Apa Kata Tempo

Pemerintah merancang pemberian izin usaha pertambangan (IUP) untuk organisasi kemasyarakatan. Karpet merah untuk ormas itu merupakan bentuk terima kasih Jokowi karena telah mendukungnya. Nahdlatul Ulama sudah mengajukan diri agar bisa mengelola konsesi tambang. Adapun Menteri Luhut dan Menteri Bahlil berbeda pendapat soal pemberian IUP ke ormas. Menurut Tempo, Jokowi sebaiknya berhenti mengakali aturan untuk kepentingan politiknya. 

- - -

Kunjungi⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Sebagian masyarakat menganggap orang yang bergelar habib punya derajat lebih mulia. Namun, terbongkarnya jual-beli gelar habib menunjukkan kemungkinan bahwa status tersebut bisa diperoleh melalui rekayasa. Fanatisme terhadap “keturunan” nabi patut dikritik. Selain melestarikan sifat rendah diri, hal itu juga mengingkari kodrat bahwa setiap manusia terlahir setara. Dalam bahasa Buya Ahmad Syafii Maarif, “mendewa-dewakan keturunan nabi merupakan bentuk perbudakan spiritual”.

- - -

Kunjungi⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun.

Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Penyelesaian sengketa hasilpilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi jadi makin penting untuk menguak dugaan kecurangan pemilu setelah usulan pengajuan hak angket di DPR melempem. Langkah ini menjadi kesempatan emas bagi MK untuk mengembalikan muruah lembaga yang dirusak oleh paman Gibran Rakabuming Raka, Anwar Usman.

- - -

Kunjungi⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun.

Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Politik dagang sapi terulang setelah KPU mengumumkan hasil Pemilu 2024. Kursi kabinet jadi obyek tawar-menawar antara partai politik dan pemenang pemilihan presiden. Partai pendukung meminta jatah karena merasa berjasa memenangkan si kandidat. Sementara partai nonkoalisi ditawari jabatan agar “jinak” di badan legislatif kelak.

Padahal, memberi ruang oposisi di legislatif bisa jadi penyeimbang pemerintah dan menghidupkan kembali demokrasi Indonesia. Kembali hidupnya demokrasi akan memberikan nilai positif kepada Prabowo Subianto, yang selama ini dituduh antidemokrasi.

- - -

Kunjungi⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun.

Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Presiden Jokowi ditengarai berambisi menguasai Partai Golkar dengan mendorong Menteri Bahlil Lahadalia sebagai calon ketua umum, menggantikan Airlangga Hartarto. Mampukah para kadernya menjaga partai dari intervensi Jokowi, presiden yang segera kehilangan kekuasaan, “bebek lumpuh” yang mencoba berjalan tegak?

- - -

Kunjungi⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun.

Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Partai pendukung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud di DPR tak boleh kendur, apalagi ciut nyali, dalam mendorong penggunaan hak angket kecurangan pemilu. Para politikus mungkin punya dosa yang bisa dipersoalkan secara hukum. Tapi, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan segenap aparaturnya punya dosa lebih besar, yakni mengkhianati konstitusi sepanjang proses pencalonan Prabowo-Gibran. Indonesia bisa diselamatkan dari kehancuran demokrasi jika kekuatan penyeimbang tak mudah dibujuk dan ditekan.

|||

Kunjungi⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun.

Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Berbekal peraturan yang terbit dari Presiden Jokowi, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia punya wewenang untuk mencabut dan mengaktifkan kembali izin tambang yang dianggap tidak produktif. Investigasi Tempo mengungkap dugaan permintaan uang dan saham untuk setiap izin tambang nikel yang hidup kembali. Berbeda dengan suap biasa, praktik tersebut mengarah ke state capture corruption–korupsi yang “dilegalisasi” lewat peraturan.

- - -

Kunjungi⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun.

Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Upaya penggunaan hak angket DPR untuk menginvestigasi kecurangan pemilu seharusnya tak perlu dikhawatirkan jika proses pemilu memang berlangsung jujur.  Komitmen para elite partai justru kini diuji, apakah mau memperjuangkan hak angket demi demokrasi atau tergoda memburu kursi demi kepentingan sendiri–ikut terhanyut dalam pembagian kue kekuasaan setelah pemilu. 

