Podkes Kanal KPK

Sebagai seorang sutradara film, Danial Rifki memandang isu anti korupsi menjadi tema menarik untuk dijadikan ide cerita. Lewat Anti-Corruption Film Festival, KawanAksi memiliki kesempatan untuk mengembangkan ide dan imajinasi menjadi sebuat film pendek atau ide cerita. Namun, seberapa efektifkah pencegahan korupsi jika dilakukan lewat media film?

Campus Integrity Fest (CIFest) 2023 merupakan kegiatan yang didukung oleh KPK untuk membangun integritas dan sikap anti-korupsi di lingkungan kampus. Bagaimana para pemenang Cifest 2023 mengimplementasikan integritas di lingkungannya? Simak cerita Dani Fauzi (Universitas Bengkulu), Qonita (Universitas  Negeri Semarang), dan Fayaz (Universitas Gajah Mada)

SD Muhammadiyah Program Khusus (PK) Kottabarat Surakarta ,meraih penghargaan kategori apresiasi praktik baik Implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) pada tahun 2023 silam. Ada dua program unggulan yaitu, program bulan karakter dan sistem lost and found. Melalui program bulan karakter, setiap bulan dipilih tiga murid menjadi “Duta Karakter” berdasarkan subtema karakter untuk setiap kelas.

Jelang hari raya, pemberian hadiah umum terjadi di kalangan masyarakat tak terkecuali bagi PNS atau pejabat pemerintah. Surat Edaran KPK terkait pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi mengimbau para PNS maupun pejabat pemerintah untuk menolak gratifikasi hari raya. Imbauan gratifikasi hari raya menginformasikan tentang penggunaan mobil dinas, penerimaan parsel, hingga permintaan thr ke masyarakat.

Budaya antikorupsi sudah sejak lama diterapkan oleh SMAN Negeri 2 Singaraja. Penerima apresiasi praktik baik implementasi Pendidikan Antikorupsi tahun 2023 ini, telah membuat buku pedoman antikorupsi untuk diterapkan di lingkungan sekolahnya

Pendidikan antikorupsi yang diterapkan oleh SMA Negeri 2 Kalianda mengantarkanya menjadi salah satu penerima apresiasi praktik baik implemetasi Pendidikan Antikorupsi di tahun 2023. Uniknya, SMAN 2 Kalianda ini menerapkan “Segitiga Restitusi” dalam penerapan nilai-nilai antikorupsi.

Dalam sebuah penanganan perkara tindak pidana korupsi, #KawanAksi pasti tidak asing dengan istilah Barang Bukti atau juga Alat Bukti. Sebenarnya apa perbedaannya? Serta sampai mana peran keduanya dalam penanganan sebuah perkara?

Penahanan terhadap tersangka dugaan tindak korupsi dilakukan oleh KPK untuk menahan seseorang yang diduga terlibat dalam tindak korupsi. Tujuan penahanan ini adalah untuk memastikan bahwa tersangka tidak akan melarikan diri atau menghilangkan bukti, serta untuk memastikan kelancaran proses penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi. Penahanan tersangka korupsi biasanya mengikuti prosedur hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan negara tertentu. Tapi mengapa kadang penahanan belum juga dilakukan walau sudah berstatus tersangka?

Pendekatan pertama adalah mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum sekolah. Ini dapat dilakukan dengan menciptakan mata pelajaran khusus tentang etika dan pencegahan korupsi atau dengan mengaitkannya dengan mata pelajaran yang sudah ada seperti kewarganegaraan, sejarah, atau bahasa.

Simak cerita tim Jaringan Pendidikan KPK dan TK Negeri Pembina Gunung Sugih – Lampung dalam upaya menginsersi pendidikan antikorupsi.

Berbicara tentang peran Humas dalam sebuah lembaga, tentu tidak lepas dari unsur informasi publik. Di KPK, salah satu media untuk menyampaikan informasi kepada publik adalah melalui pemberitaan yang disampaikan kepada media massa.

Pada episode ini, tim Pemberitaan dari Biro Humas bercerita banyak tentang dibalik layar penanganan informasi dan media di KPK. Mulai dari konferensi pers, monitoring isu tentang KPK hingga bagaimana menjaga relasi dengan teman–teman media. 

Budaya sadar risiko sangat mempengaruhi suatu organisasi dalam mengelola proses bisnisnya. Warren Buffett, pernah berkata bahwa “Risk comes from not knowing what you’re doing”. Ketika organisasi sadar apa yang sedang dikerjakan dan potensi risiko yang mungkin muncul, maka organisasi akan menjadi lebih siap menanganinya.

Pada episode ini, Widyanto Eko Nugroho, dari unit Pengelolaan Kinerja dan Risiko KPK, bercerita banyak tentang pengelolaan budaya risiko di KPK.

Jelang Pemilu, KPK terus menyerukan kampanye tolak serangan fajar. Ini merupakan komitmen KPK dalam mewujudkan proses demokrasi 2024 yang berintegritas dan meningkatkan kesadaran publik terkait pencegahan politik uang dan korupsi menjelang pencoblosan.

Diharapkan, melalui kampanye Hajar Serangan Fajar, publik dapat menolak pemberian uang/fasilitas/barang dari calon pemimpin  dan tidak memilih partai/calon pemimpin yang masih memberikan politik uang.

Berbicara antikorupsi tentu tak lepas dari sosok perempuan. Berbicara tentang lingkungan terdekat kita pun, pasti ada keterlibatan perempuan.

Raissa Aleyyda (Abnon Jakarta 2022) bersama Bunga dari Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, berbagi cerita mengenai bagaimana perempuan sangat bisa mengambil peran dalam upaya mencegah terjadinya perilaku koruptif.

Yapy Yapo adalah tempat berkumpulnya Penyuluh Antikorupsi yang mempunyai kesamaan misi menyebarkan cerita integritas melalui dongeng dan berkreativitas dalam pengembangan karakter anak melalui pembiasaan bertutur. Juliasih Hizbar yang berprofesi sebagai guru atau akrab disapa Master Juli menjadi penggagas komunitas ini. Dia menceritakan pengalamannya mendongeng di Bandung sejak 2014 sampai akhirnya pada 2018 mendaftarkan diri sebagai penyuluh antikorupsi. Jadi biar apa sih jadi penyuluh?

KPK mengukir sejarah baru dengan meluncurkan Prangko Antikorupsi pada 9 Desember 2022 lalu. Prangko antikorupsi dengan nominal bayar Rp3500 ini menjadi alat dokumentasi dari sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia.

Desain prangko antikorupsi berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI, PT Pos Indonesia, Perusahaan Umum Percetakan Uang Negara (Peruri), sejumlah organisasi nirlaba, serta para ahli desain.

