang umumnya berorientasi kepada pembatasan atau restriksi pergerakan manusia juga turut mempengaruhi pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kemampuan dalam merespons secara cepat, tepat dan tanggap menjadi kunci agar Indonesia dapat melalui krisis ini dengan baik. Sayangnya, berdasarkan rilis survei WHO ditemukan bahwa terdapat gangguan pada layanan kesehatan bagi masyarakat karena pandemi COVID-19, khusunya Layanan gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).  Rayestu bersama dengan Peneliti dari The Smeru Research Institute, Nurmala Selly Putri akan berbagi cerita tentang penelitian layanan KIA. Bagaiamana pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap layanan KIA? Langkah apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengapproach masalah ini?

Selengkapnya di Asumsi Bersuara!

Gejolak politik Thailand seakan tidak pernah berakhir. Saat ini para pengujuk rasa menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, mantan pemimpin kudeta yang menjadi perdana menteri. Menurut para demonstran hasil pemilu tahun lalu tidak sah. Mereka juga mendesak reformasi monarki yang kuat di negara itu. Bersama dengan Maulana Iberahim S seorang mahasiwa di Thammasat University dengan kajian Asia-Pacific Studies akan menjelaskan secara langsung kondisi di Thailand. Mengapa demo yang awalnya menuntun mundur Perdana Menteri justru berujung pada reformasi monarki? Seberapa besar eskalasinya? Pelajaran apa yang bisa diambil oleh Indonesia dari aksi protes di Thailand?

Selengkapnya di Asumsi Bersuara

Majalah tempo bersama 110 media dari 88 negara merilis laporan FinCEN Files terkait dugaan pencucian uang. Laporan ini menyebutkan keterlibatan sedikitnya 20 bank yang beroperasi di Indonesia punya riwayat transaksi mencurigakan. Di Indonesia sendiri ada sejumlah nama yang dicatut kemudian menjadi bahan perbincangan karena ada keterkaitan dengan beberapa pengadaan barang di Indonesia. Bersama dengan Direktur Pemberitaan Majalah Tempo Arif Zulkifli bakalan bahas banyak mengapa FinCEN files terkesan kurang mendapat perhatian? 

Selengkapnya di Asumsi Bersuara

UU Cipta Kerja atau bisa disebut Omnibus Law resmi disahkan oleh DPR Senin, 05 Oktober 2020. Pengesahannya dianggap kontroversial dan cenderung terburu - buru. Apalagi banyak yang beranggapan waktunya tidak pas karena Indonesia belum selesai menangani pandemi COVID-19. Masalah selanjutnya muncul dari draf final UU Omnibus Law yang hilang seperti hantu. Masyarakat bingung karena ada banyak versi yang beredar. Rayestu kedatangan Putera Satria Sambijantoro dari Bahana Sekuritas yang akan membahas apakah UU Omnibus Law ini menarik bagi para investor seperti yang digemborkan oleh pemerintah? Bagaimana respon pasar ketika UU ini resmi disahkan? Lantas apa sebenarnya skema SWF yang akan diatur oleh UU Omnibus Law?

Selengkapnya di Asumsi Bersuara!

Kali ini Asumsi Bersuara akan membahas terkait Pilkada Serentak 2020, yang ini kabarnya masih akan "diusahakan" kendati pandemi COVID-19 masih jauh dari kata selesai. Tentu ini menimbulkan banyak penolakan dari masyarakat, di saat transmisi yang belum terkendali mengapa pemerintah masih memaksakan melangsungkan Pilkada, dan membolehkan kegiatan pengumpulan massa juga untuk kampanye? Bersama Djayadi Hanan dari Lembaga Survei Indonesia akan menjelaskan sejumlah skenario terkait Pilkada. Apa yang membuat pilkada 2020 sebegitu penting? Mengapa tahun ini lebih banyak calon tunggal yang membentuk koalisi gajah?

Selengkapnya di Asumsi Bersuara!