- - -

Kunjungi⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun.Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

*Judul konten telah mengalami perubahan karena kekeliruan penulisan

Kemenangan Prabowo-Gibran tak lepas dari politik kekuasaan untuk mempengaruhi pemilih. Kekuasaan dimanfaatkan untuk mengerahkan aparat hukum dan penyelenggara negara. Bawaslu tidak pernah serius mengusut hal tersebut. Kontroversi hasil pemilu diperparah oleh aplikasi rekap suara KPU–Sirekap–yang bermasalah.

|||

Kunjungi s.id/tempo199 untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun.

Unduh aplikasiTempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Pemilihan Umum 2024 telah berlangsung. Hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei menunjukkan keunggulan telak Prabowo-Gibran ketimbang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Pemilu 2024 dengan banyak noda  sejatinya sudah berlangsung sejak tahapan kampanye hingga pemungutan suara. Keberpihakan Presiden Jokowi dan jajarannya membuat proses pemilu tercoreng oleh ketidaknetralan aparat dan lembaga negara. Setelah pemilu, skenario politik apa yang bisa terjadi di kubu Prabowo-Gibran dan dua lawannya?

- - -

Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun.

Unduh aplikasiTempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Mahfud Md. sudah selayaknya mundur dari kabinet, begitu pun seharusnya Menteri Prabowo Subianto dan menteri-menteri lain yang secara resmi mendukung calon presiden tertentu. Dengan mundur atau cuti, pemerintahan bisa berjalan tanpa terganggu kepentingan elektoral. 

Namun seiring munculnya pernyataan bahwa presiden boleh memihak, mundur atau tidaknya menteri tidak lagi dibaca sebagai komitmen etik, melainkan bagian dari strategi politik jangka pendek untuk mendukung atau melawan pilihan politik Jokowi. Kabinet kini menjelma sebagai ajang pertarungan elektoral ketimbang organisasi yang menjalankan tugas negara.

- - -

Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun.

Unduh aplikasiTempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Alih-­alih mengingatkan Jokowi agar tak terjerembap dalam hasrat me­langgengkan kekuasaan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno justru menjadi operator yang mewujudkannya. Bukan hanya tak patut, mantan rektor UGM itu juga mengkhianati intelektualitasnya sebagai akademikus.

Temuan Tempo mengungkapkan bahwa ia berperan dalam melobi hakim konstitusi agar membuka jalan politik bagi Gibran serta membujuk partai politik agar menerima anak Jokowi itu dalam koalisi pemilihan presiden. 

- - -

Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun.

Unduh aplikasiTempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Sejumlah ketua umum partai sekaligus menteri di kabinet Jokowi menggaungkan narasi “bansos Pak Jokowi”. Manuver tersebut rawan disalahgunakan untuk kepentingan elektoral. Para pemilih perlu memahami bahwa danabantuan sosial (bansos) bukan berasal dari saku presiden, Jokowi, Prabowo, apalagi Gibran. Uang bansos berasal dari APBN yang dipungut dari pembayar pajak. Penyalahgunaan kekuasaan dan sumber dana negara untuk memenangkan kandidat tertentu adalah korupsi politik.

- - -

Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun.

Unduh aplikasiTempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Pasangan Prabowo-Gibran kerap menyebut soal hilirisasi saat debat capres. Namun nyatanya program hilirisasi nikel selama pemerintahan Jokowi menyimpan sisi gelap. Selain potensi kerusakan lingkungan, kecelakaan di smelter nikel berulang terjadi dan memakan korban jiwa. Kebakaran smelter milik PT ITSS di Morowali adalah yang paling parah karena menewaskan 21 orang pekerja. Atas nama investasi, hidup pekerja seolah-olah tak ada harganya.

- - -

Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun.

Unduh aplikasiTempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Tahun 2023 mencatat fenomena yang mengerikan bagi demokrasi dan sejarah politik Indonesia. Seorang presiden memakai segala cara untuk terus berkuasa: rencana menunda pemilu, upaya memperpanjang masa jabatan, hingga merekayasa hukum agar anaknya bisa ikut pilpres. 

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dulu menolak politik dinasti kini bersekutu dengan Jokowi. Partai yang juga pernah mengecamPrabowo Subianto sebagai tokoh dengan masa lalu yang kelam, kini justru mendukungnya sebagai capres. Sejumlahaktivis 1998–yang dikenal dalam gerakan reformasi–pun demikian. Mereka yang diculik dan disiksa karena menginginkan kembalinya demokrasi, kini satu gerbong dengan mantan menantu Soeharto itu. 

- - -

Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun.