Prangko antikorupsi menggabungkan latar hitam dengan 9 peluru dan tikus yang menjadi target utama. Desain tersebut merupakan manifestasi dari 9 nilai antikorupsi; jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras yang menjadi amunisi untuk memberantas koruptor di Indonesia.

Prangko antikorupsi telah terdaftar di Kesatuan Pos Sedunia (Universal Postal Union) di Bern, Swiss dan di Museum Prangko Indonesia, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.

SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta punya cara jitu untuk mengukur nilai-nilai dalam Pendidikan Pancasila agar terwujud secara nyata. Lewat kartu m-one smart anak diajarkan untuk membangun integritas, kejujuran, rasa percaya diri, tanggung jawab, serta disiplin. Kartu ini merupakan kartu digital yang digunakan sebagai alat pembayaran digital di lingkungan sekolah serta terintegrasi dengan sistem pembelajaran digital seperti e-presensi, e-infak, e-UKS, e-perpustakaan, dll.

Selain lewat kemajuan teknologi yang diadopsi melalui sebuah kartu, implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah ini juga bisa ditemukan di 28 jenis ektrakurikuler. Model keteladanan guru pun jadi alat untuk menstimulus anak melakukan hal yang sama dengan guru. Contohnya saja, setiap pukul 6 pagi para guru sudah berada di sekolah dan mulai mengaji sebelum anak-anak tiba.

Berdasarkan Undang-undang 28 tahun 1999, penyelenggara negara wajib untuk melaporkan harta yang dimilikinya secara periodik setiap tahunnya. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) menjadi bagian penting upaya mencegah tindak korupsi. Asas transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran para penyelenggara negara menjadi kunci agar mereka terhidar dari menikmati harta yang tidak sah saat menjadi pejabat negara.

Laman https://elhkpn-app.kpk.go.id menampilkan fitur e-announcement di mana transparansi terkait harta penyelenggara negara bebas diakses oleh publik. Kebebasan publik dalam mengakses jumlah harta penyelenggara ini juga membantu KPK agar publik dapat turut serta mengawasi penyelenggara negara jika terjadi kejanggalan.

Jalan-jalan ke SMP Negeri 10 Purwakarta, ada Pendidikan Antikorupsi (PAK) yang sudah terimplementasi dalam 4 (empat) pendekatan/strategi. Yaitu pendekatan intrakurikuler yang merupakan insersi mata pelajaran kewarganegaraan dan agama Islam, pendekatan kokurikuler (program P5), pendekatan ekstrakurikuler, pendekatan budaya sekolah. Selain itu, sebagai sekolah ekologi, SMPN 10 Purwakarta juga memiliki kelas kecakapan, yaitu kelas khusus untuk memberikan keterampilan khusus tentang alam.

Program mengenai alam membuat Sekolah Ekologi SMPN 10 Purwakarta makin kaya akan bentuk nilai-nilai integritas, karena siswa diajarkan peduli terhadap alam dan berguru kepada bumi. Berjumpa Di Kertas menjadi slogan yang dipakai sekolah untuk memopulerkan nilai integritas, yaitu berani, jujur, mandiri, peduli, adil, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan sederhana.

Penyanyi Ikke Nurjanah diangkat menjadi anggota komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti. Lembaga bantu pemerintah non-APBN ini berperan besar dalam mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan musik.

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2014, lagu dan musik termasuk dalam ciptaan yang dilindungi hak ciptanya. Ada hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, termasuk royalti, yang harus dipenuhi. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hak ekonomi kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait atas lagu dan musik, serta  orang yang menggunakannya secara komersial, ditetapkanlah PP Nomor 56 Tahun 2001. Mengatasi potensi korupsi yang mungkin terjadi, Pencegahan KPK melalui Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) ikut  ambil peran didalamnya.

Problematika yang ada di pelabuhan membuat pelabuhan terkenal dengan banyaknya preman dan iuran-iuran yang tak jelas ujungnya. Stategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) berupaya mengurai satu persatu problematika yang muncul, seperti pemangkasan birokrasi serta tumpang tindih aturan yang ditata kembali, melalui JAGA PELABUHAN.

Jaga Pelabuhan terintegrasi dengan layanan satu pintu perdagangan internasional yang digagas pemerintah yaitu Indonesia National Single Window (INSW). Jaga Pelabuhan pun menyediakan berbagai informasi, seperti indikator warna hijau, kuning, dan merah pada 14 pelabuhan tentang tinggi rendahnya celah korupsi dalam urusan perizinan di pelabuhan tersebut. Ada juga edukasi mengenai tata cara perizinan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha (exportir maupun importir), semua tersedia dalam satu genggaman di aplikasi https://www.jaga.id

Laboratorium Barang Bukti Elektronik (LBBE) berada di bawah Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi (DNA) KPK. Sesuai Peraturan Komisi Nomor 07 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaka) KPK, tim LBBE memiliki tupoksi  menangani dan memeriksa barang bukti elektronik (BBE) dengan metodologi forensik digital yang kegiatannya meliputi; penanganan pertama BBE, pemeriksaan BBE, penghapusan data elektronik serta menjadi ahli persidangan di dalam perkara tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang yang sedang ditangani oleh KPK.

Barang bukti elektronik yang ditangani KPK terdiri dari berbagai macam, seperti telepon pintar, tablet, komputer, flashdisk,kemudian media penyimpanan seperti hard disk, SSD (Solid-State Drive),dan sebagainya.

Kenalan  dengan Kepala Sekolah SMA Bina Insan Mandiri Nganjuk, Wijaya Kurnia Santoso yang menjadi seorang Penyuluh Antikorupsi tersertifikasi sejak 2018. Berkat Pak Wijaya, banyak inovasi terkait karakter dan nilai-nilai antikorupsi berhasil diimplementasikan di sekolah SMA Bina Insan Mandiri, lho!

Ada penerapan internalisasi mengenai integritas saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), lalu internalisasi kepada para pengurus OSIS saat Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS), dan ada lima (5) guru yang terdorong dan termotivasi melakukan hal serupa seperti Pak Wijaya untuk menjadi Penyuluh  Antikorupsi tersertifikasi, serta yang paling penting ialah insersi Pendidikan Antikorupsi (PAK) di mata pelajaran PKN, Agama, Bahasa Indonesia, serta Bahasa Inggris.

Istilah OTT atau Operasi Tangkap Tangan pasti sudah tidak asing di telinga #KawanAksi. Dalam urusan pemberantasan korupsi, KPK pun menindak para pelaku yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi.

Pada episode ini, salah satu penyidik KPK yang tidak dapat kita sebutkan  namanya, akan bercerita tentang pengalamannya dalam hal operasi tangkap tangan yang pernah ia lakukan. Kita akan ngobrolin tentang apa dan bagaimana sih proses yang dilakukan sebuah operasi penindakan serta risiko apa saja yang diterima oleh penyidik KPK selama melakukan operasi.