Tepat pada 21-22 September 2019 silam, demonstrasi dilakukan di depan gedung DPR. Menolak isi revisi UU KPK No. 32 Tahun 2002 yang dianggap melemahkan. Sayang, penolakan ini tidak digubris oleh para jawatan. Sudah setahun UU KPK baru bergulir, ditandai dengan terbentuknya dewan pengawas dan wacana pegawai KPK menjadi ASN malah merubah wajah KPK semakin kusam. Alih - alih memperkuat, UU ini dianggap menggembosi kewenangan KPK. Masih ada 18 kasus mangkrak yang merugikan negara puluhan triliun tapi tak kunjung ada kabar. Kurnia Ramadhana dari Indonesia Corruption Watch akan membeberkan kinerja KPK selama setahun terakhir. Lengkap dengan penjelasan mengapa kasus di KPK mandeg? Salah siapa? Dan apa konsekuensi atas kasus korupsi yang akan kadaluarsa?

Selengkapnya di Asumsi Bersuara!

Dengan luas wilayah perairan di Indonesia mencapai 6,32 juta km persegi, industri perikanan Indonesia punya potensi besar untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Indonesia menjadi negara produsen ikan terbesar setelah Cina—dan telah menyumbang US$26,9 milyar atau 2,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Nyatanya, produksi ikan di Indonesia masih kalau jauh. Mayoritas pembudidaya ikan skala kecil hanya memiliki teknologi produksi sederhana. Tidak ada yang tahu pasti kapan total produksi dan biayanya. Yang otomatis akan menghambat pasokan ke pasar. Akhirnya rantai pemasarannya jadi tidak efisien. Kualitas produk dan harga jual si ikan juga jadi tidak menentu. Bersama Gibran Huzaifah CEO dari efishery.com akan menjelaskan tentang bagaimana pakan berkontribusi besar dalam industri budidaya ikan? Mengapa hal ini penting untuk diperhatikan? 

Selengkapnya hanya di Asumsi Bersuara!

Bersama Irma Hidayana dari laporcovid.org. Rayestu akan membahas tentang keadaan pandemi yang makin mengerikan. Lebih - lebih, Pemprov DKI Jakarta kembali menerapkan PSBB untuk menekan angka pertumbuhan kasus dan klaster di perkantoran. Kondisi ini juga membuat beban rumah sakit menjadi semakin berat. Kapasitas tempat tidur dan ruang isolasi menjadi perhatian. Bagaimana penerapan PSBB di Jakarta menjadi efektif? Mengapa testing dan tracing di Indonesia belum maksimal?

Selengkapnya di Asumsi Bersuara!

Kabar mengejutkan muncul dari Senayan. Ada wacana tentang pembentukan dewan moneter yang membawahi Bank Indonesia oleh DPR. Nantinya, Menteri Keuangan akan bertindak sebagai ketua dengan beberapa jajaran menteri serta Gubernur Bank Indonesia. Wacana ini dianggap problematik karena akan menganggu independensi secara de facto dan integritas Bank Indonesia  yang berada di bawah kendali pemerintah. Sebagian ekonom berpadangan bahwa hal ini tidak sesuai dengan reformasi kebijakan moneter Indonesia dua puluh tahun silam dan bahkan berbahaya. Bersama dengan ekonom anonim @deadweight_loss akan menejelaskan secara detail mengapa rencan Dewan Monter adalah hal yang kebablasan dan berpotensi merugikan dikemudian hari.

Selengkapnya di Asumsi Bersuara!

Perdebatan terkait RUU P-KS seakan tiada habisnya. Kabar buruk pun datang bagi para penyintas kekerasan seksual di Indonesia. Tepatnya pada tanggal 2, Juli 2020 Badan Legislasi DPR resmi mengeluarkan RUU P-KS dari Prolegnas 2020. Alasannya tak habis pikir, wakil rakyat berdalih kalau ada "kesulitan" dalam beleid ini. Bersama dengan Anggota DPR Fraksi Nasdem Taufik Basari dan Ketua Cakra Wikara Indonesia Anna Margaret akan mencoba menjelaskan persoalan pelik dari RUU P-KS dari dua sudut pandan berbeda. · Apakah penundaan RUU P-KS mengesankan tidak adanya political interestdari DPR?Atau ada faktor lain dalam proses pengambilan kebijakan di internal DPR? Apa yang perlu dilakukan untuk mengawal dan memastikan proses legislasi untuk memasukkan kembali RUU P-KS sampai dapat dibahas dan disahkan?