Unduh aplikasiTempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditengarai mengintervensi Kementerian Energi agar meloloskan sistem chargermobil listrik Wuling masuk Standar Nasional Indonesia (SNI). Moeldoko sepertinya lupa, sebagai pejabat sekaligus pengusaha, apa yang dilakukannya sarat konflik kepentingan. Cawe-cawe Moeldoko jadi wujud lemahnya komitmen pemerintah menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

- - -

Dukung Tempo untuk terus menghadirkan jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo.

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Beda pengakuan Presiden Jokowi dan Agus Rahardjo, siapa yang berdusta? Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo menghebohkan publik karena mengaku pernah mendapat intervensi dari Presiden Joko Widodo saat KPK menangani perkara korupsi e-KTP. Sementara Jokowi membantah pernah melakukan pertemuan khusus dengan Agus–apalagi mengintervensi kasus.

Jokowi bisa saja membantah, namun pelemahan KPK nyatanya memang terjadi di masa kepemimpinannya. Hanya di era pemerintahan Jokowi, UU KPK bisa direvisi, hingga membuat independensi lembaga anti rasuah itu kandas. 

- - -

Dukung Tempo untuk terus menghadirkan jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo.

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Format debat capres-cawapres yang diselenggarakan KPU lebih tepat disebut sekadar acara “tanya-jawab” ketimbang debat yang substansial. Tak ada pendalaman masalah dan saling menguji gagasan masing-masing calon. Sorak-sorai pendukung di lokasi mengganggu jalannya debat. Moderator hanya membacakan pertanyaan yang dirumuskan panelis. Sementara para panelis, tak diizinkan bertanya langsung kepada para kandidat. Meski begitu, pada debat perdana capres, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dianggap lebih lebih mampu menghidupkan suasana debat.

- - -

Dukung Tempo untuk terus menghadirkan jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo.

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Dugaan keterlibatan aparat hukum dalam memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024 semakin menguat. Penelusuran Tempo menemukan bahwa intimidasi terhadap kepala daerah serta kepala desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur berlangsung masif dan terorganisasi. Netralitas politik instansi negara pun dipertanyakan–menimbulkan keraguan terhadap jalannya pemilu yang jujur dan adil. Pelbagai intimidasi tersebut muncul ditengarai karena rasa tidak percaya diri Presiden Jokowi terhadap kemampuan Prabowo-Gibran untuk mengungguli pasangan Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin.

- - -

Klik https://s.id/langganantempo untuk mendukung Tempo terus menghadirkan jurnalisme berkualitas. 

Baca berbagai laporan majalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Duel perkara antara Polda Metro Jaya dan KPK mewarnai kasus dugaan pemerasan oleh Firli Bahuri. Polisi telah menetapkan Firli sebagai tersangka. Sementara di KPK, lembaga antirasuah ini mengusut kasus korupsi yang ditengarai melibatkan kolega Kapolda Metro Jaya Karyoto.

Saling bongkar aib ini seharusnya menguntungkan bagi upaya pemberantasan korupsi. Sepanjang ada bukti cukup, tak ada alasan bagi KPK untuk berhenti mengusut kasus yang menyeret Karyoto. Adapun Polda Metro Jaya juga tak perlu gentar mengusut dugaan korupsi Ketua KPK Firli Bahuri meski dia telah mengajukan praperadilan.  

Penanganan kedua kasus ini secara transparan akan membuka peluang kedua lembaga untuk menunjukkan komitmen dalam pemberantasan korupsi.

- - - - -

Dukung Tempo untuk terus menghadirkan jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo.

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Tak hanya Presiden Jokowi, Ibu Negara Iriana juga cawe-cawe dalam pemilihan presiden kali ini. Ada peran Iriana dalam pencalonan anaknya--Gibran Rakabuming Raka--sebagai pasangan Prabowo Subianto. Kepentingan keluarga ini sampai mengobrak-abrik konstitusi dan mengancam demokrasi. Sebagai pejabat publik, Jokowi yang tak membatasi peran istrinya, apalagi membiarkan dan mendorongnya untuk cawe-cawe, sebetulnya tengah membuka celah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

- - -

Dukung Tempo untuk terus menghadirkan jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo.

Baca berbagai laporan majalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Paman Gibran, Anwar Usman, terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Ini menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan Gibran ke laga Pilpres 2024 memang bermasalah. Gibran telah kehilangan legitimasi demokratis. 