KPK selalu berupaya menciptakan inovasi–inovasi untuk menebarkan  pentingnya nilai-nilai integritas, salah satunya melalui kehadiran  Penyuluh Cilik. Dalam podkes kali ini, #KawanAksi bisa mendengar pengalaman tiga penyuluh cilik yaitu  Asfa Azita Hasti (6 SD), Nurul Maulani (4 SD), dan Abdulloh Syafi’i (2  SD). Mereka berkesempatan ‘menegur’ dengan gaya khas bocah cilik kepada  para pejabat negara yang hadir pada acara Hari Antikorupsi Sedunia 9 Desember tahun 2022 lalu.

Ternyata  para penyuluh cilik ini memiliki prestasi yang luar biasa lho. Mulai  dari pantun, bermain peran dan berdialog, serta pidato di hadapan Wakil  Presiden Republik Indonesia. Seperti apa keseruan perbincangan dengan ketiga penyuluh  cilik ini, dengar sampai habis ya!

[KPK24Jam]

KPK harus melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan barang rampasan tindak pidana korupsi sebagai pemulihan aset kepada negara. Upaya tersebut dilakukan melalui Penetapan Status Penggunaan (PSP), Pemindahtanganan (hibah), Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan.

Dalam hal Pemanfaatan, KPK melakukan inovasi guna menambah nilai dan mengurangi biaya perawatan. Salah satunya melalui https://paras.kpk.go.id/

[KPKPedia]

Penguatan  perguruan tinggi dalam menjaga integritasnya dan isu korupsi di sektor  politik menyambut tahun politik 2024, menjadi fokus utama dalam   Anti-Corruption Summit kali ke-5 di Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya).

Bersama  Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi, universitas Muhammadiyah  Surabaya, kami membahas riset seputar korupsi di sektor politik,  seperti; tata kelola perguruan tinggi, bagaimana pengaruh politik uang hingga bagaimana  dampak dari demokrasi yang tidak sehat.

Profesi  hukum tak selalu berlangsung di jalan yang mulia. Tak sedikit dari  mereka yang justru menjadi penasihat bagi koruptor untuk mengamankan asetnya. Penyidik KPK menyebut setidaknya ada tiga tingkatan/peran yang  dilakukan oleh profesi hukum untuk mengamankan aset koruptor.

Terlebih  Indonesia walaupun sebagai Presidensi G20, ternyata adalah satu-satunya  negara G20 yang belum menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF). Ketidakikutsertaan dalam keanggotaan FATF, menyebabkan  Indonesia masuk dalam negara yang dinilai tidak kooperatif atau  berpotensi rawan TPPU, sehingga negara investor tidak dapat secara  langsung dengan mudah bertransaksi dengan Indonesia.

[KPKPedia]

Saat  ini sudah cukup banyak anak muda yang tidak lagi apatis dan mau  bergerak. Namun, jumlahnya masih masih kalah dengan jumlah penduduk  Indonesia, jumlah daerah, dan jumlah kasus yang harus dicegah dan direspon cepat.  Maka dari itu masih dibutuhkan kerja keras lagi agar lebih banyak anak  muda yang terlibat dalam gerakan antikorupsi dan sosial. Melalui Kelas  Pemuda Antikorupsi, KPK mengajak anak muda di Indonesia untuk memperkaya diri dengan materi terkait tindak pidana  korupsi, pengaduan masyarakat yang berkualitas, penyuluh antikorupsi,  jurnalisme antikorupsi hingga peran serta masyarakat dalam pemberantasan  korupsi.

[Ruang Tamu]

Sebagian besar tindak pidana pencucian uang masih dilakukan melalui  perbankan. Bank perlu melakukan identifikasi dini terhadap segala bentuk  transaksi tunai yang mencurigakan, seperti jumlah transaksi besar tapi  tidak sesuai profil nasabah, atau bahkan yang melibatkan PEP  (Politically Exposed Persons).  Koordinasi dengan PPATK dan KPK menjadi  kunci utama bagi pencegahan tindak pidana pencucian uang di perbankan.

[Ruang Tamu]

Komika Syakdiyah Ma’ruf bertanya langsung ke Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, kapan sih kita akan merdeka dari koruptor?

Edisi spesial peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 77

[KPK24Jam]

Tersangka atau bahkan terdakwa tindak pidana bisa  mengajukan diri menjadi Justice Collaborator (JC) atau saksi pelaku.   Seorang JC bisa membantu menguak sebuah peristiwa pidana.

Keuntungan yang ia dapatkan pun tidak main-main, bisa sampai pengurangan hukuman loh..

Sebenarnya apa itu Justice Collaborator? Apa syarat menjadi seorang JC?

[KPK24Jam]

Ketika dugaan tindak pidana korupsi mulai disidik oleh KPK, tentu banyak barang yang kemudian disita. Barang sitaan pun beragam, mulai dari tas, jam tangan, mobil mewah, bahkan tanah dan benda hidup seperti sapi limousin pernah diurus oleh tim Labuksi KPK. Semua itu dilakukan demi optimalisasi pengembalian aset ke negara. Seberapa rumit sih pekerjaan mengurus dan mengelola barang barang sitaan ini?

[Klinik Gratifikasi]

Gratifikasi  ternyata rentan juga terjadi di sektor pendidikan. Guru bicara  kejujuran, integritas di kelas sampai berbusa-busa, tapi ketika tahun  ajaran baru dia terima juga hadiah-hadiah itu maka hancur semua bangunan kejujuran dan integritas yang diajarkan  ke anak didiknya. Makanya penanaman nilai–nilai antikorupsi memang harus dimulai dari diri sendiri yaaa..

[KPKPedia]

PAKU Integritas (Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas) adalah program kolaborasi yang digagas oleh dua kedeputian di KPK, yaitu Direktorat Sosialisasi Kampanye dan Antikorupsi serta Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (Diklat Aksi).

Program ini bertujuan untuk menekan tingkat korupsi dan angka pelaku korupsi yang berasal dari penyelenggara negara melalui penguatan integritas. Tujuan ini seirama dengan slogannya, Tancapkan Integritas dalam Setiap Langkah Tugas.

[KPK24Jam]

Dalam presidensi G20, KPK sebagai lembaga antikorupsi di Indonesia  berkesempatan menjadi Ketua/Chair dalam Anti-Corruption Working Group /  Kelompok Kerja Antikorupsi. Isu pemberantasan korupsi di Indonesia  menjadi isu strategis yang membutuhkan koordinasi dan sinergitas dari  seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, KPK mengusung 4 isu prioritas  yaitu: peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi, partisipasi  publik dan pendidikan antikorupsi, pengawasan profesional hukum dalam  tindak pidana pencucian uang, dan pemberantasan korupsi di sektor energi  terbarukan.