Selengkapnya di Asumsi Bersuara with Rayestu!

Bersama dengan Shofwan Al Banna, Kepala Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional di FISIP UI dan juga salah satu punggawa Kontekstual.com dan Podcast Bebas Aktif. Rayestu akan membahas isu internasional antara Uni Emirat Arab dan Israel yang sedang mencapai kesepakatan antar keduanya. Ini adalah yang pertama kalinya sejak tahun 1994 setelah Yordania menormalisasi hubungan dengan Israel. Disinyalir ada beberapa negara Arab lagi yang akan mengikuti langkah ini seperti Oman, Maroko, Bahrain. Ini tentu akan mempengaruhi peta politik kawan-musuh di Timur Tengah. Banyak yang menganggap langkah UAE ini suatu "pengkhianatan" terhadap perjuangan rakyat Palestina, benarkah demikian? Lantas,  Bagaimana sebenernya hubungan negara Arab lainnya dengan Palestina?

Selengkapnya hanya di Asumsi Bersuara!

Dalam tahapan perencanaan undang – undang, sebuah masalah yang ingin diselesaikan akan melalui pengkajian dan penyelarasan, yang dituangkan dalam naskah akademik. Penyusunan naskah akademik ini menjadi aturan main pasal demi pasal di undang – undang tersebut. Melalui naskah akademik diharapkan ada proses evidence-based policyagar penyusunan undang – undang memiliki bukti ilmiah. Perlu juga ada peran aktif negara dalam menciptakan pengetahuan lewat riset, mengeksplorasi cakrawala untuk membuka berbagai kemungkinan kemajuan (progress), membangun kualitas kewargaan (citizenry), dan keadaban publik (public civility) hingga akhirnya tersusun sejumlah hipotesa yang akan menjadi bahan pertimbangan. 

Melalui proses ini negara bisa dengan cermat memahami opportunity cost dari unintended consequences.Menempuh tahapan penyusunan tersebut tidaklah mudah. Dalam Asumsi Bersuara kali ini, Rayestu berkesempatan untuk ngobrol bareng Gita Putri Damayana (Direktur Eksekutif PSHK) dan Dendy Raditya Atmosuwito (Associate Researcher Institute for Democracy and Welfarism) untuk menjawab pertanyaan; · Bagaimana seharusnya proses knowledge to policydapat dilembagakan sehingga penolakan publik dalam setiap prolegnas dapat diminimalkan? dan · Apa saja konsekuensi yang tidak termaksud (unintended consequences) yang mungkin saja timbul dalam pelaksanaan kebijakan ini? Apakah dampak atau konsekuensi ini sudah dikaji atau berdasar pada penelitian sebelumnya? 

Selengkapnya di Asumsi Bersuara!

Tidak ada yang tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Sampai dengan 17 Agustus 2020, jumlah kasus terkonfirmasi positif masih terus bertambah dengan total mencapai 141.370 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020. Occupancy Rate di rumah sakit di Indonesia pun sudah mengkhawatirkan. 40,2% tempat tidur untuk pasien COVID-19, menyisakan sekitar 24 ribu tempat tidur untuk pasien lain. Bersama dr. Dirga Sakti Rambe vaksinolog dan juga internis di RS Omni Pulomas akan menjelaskan bagaimana kondisi dilapangan. Apa yang kita sudah ketahui sejauh ini? Apakah kita akan segera melewati garis batas kapasitas sistem kesehatan? Dan sejauh apa kabar dari penemuan vaksin COVID-19?

Selengkapnya hanya di Asumsi Bersuara!

Pagebluk COVID-19 seakan menjadi kambing hitam dalam percepatan pengesahan UU Minerba tahun 2020. Sempat ditolak publik pada September silam, nyatanya revisi ini disahkan pada Mei 2020. Dalam revisi UU Minerba setidaknya ada 83 pasal diubah dan 50 pasal baru.  Prosesnya yang cepat mengundang banyak pertanyaan. Siapa yang diuntungkan dari revisi UU Minerba? Benarkah ini upaya pemerintah untuk hilirisasi industri tambang? Asumsi Bersuara kembali kedatangan Ekonom Senior Faisal Basri untuk memebahas secara komprehensif mengenai isu ini.

Selengkapnya di Asumsi Bersuara!