Menurut opini Tempo, pasangan Prabowo-Gibran adalah contoh kandidat paling buruk dalam sejarah Indonesia modern. “Produk gagal reformasi” bersanding dengan “anak haram konstitusi”. Gibran seharusnya mundur dari pencalonannya agar tak semakin merusak tatanan bernegara. 

- - -

Dukung Tempo untuk terus menghadirkan jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo.

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Presiden Jokowi merestui putranya, Gibran, menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Di banyak negara, politik dinasti mungkin tak dilarang. Tapi ia merusak demokrasi karena menodai keadilan dalam sistem pemilihan. Sebagai penguasa, Jokowi bisa memobilisasi aparatur dan alat negara serta sumber dana, untuk memenangkan calon presiden yang ia dukung. 

- - -

Dukung Tempo untuk terus menghadirkan jurnalisme berkualitas ⁠https://s.id/langganantempo⁠.

Baca berbagai laporan mendalam⁠ majalah Tempo⁠ dan⁠ Koran Tempo⁠ dengan mengunduh aplikasi⁠ Tempo⁠.

Majelis Kehormatan harusmemecat Anwar Usman–yang juga paman Gibran–dari Mahkamah Konstitusi (MK). Keberadaanya di MK menjauhkan jalannya Pemilu 2024 yang adil. Sebab, Mahkamah Konstitusi akan menjadi “wasit” dalam menangani sengketa pemilu. Siapa yang menjamin bahwa Anwar tidak memiliki konflik kepentingan ketika menangani sengketa pemilu yang berhubungan dengan keluarganya? Bersih-bersih hakim yang melanggar etik penting dilakukan untuk mengembalikan muruah Mahkamah Konstitusi sekaligus mencegah kemunduran demokrasi.

- - -

Dukung Tempo untuk menghadirkan produk jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo.

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Putusan Mahkamah Konstitusi telah membuka peluang putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, berlaga di Pilpres 2024. Nama Gibran digadang-gadang menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Alasan paling masuk akal perkawinan Prabowo-Gibran adalah sokongan Jokowi. Dengan mengajak Gibran, Prabowo mendapatkan garansi dukungan Jokowi.

Kontroversi putusan MK yang menyatakan bahwa orang yang pernah berpengalaman sebagai kepala daerah bisa menjadi capres/ cawapres, tidak hanya soal wacana Prabowo-Gibran. Putusan lembaga yang diketuai paman Gibran itu meruntuhkan kredibilitas lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi bersalin rupa menjadi “mahkamah keluarga” karena sarat konflik kepentingan keluarga Jokowi.

- - -

Dukung Tempo untuk menghadirkan produk jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo.

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Di tengah pengusutan perkara Syahrul Yasin Limpo oleh KPK, kepolisian menyelidiki kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Baik KPK maupun kepolisian, tidak terang menjelaskan apa barang bukti yang diperoleh dan siapa yang telah jadi tersangka.

Menurut laporan Tempo, dugaan korupsi Syahrul Yasin Limpo di lingkungan Kementerian Pertanian sangat jelas. Kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK, tidak boleh jadi penghalang pengungkapan kasus politikus Nasdem itu. Penanganan kasus di KPK maupun kepolisian seharusnya bisa jalan beriringan tanpa harus merasa saling tersandera. Kurangnya transparansi dan tarik ulur penanganan kasus, hanya memunculkan spekulasi bahwa ada dugaan permainan politik di baliknya.

- - -

Dukung Tempo untuk menghadirkan produk jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo.

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Sementara Kaesang Pangarep secara instan terpilih menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), kakaknya, Gibran Rakabuming Raka, telah mendapat dukungan sejumlah pihak untuk menjadi calon wakil presiden. Salah satu upaya untuk memuluskan jalan putra sulung Presiden Jokowi itu adalah dengan mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk menurunkan batas usia calon presiden dan wakil presiden.

Persoalannya, Ketua Mahkamah Konstitusi yang menangani gugatan tersebut adalah Anwar Usman, yang juga ipar Presiden Joko Widodo. Sulit melihat bahwa dalam prosesnya bisa bebas dari potensi konflik kepentingan. Jika Mahkamah Konstitusi nantinya mengabulkan gugatan serta Gibran akhirnya maju sebagai cawapres, hal ini akan jadi kabar buruk bagi perkembangan demokrasi Indonesia.

- - -

Dukung Tempo untuk terus menghadirkan produk jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo. 

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Ketika investasi yang datang mengorbankan kehidupan sebagian warga, apakah ini kualitas investasi yang kita harapkan? 