[KPKPedia]

KPK mengajak publik untuk ikut ikut andil dalam upaya pemberantasan korupsi. Cara termudahnya adalah ambil bagian dari Survey Penilaian Integritas atau SPI. Apa itu SPI dan apa hubungannya dengan pemberantasan korupsi? Dengan SPI, pelayanan publik bisa jadi lebih baik?

[KPKPedia]

Beberapa tahun terakhir penyaluran Dana Desa dilakukan langsung ke Rekening Kas Desa atau RKD. Bagi sebagian desa, ini sangat besar jumlahnya. Ketidakmampuan mengelola dana desa, sekaligus tidak kuasa menahan diri dari godaan korupsi, yang akhirnya membuat banyak aparatur desa tersandung masalah hukum.

Selain keterbatasan kemampuan dan ketidaksiapan aparat desa mengelola uang dalam jumlah besar, penyebab korupsi desa lainnya berdasarkan buku panduan KPK adalah minimnya pelibatan dan pemahaman warga akan proses pembangunan desa, minimnya fungsi pengawasan anggaran di desa, dan terbatasnya akses warga terhadap informasi seperti anggaran desa. 

Nah, untuk itu sebagai upaya mendorong nilai antikorupsi di perdesaan, KPK mencanangkan program desa antikorupsi.

[KPKPedia]

ACFFEST  2022 datang kembali! #KawanAksi dapat ikut serta dalam ajang pembuatan  film antikorupsi ini dalam tiga (3) kategori yaitu; Ide Cerita, Film  Pendek Fiksi, serta Film Pendek Dokumenter.

Apa  saja yang perlu disiapkan serta bagaimana pengalaman pemenang Ide  Cerita ACFFEST 2021, Bonita? Dengar dan simak podkes episode ini

[KPKPedia]

Politik Cerdas Berintegritas  Terpadu 2022 merupakan program berkala oleh KPK sejak 2012. PCB kali  ini memberikan fondasi pemahaman antikorupsi kepada kader partai politik  dan juga masyarakat untuk menghadapi Pemilu 2024.

Plt. Sosialiasi dan Kampanye  Antikorupsi Niken Ariati mengatakan kader parpol akan dibekali materi  antikorupsi serta sertifikasi penyuluh antikorupsi.

Masyarakat juga akan  mendapat informasi mengenai kader parpol yang pernah terlibat kasus  korupsi melalui situs web KPK mulai 2023.

Dengerin selengkapnya mengenai rangkaian program PCB ini yuk!

[Ruang Tamu]

Ngobrolin antikorupsi di RUANG TAMU-nya Denny Sumargo ternyata seru!

Densu sudah banyak menerapkan nilai antikorupsi dalam sehariannya hingga ke tim kerjanya. Mulai dari keterbukaan, tidak boleh pinjam uang sesama tim, teguran bahkan sanksi jika melakukan pelanggaran.

Densu juga bicara soal warisan yang diterimanya dari orang tua yaitu kejujuran dan kehormatan agar menjadi manusia yang berintegritas.

[Ruang Tamu]

Tak terhitung banyaknya medali internasional hasil lomba matematika yang Mischka & Devon raih.

Di balik itu semua, selain pintar eksakta, keduanya juga berkarakter dan peduli akan pendidikan serta isu lingkungan.

Seperti apa pandangan dua anak ajaib ini mengenai pendidikan antikorupsi? Simak dan bagikan cerita ini ya!

[Ruang Tamu]

Media sosial menyediakan informasi dengan cepat dan ragam yang bervariasi, namun penting bagi kita untuk selalu bijak dalam bermedsos. Kalo medsos KPK udah bijak belum ya? Ndoro ga segan-segan kasih komen loh..

Jangan sampai kita menjadi happy clicking monkey seperti yang disebut oleh Ndoro Kakung. Nah, Ndoro Kakung membagikan empat tips literasi digital untuk memandu Kawan Aksi dalam bijak bermedia sosial. Yuk dengerin!

[KPK24Jam]

Tahukah kamu, Indonesia menjadi negara berkembang pertama yang menjadi tuan rumah Presidensi G20 (Group of Twenty) serta berkesempatan menjadi ketua dalam pertemuan Kelompok Kerja Antikorupsi G20 (ACWG G20).

Selaku Ketua Kelompok Kerja Antikorupsi, isu prioritas yang didorong adalah tindak pidana pencucian uang yang menyangkut teknologi uang kripto, partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi, meningkatkan peran audit, dan pemberantasan korupsi di sektor energi terbarukan.

Lalu, apa saja persiapan dan langkah yang sudah KPK lakukan? Serta sampai kapan acara G20 ini akan berlangsung? Dengerin yuk!

[KPKPedia]

Setelah Dewan Pengawas menjadi bagian dari KPK, 

bagaimana pengawasan dijalankan?

Spesial di Hari Antikorupsi, Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris membagikan pengalamannya di KPKpedia.

[Klinik Gratifikasi]

Di daerah Jawa, seni wayang dipergunakan sebagai wadah atau cara dalam menyebarkan nilai - nilai kehidupan dan budaya. 

Sementara itu, tradisi “Balapau” atau berkumpul bersama milik masyarakat Minang acap dijadikan ajang untuk saling bertukar cerita. 

Sejauh apa nilai kedua budaya tesebut dapat mencegah koruspsi?

Kali ini Budayawan Jawa dan Minang akan membahasnya dalam klinik gratifikasi.

[KPK24Jam]

Ada puluhan pelabuhan aktif di Indonesia, tapi pelayanan yang campur aduk membuat pengguna jasa di pelabuhan menjadi bingung. Satu pelabuhan untuk bongkar muat logistik hingga melayani penumpang, dengan campur tangan institusi yang tumpang tindih. Hal ini membuat Stranas PK atau Strategi Nasional Pencegahan Korupsi menjadikan penanganan pelabuhan sebagai salah satu fokus.

 kira-kira apa saja yang sudah Stranas PK lakukan untuk mencegah pelabuhan jadi ladang korupsi?

[Ruang Tamu]

Sandang, pangan, papan tiga kebutuhan manusia. Bicara soal pangan artinya bicara soal kesejahteraan hidup masyarakat dan negara. Bicara pangan juga bicara soal integritas, soalnya pihak-pihak yang mengelola pangan artinya mengelola hajat hidup orang banyak sehingga integritas jadi keharusan. Simak obrolan Mantan pimpinan KPK Saut Situmorang dengan Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dalam program ruang tamu

[KPK24Jam]

Di tahun 2020, KPK mengangkat satu juru bicara tambahan yaitu Juru Bicara Pencegahan. Kenapa ya Juru Bicara KPK ada dua? Bagaimana pembagian kerjanya? Terus gimana biar Kawan Aksi tertarik untuk ngikutin isu pencegahan?

Nah di KPK24Jam kali ini, Denboi akan ngobrol langsung dengan Jubir Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding.

[Klinik Gratifikasi]

KPK pernah menerima laporan gratifikasi senilai Rp 100 miliar loh. Memang sepenting apa sih melapor gratifikasi? Dan kira-kira uang ratusan miliar itu dikemanain sama KPK ya?

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Syarief Hidayat akan buka-bukaan cerita ke Denboi soal penerimaan gratifikasi di KPK

[Ruang Tamu]

Berbagai upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan integritas telah diinisiasi oleh berbagai Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Salah satunya melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan KPK.  

Budi Adiputro bersama Ketua Tim SPI 2021, Sari Angraeni membahas langsung mengenai cara mengukur integritas dan seberapa penting SPI dilakukan.

[KPKPedia]

Siapa yang menguasai data akan menguasai dunia. Data yang diolah dengan benar mampu membawa perubahan pada berbagai bidang hingga tataran internasional, termasuk diantaranya memperbaiki kebijakan dan layanan publik. 

KPK melalui aplikasi JAGA menantang para mahasiswa dan masyarakat umum untuk mengulik dan pempergunakan data guna memperbaiki layanan publik lewat kompetisi JAGA DATA CHALLENGE 2021. Bagaimana caranya bisa ikutan kompetisi ini? Yuk simak obrolannya dan dapatkan juga tips untuk memenangkan kompetisi JAGA Data Challenge.

[Ruang Tamu]

Integrity Talk hadir sebagai tempat bagi anak muda yang ingin mencurahkan aksi-aksi sosial dan berkolaborasi menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Kepo-in lebih jauh di Ruang Tamu episode kali ini bersama Maria Kresentia (Direktur SPAK Indonesia), Adhitya (SPAK Muda Makassar) dan Maya (Jaringan Pemuda Desa Jawa Tengah).

[Ruang Tamu

Kata siapa mencegah korupsi itu gampang? Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, sampe buka-bukaan cerita ke Denboi seputar pengalaman menariknya sosialisasi cegah pejabat untuk korupsi. Berhasil ga ya? Simak langsung

[klinik Aduan] 

Sejak kapan ya masyarakat bisa melaporkan langsung kasus korupsi ke KPK. Beneran ditanggapin gak ya laporannya ? Semua akan dikupas tuntas di klinik aduan episode kali ini.

[Klinik Gratifikasi]

Budaya “terimakasih” membuat masyarakat sering kali memberikan hadiah tanpa mereka sadari merupakan gratifikasi. Beda budaya, beda pula maknanya. Budayawan Sunda dan Bali mencoba membahasnya di Klinik Gratifikasi episode ini.

[KPK24JAM]

Di episode KPK24 jam kali ini kita berdiskusi langsung bersama Kepala Biro Humas KPK tentang Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi. Apa sih itu? Memangnya bisa jurnalis diajak lawan korupsi?

Music Backsound dalam episode ini

Track: Special Days — JayJen [Audio Library Release]

Music provided by Audio Library Plus Watch:https://youtu.be/R9YPyh5cxQc

Free Download / Stream:https://alplus.io/special-days

[Ruang Tamu]

KPK bersama Auriga aktif melakukan upaya agar alam tidak ikut dikorupsi.

Apa saja yang menjadi potensi korupsi? Bagaimana aksi yang dilakukan?

Music by Adrian Deli

[KPKPEDIA]

Tahun 2017, Semua pegawai KPK mulai menempati Gedung Merah Putih KPK yang berada di jalan Kuningan Persada. Lalu, apa yang ada di Gedung KPK lama Jalan Rasuna Said? Saat ini gedung lama KPK menjelma jadi Pusat Edukasi AntiKorupsi KPK atau dikenal sebagai ACLC KPK.

Apa itu Pusat Edukasi AntiKorupsi KPK? Apakah gedung lama hanya dijadikan Pusat Edukasi AntiKorupsi KPK? Bisakah masyarakat umum datang dan memanfaatkan gedung lama KPK? Yuk simak obrolan seru bersama Dian Novianti Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK.

[KPKPEDIA]

Bingung nyari informasi dan nggak tahu mau ngeluh kesiapa saat menderita covid? Ada yang merasa “dianaktirikan” bahkan diabaikan saat membutuhkan layanan terkait penanganan covid-19? 

JAGA sekarang punya fitur baru khusus untuk penanganan covid-19. Fitur ini saling dukung dengan aksi dari teman-teman Lapor Covid..

Yuk simak obrolan seru Tim JAGA bersama Laporcovid19.org

Music Backsound dalam episode ini

[KPK24JAM]

Ketika KPK beralih status menjadi ASN, banyak keraguan akan independensi KPK.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menjawab keraguan kawan aksi

[Klinik Gratifikasi]

Profesi penghulu itu memang laris banget. Selain laris, penghulu juga biasanya sering mendapatkan amplop atau bingkisan tambahan. Emang boleh? Ya gak boleh lah itu jelas Namanya gratifikasi. Kepala Kantor Urusan Agama Cimahi Tengah Budi Ali Hidayat mengaku bila sering banget menerima uang setelah menikahkan orang. Sampai-sampai kalau uang tersebut dikumpulkan bisa untuk membeli motor. Kejujuran yang diajarkan oleh orangtuanya sejak kecil, membuat dirinya dinobatkan sebagai pelapor gratifikasi terbanyak. Wahh kok bisa sih?

Mau tau ceritanya? Yuk dengerin dalam Podkes Ruang Tamu.

[Ruang Tamu]

Isu korupsi yang berat banget kayak beban hidup ternyata paling banyak dibicarakan oleh anak muda dimedia sosial  loh!

Bagi Sherly, butuh formula khusus agar isu antikorupsi ini gak Cuma disukai tapi anak muda harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari.

Bagaimana sih caranya? Yuk ikuti obrolan Bersama dengan Sherly dalam Podkes Ruang Tamu berikut ini.

[Klinik Aduan]

Wah  katanya kalo bikin laporan dugaan korupsi bisa dapat bonus 200 juta rupiah nih, bener ga ya? Kalau begitu, melaporkan tindak pidana  korupsi ke KPK  biar dapat imbalan? Atau emang mau bantu pemberantasan  korupsi? Nah, yuk simak aturan jelasnya…

[Ruang Tamu]

Wakil Ketua KPK Lilik Pintauli Siregar bercerita mewajibkan anak-anaknya membuat laporan keuangan bila ingin mendapatkan uang jajan. Lain hal dengan Dayu Hatmanti yang mengajarkan nilai kejujuran melalui hal hal kecil kepada anaknya.

Wah makin penasaran ngebahas peran perempuan apa aja sih?

[Klinik Gratifikasi] 

Inspektur Jenderal Kementrian Agama Deni Suardini blak blakan jika pernah menerima parsel Hari Raya. Tapi #kawanaksi jangan julid dulu, sebagai penyelenggara negara yang baik tentunya parsel tersebut sudah dilaporkan sebagai barang gratifikasi.

KPK Bersama Kementrian Agama terus mengingatkan kepada penyelenggara negara  untuk menolak pemberian apapun jelang hari raya ini. Kita dengerin aja yuk Obrolan KPK Bersama dengan Kementrian Agama di klinik gratifikasi.

[KPKPedia]

Aplikasi JAGA peroleh Penghargaan Honorable Mention dalam ajang World Justice Challenge 2021 yang digelar World Justice Project (WJP). JAGA mampu memenuhi nilai yang mengampu akses keadilan, akuntabilitas pemerintahan, antikorupsi dan open government, serta hak-hak fundamental dan non-diskriminasi. 

Apa sih JAGA?

Yuk dengerin Podkes KPKPedia berikut ini..

[Klinik Aduan]

Melaporkan  tindak pidana korupsi ke KPK ternyata sangat mudah, kita cukup membawa  bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Terus bagaimana ya  kalo buktinya kurang, sementara pelapor udah gak ada waktu lagi buat nyari dan  ngumpulin bukti? atau malah pelapor  pelapor udah gak mau nerusin  laporannya, karena takut akan merugikan dirinya. Lalu mungkinkah pelapor  menarik kembali laporannya? Temukan jawabannya di Klinik Aduan episode kali ini.

[Klinik LHKPN]

Ada yang baru, ada yang penting dan ada yang perlu diwaspadai dalam penyampaian E LHKPN oleh para wajib lapor tahun ini. Jadi buruan cek lagi status laporannya, apakah masih draft atau sudah diinput? Apakah sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap? Apakah sudah mengirim lembar pernyataan? Lihat status pelaporan E LHKPN dengan kembali log in di E LHKPN.

Nah, khusus tahun ini, yang baru yang perlu diwapadai adalah soal materai dan ketentuan baru soal E LHKPN yang dinyatakan tidak lengkap akan…. Akan? Yuk cari tahu, dengerin podkes Klinik LHKPN berikut ini.

[Klinik LHKPN]

Penyesalan selalu datang belakangan. Makanya jangan sampai menyesal terlambat menyampaikan LHKPN periodik tahun 2020. Keterlambatan kita menyampaikan LHKPN, akan mempengaruhi prestasi instansi kita. Nggak mau kan dibaperin teman kantor Karena ini?

Nah, diepisode kali ini kita membahas tentang bagaimana melaporkan royalti, melaporkan tanaman dan satwa langka yang bernilai mahal, melaporkan anak dalam tanggungan dan ketentuan menyampaikan surat kuasa di LHKPN.

[Klinik LHKPN]

Pergantian tahun atau tahun baru tentu dimulai dengan semangat baru. 

Tahun baru saatnya menjalankan rencana – rencana dan resolusi yang baru untuk semua KawanAksi

Tapi bagi pejabat dan penyelenggara negara, tahun baru adalah saatnya memulai laporan baru. Laporan apa sih? 

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN periodik sekali setahun, mulai Januari hingga 31 Maret 2021. 

Laporan LHKPN ini bisa merupakan laporan yang diperbarui atau laporan yang dilaporkan untuk pertama kali. 

Apa yang harus diperbarui dalam LHKPN periodik? 

Seperti apa melapor LHKPN lewat E LHKPN untuk pertama kali? S

ebelum masuk ke laman ELHKPN, simak dulu yuk, obrolan seru seputar pengisian LHKPN tahun 2021 di podkes Klinik LHKPN berikut.

[KPK24JAM]

Siap 7x24 jam melayani permintaan para awak media, wara-wiri dalam beberapa sidang penuntutan, ternyata begini kesibukan pelaksana tugas jubir penindakan KPK. 

Dengerin selengkapnya cerita seru menjadi seorang jubir KPK serta apa saja kinerja KPK selama 2020 ini.

[KPKPedia]

Penyidik KPK seakan tak “tersentuh” dunia luar? Seperti apa pekerjaannya, bagaimana kehidupannya, apa yang ia rasakan ketika menyidik tersangka dan para saksi, hingga serangan dan ancaman yang dihadapi olehnya dan mungkin bahkan keluarganya. Di episode kali ini, tim Podkes Kanal KPK mengajak salah satu penyidik senior KPK untuk ngobrol santai soal pekerjaannya selama di KPK.

[Klinik LHKPN]

Dosen wajib lapor LHKPN tidak sih? Dokter wajib lapor LHKPN nggak? Atau ada yang pernah nyari laporan harta kekayaan pemimpin partai di E Anouncement KPK? 

Nah, ternyata ada pemimpin partai dan kepala desa yang masuk sebagai wajib lapor LHKPN, lho. Siapa saja sih sebenarnya yang wajib menyampaikan LHKPN ke KPK? Yuk kepoin di podkes klinik LHKPN berikut ini.

[Klinik Aduan]

Sampai maut memisahkan, begitu lah komitmen KPK dalam menjaga indentitas pelapor atau pengadu kasus dugaan tindak pidana korupsi yang diterimanya. Dalam setiap keterangan, KPK selalu menyebut laporan dari masyarakat saat ditanya asal kasus tindak pidana korupsi yang dirangani KPK.

Lantas bagaimana jika si pelapor atau pengadu sendiri yang mengungkap jati dirinya? KPK bertanggung jawab nggak sih, untuk melindungi pelapor atau pengadu yang indentitasnya terungkap ke masyarakat? Yuk, buruan kepoin kerahasiaan pelapor atau pengadu dugaan tindak pidana korupsi ke KPK di podkes Klinik Aduan.

[KPKPedia]

Pernah dengar istilah KPK Corner? KPK Corner adalah pojok pustaka yang saat ini dapat #KawanAksi temui di empat universitas di Indonesia. Yaitu, Universitas Atmajaya, Universitas Negeri Padang, Universitas Lambung Mangkurat, dan Universitas Telkom Bandung. 

Nah setiap KPK Corner ini ternyata juga punya ciri khasnya masing masing loh. Trus gimana ya pengelolaannya? Apakah terbuka untuk umum atau cuma untuk mahasiswanya saja? Simak obrolan Podkes Kanal KPK spesial bersama empat punggawa KPK Corner ini.

[Ruang Tamu]

Edisi kali ini Ruang Tamu Podkes Kanal KPK kedatangan Vokalis band Efek Rumah Kaca, Cholil Mahmud. Psst, beliau ini juga menjadi salah satu dewan juri Kompetisi Video Lirik – Suara Antikorupsi #SAKSI2020 loh… Simak langsung obrolan santai bersama Cholil, mulai dari bahasan pandemi, resep masakan, hingga kolaborasi video dan lirik yang sedang banyak digandrungi saat ini. Dengerin sampai selesai, ada tips langsung dari Dewan Juri untuk Kawan Aksi yang mengikuti Kompetisi Video Lirik ini.. Yuk..

[Ruang Tamu]

Melihat koruptor dari sisi psikologi ternyata sangat menarik dan bikin gemas, Ratih Ibrahim, mengupasnya dengan bahasa ringan di Ruang Tamu episode 3. 

Sederhananya, kata psikolog senior ini, menjadi koruptor ya karena sifat aslinya yang serakah. Koruptor cenderung tidak memiliki rasa cukup dan selalu ingin lebih dan lebih. 

Yuk dengerin! Podkes kali ini penting banget nih untuk panduan kita mengenali calon pemimpin saat Pilkada serentak di bulan Desember nanti.

[Klinik LHKPN]

Siapa yang nggak mau dengan sosok muda, kaya dan terkenal? Bersama mereka segala hal jadi keren. Menjadi mereka segalanya jadi gampang. Tapiiii... gimana kalau mereka yang muda, kaya dan terkenal itu jadi pemimpin? Apakah akan segampang dan sekeren itu? Hmmm... 

Pilkada sudah di depan mata, agar tak bias dengan calon pemimpin bersosok muda, pengusaha kaya, atauh bahkan berwajah rupawan, kita sebagai pemilih wajib pilih-pilih biar nggak salah pilih. Caranya? Cari tahu LHKPN mereka. Caranya? Cari tahu program mereka. Caranya? Biar ga makin kepo, yuk temenin Chiki Fawzi yang juga kepo sama Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau lebih dikenal dengan LHKPN.

[KPKPedia]

Arie Dagienkz ternyata sebegitu penasarannya sama Rutan KPK? Kalau sakit ada dokternya juga gak? Bisa bawa apa aja sih di dalam rutan? Bedanya rutan sama lapas tuh apa? Eh, katanya, kunjungan tahanan bisa zoom juga? Wih canggih, kaya apa tuh? #KawanAksi penasaran juga gak sih? Yuk simak obrolan langsung Arie Dagienkz bersama Kepala Rumah Tahanan KPK

[Kanal Anak]

Wahhhh musim hujan tiba! Gori-gorila kebingungan karena atap rumahnya banyak yang rusak, kalau hujan datang pasti bocor.Gori bingung bagaimana cara membenarkannya yah. Ahaaaa Gori akan minta tolong kepada Momon si Monyet. Tanpa berpikir panjang Gori langsung ke rumah Momon. Bagaimana kisah selanjutnya yah? Apakah Momon akan membantu sang Gori?

[Kanal Anak]

Dio adalah seorang anak kecil yang menyukai binatang. Ia mempunyai peliharaan seekor kura-kura bernama Torto. Suatu pagi hujan turun sangat deras, Dio mencari Torto karena ingin memberinya makan. Tetapi apa yang terjadi? Torto hilang! Kemanakah Torto pergi? Apakah Dio dapat menemukannya?

[Kanal Gesik]

Semua orang pernah melakukan korupsi, Korupsi itu candu! Awalnya kita melakukan korupsi kecil , misalnya minta uang yg berlebih ke orangtua untuk membeli buku dan uang SPP. Nah memang secandu apa sih korupsi ini kok bisa-bisanya banyak pejabat jadi koruptor.

[Klinik Aduan]

Bukti itu penting biar aduan kita nggak jadi fitnah. Sebagian besar kasus yang ditangani KPK berasal dari aduan masyarakat yang disertai bukti. Aduan disampaikan lewat berbagai kanal pengaduan KPK, yaitu lewat pos, email, whatsapp, KPK Whistleblower System dan call centre KPK 198. Ada juga yang datang langsung ke Lobby Layanan Gedung KPK di Kuningan Persada.

Kira-kira, bukti apa saja yang perlu disertakan? Buktinya bisa dari berita di koran atau berita online, nggak sih? Bisa nanya-nanya dulu nggak? Makanya, biar nggak salah bukti, dengerin dulu deh Podkes Klinik Aduan ini. Cuuusss....

[Ruang Tamu]

Kalau ngobrol dengan sutradara sudah pasti gak akan jauh dengan topik perfilman.

Nah, Ruang Tamu episode kali ini mengupas pandangan Garin Nugroho, yang juga menjadi juri di ajang Anti-Corruption Film Festival 2020, tentang  film sebagai media untuk kampanye antikorupsi. Simak sampai selesai ya, mas Garin akan kasih bocoran bagaimana cara lolos seleksi ACFFEST 2020 dan membuat film pendek agar disukai banyak orang seperti drama korea. Hayo ngaku pasti #KawanAksi banyak yang sudah mulai candu nonton drakor juga kannn...

[Klinik Gratifikasi]

Tahukah kamu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjadi instansi terdepan untuk urusan melaporkan gratifikasi ke KPK hingga beberapa kali diganjar penghargaan. Bahkan, masa pandemi seperti saat ini tidak menghalangi OJK menjadi pelapor gratifikasi paling banyak sejak ditetapkannya PSBB oleh pemerintah di Bulan Maret hingga April 2020. 

Selain memanfaatkan layanan gratifikasi online, inovasi apa saja sih yang dilakukan OJK sampe sekeren itu? Trus katanya sih UPG (Unit uPengendalian Gratifikasi) mereka punya jurus rahasia. Yuk kita kepoin apa yang special dari OJK, di Klinik Gratifikasi.

[KPK24Jam]

Mizter Popo nongol di KPK24Jam untuk membuktikan langsung cerita cerita horor di gedung KPK. Kisah seputar aksi massa yang membawa bangkai, kain kafan, menanamkan batu hingga pengalaman beberapa pegawai, langsung kita bahas disini nih... Yuk dengerin!

[Klinik LHKPN]

Kita selalu ingat momen pertama dalam hidup. Pertama punya gebetan, pertama punya kendaraan sendiri, momen pertama masuk sekolah, dan momen pertama dapat duit dari kerja keras sendiri. Yah, yang pertama memang selalu berkesan. Dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara atau LHKPN pun, banyak momen pertama yang berkesan. Pelapor LHKPN pertama, penerima penghargaan pelaporan LHKPN pertama dan banyak yang pertama lainnya. Apa saja yang pertama dalam penyampaian LHKPN di KPK? Yuk, dengarin di podkes Klinik LHKPN.

[Kanal Anak]

Igi dan Lintang adalah 2 sahabat di negeri balon. Igi adalah balon yang tinggi, ia suka melihat keadaan negeri balon dari ketinggian. Sedangkan Lintang selalu ingin tahu apa yang Igi lihat. Suatu ketika Lintang ingin menjadi tinggi seperti Igi. Ia melipat-lipat tubuhnya sedemikian rupa. Bagaimana kisah Lintang? Dapatkah ia menjadi tinggi seperti Igi? 

[Kanal Anak]

Suatu malam Bas mendengar suara tangisan, tenyata itu suara tangisan monster bernama Nur. Ia kehilangan rambut ajaibnya. Raja Jagung memberikan Nur tugas agar ia mengibaskan rambut suteranya ke tanaman jagung supaya berbuah lebat dan tumbuh dengan kuat. Bagaimana kisah Bas membantu Nur mencari rambut sutera ajaibnya?

[Kanal Anak]

Tiko merupakan seekor tikus yang suka bekerja. Beda dengan Tiko, Ciko seekor ayam sangat malas sekali. Suatu hari mereka berjanji untuk menanam jagung bersama.Tiko sangat bersemangat menuju kebun jagung, namun terlebih dahulu Tiko ke rumah Ciko untuk berangkat bersama-sama. Sesampainya di rumahnya, Ciko belum bersiap dan menyuruh Tiko berangkat terlebuh dahulu. Ciko akhirnya sampai di Kebun, tapi pekerjaan sudah selesai semua. Bagaimana kisah Tiko dan Ciko selanjutnya?

[Klinik LHKPN]

Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak peduli. Nah, makanya kita perlu jadi insan yang peduli, yang sensitif dengan isu di sekitar kita seperti harta penyelenggara negara negeri ini. Bukan karena kepo aja sih, tapi juga karena gaji penyelenggara negera berasal dari rakyat melalui pajak. Jadi sudah sewajarnya kita ikut mengawasi harta penyelenggara negara biar transparan.

Begitu juga dengan para penyelenggara negara yang bertanggung jawab dan peduli akan menjunjung tinggi integritasnya dan patuh menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Bagaimana caranya kita bisa mengawasi harta penyelenggara negara? Siapa aja yang harus lapor? Gimana caranya? Yuk, kita kenalan ama e-LHKPN

[Kanal Gesik]

Korupsi itu kayak selingkuh, kok bisa? Selingkuh itu tidak boleh dilakukan dan tidak baik dilakukan. Tapi tetep aja banyak yang selingkuh karena merasa enak. Mankanya sampai sekarang korupsi itu masih banyak, sadar itu perbuatan buruk tapi karena dapet enaknya jadi keterusan deh.

[KPK24JAM]

“Febri Diansyah ke mana sekarang, kok enggak kelihatan lagi sih?”- Pertanyaan ini akan terjawab melalui obrolan singkat di KPK24Jam kali ini. Setelah jadi Jubir KPK, seorang Febri Diansyah ternyata aktif di medsos lho! Dengerin langsung deh sudut pandang Febri Diansyah, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Humas KPK, mengenai pentingnya Humas bagi sebuah lembaga.

Jangan lupa di follow Podkes KanalKPK ya!

[Kanal Gesik]

Gimana ya rasanya masuk grup Whatsapp koruptor. Bukannya mau jadi koruptor loh ya tapi cuman pengen tau kalau dalang koruptor ketauan korupsi bisa typo juga ga ya kalau Di whatsapp. Kawanaksi ada yang mau ikut grup Whatsapp koruptor?

[Ruang Tamu]

Tuntutan satu tahun penjara diajukan terhadap terdakwa kasus penyerangan air keras kepada penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Komika Pandji Pragiwaksono #enggaksengaja mendatangi Gedung KPK, karena penasaran tentang kondisi Novel saat ini.

Pandji bertamu di Ruang Tamu Podkes KanalKPK untuk menyapa dan berbincang langsung dengan Novel. Sebagai sesama pecinta sepak bola, obrolan mengalir mulai dari kondisi terkini bola mata Novel hingga kekecewaan terhadap tuntutan satu tahun penjara yang menurutnya “Kok, seperti olok-olok saja”

Selamat Mendengarkan!

[klinik Aduan]

Mengadu tidak melulu negatif. Buktinya banyak kasus korupsi yang ditangani KPK berasal dari pengaduan. Sepanjang tahun 2019 lalu, KPK bahkan menerima sekitar 6000 aduan dari masyarakat. Sayangnya sekitar 3000 lebih aduan tidak bisa ditanggapi karena tidak terkait korupsi atau diluar kewenangan KPK. 

Nah, gimana dengan aduan korupsi yang salah alamat? Misalnya kita mengadukan seseorang melakukan korupsi ke KPK, eh, ternyata orang yang kita aduin itu adalah saksi kasus korupsi yang dimaksud. Kalau begini gimana ya? Apakah ada sanksinya? Apa sih yang harus kita lakukan saat akan mengadu biar aduan itu ditanggapi KPK? Yuk, buruan dengerin Podkes Klinik Aduan, biar nggak salah mengadu..

[Kanal Anak]

Lulu senang sekali, Ia diijinkan ibunya untuk berjualan di sekolah. Lulu ingin berjualan alat tulis. Ibunya lalu membelikan pensil, kotak pensil, penghapus dan lain lain.Pada saat di sekolah, Lulu menjual beragam alat tulis. Teman-temannya berebutan ingin membeli. Lulu kebingungan, siapa mengambil apa, siapa yang sudah bayar, siapa yang belum.  Bagaimana kelanjutannya?

[Klinik Gratifikasi]

Tak kenal maka tak sayang bisa jadi petuah bijak dalam urusan percintaan. Nah, kalau kenali untuk menolak, ini petuah bijak untuk tidak tersandung kasus gratifikasi. Ya, gimana kita bisa melaporkan gratifikasi, kalo kita tidak kenal apa itu gratifikasi, tidak tahu siapa saja yang dilarang menerima gratifikasi dan apa saja jenis gratifikasi? 

Makanya, kita harus kenalan dulu dengan gratifikasi. Begitu sudah kenal, pasti deh langsung gampang membedakannya dengan hadiah. Kalau udah khatam ama gratifikasi, yakinlah, kita bisa dengan gampang menolak gratifikasi pada kesempatan pertama atau melaporkannya ke KPK. Yuk kenalan yuuuk.. kita dengarin di podkes gratifikasi berikut ini

[Kanal Gesik]

Lagi beli nasi goreng tapi pas ngaduk nasinya berjatuhan, gw merasa nasi goreng gw dikorupsi. Terus juga paling males kalau sama abang yang suka jualan bubur ayam. Kalau ngasih kerupuk dihancurkan biar irit. Gimana kalau langsung aja tangkap tangan sama KPK biar kerupuk gw ga dikorupsi.