Dalam kisruh di Pulau Rempang, pemerintah begitu gesit mengosongkan pulau untuk memuluskan investasi pengusaha Tomy Winata dan modal dari Cina. Warga yang telah berpuluh-puluh tahun tinggal di Pulau Rempang mesti terusir dari kampungnya.

Ironisnya, warga yang menolak relokasi harus berhadapan dengan aparat keamanan–hingga menyisakan luka dan trauma. Betapapun mereka menolak relokasi, warga sebenarnya tidak anti dengan pembangunan dan investasi. Mereka justru menentang cara pemerintah menggunakan kekerasan untuk menggusur mereka.   

- - -

Dukung Tempo untuk menghadirkan produk jurnalisme berkualitas s.id/dukungtempo. 

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Partai Demokrat dan sejumlah partai kecil lainnya kini merasakan pahitnya aturanpresidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Mereka tak leluasa mengajukan kandidat yang dijagokan, harus lompat sana-sini untuk mencari koalisi. Demokrat misalnya–setelah hengkang dari Anies–kesulitan menentukan perahu baru untuk berlayar.

Presidential threshold nyatanya menimbulkan monopoli koalisi yang melahirkan terbatasnya jumlah kandidat calon presiden. Partai-partai besar menjadi penentu utama siapa yang bisa menjadi kandidat calon presiden. Anehnya, meski aturan ambang batas lebih menguntungkan partai besar, partai-partai kecil tak keras menentang. Padahal jika aturan ini ditiadakan, setiap partai berhak mencalonkan kandidat tanpa harus bergantung pada lobi-lobi koalisi. 

- - -

Dukung Tempo untuk menghadirkan produk jurnalisme berkualitas s.id/dukungtempo. 

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi pasangan pertama yang mendeklarasikan diri untuk maju ke laga Pilpres 2024. Di balik deklarasi itu, ada Partai Demokrat yang murka–karena Anies urung menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya–dan koalisi pendukung Prabowo Subianto harus rela ditinggal PKB. Peran Cak Imin jadi signifikan karena dianggap bisa mengerek perolehan suara di Jawa Timur–yang merupakan basis Nahdlatul Ulama (NU).

Duet mengejutkan Anies-Cak Imin memang jadi tontonan drama politik yang menarik. Tapi menurut opini Tempo, manuver tersebut lebih didasarkan pada kepentingan penguasaan suara dan ketua umum partai belaka ketimbang memperjuangkan kepentingan publik. Sejauh ini, kita hanya bisa menonton para “blantik” yang mengatur “sapi” mana yang bakal dibeli atau dipertukarkan.

- - -

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo

Kita akhirnya memanen dampak buruk penggunaan energi kotor selama ini. Tingkat polusi udara di Jakarta dan sekitarnya sudah sangat mengkhawatirkan. Di 2023 ini saja, ratusan ribu orang menderita infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) yang ditengarai karena menghirup udara tercemar.

Pemerintah sepertinya tak hanya gagap menawarkan solusi, tapi juga saling silang pendapat tentang sumber polusi udara–apakah itu berasal dari asap kendaraan, asap PLTU batu bara, atau industri? 

Sejumlah negara lain sebenarnya telah berhasil menangani polusi dengan beralih ke energi yang lebih bersih. Masalahnya, apakah pemerintah kita ada kemauan politik untuk belajar dari pengalaman negara-negara tersebut dan menerapkannya di tanah air?

Di episode ini, Lisa Siregar dan Setri Yasra ditemani Jerhemy Owen untuk berbincang soal polusi udara Jakarta. Owen adalah mahasiswa asal Indonesia yang sedang kuliah di Belanda dan sering membuat konten media sosial tentang isu lingkungan.

- - -

Kunjungi https://s.id/spesialmerdeka untuk mendapat diskon berlangganan Tempo Digital Premium selama setahun.

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo

Temuan Tempo menyebutkan deklarasi mendadak dukungan Golkar dan PAN kepada Prabowo Subianto terjadi setelah para ketua umum partai mendapat “arahan” dari Presiden Joko Widodo. Koalisi baru itu disebut-sebut meningkatkan peluang Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden. Apakah ini motif sebenarnya di balik pernyataan Jokowi soal cawe-cawe dalam Pemilu 2024?

Manuver politik para juragan partai dan cawe-cawe Presiden dalam pembentukan koalisi politik, semakin menjauhkan Pemilu 2024 dari kepentingan orang banyak. Publik seolah diposisikan hanya sebagai penonton dan hanya diperlukan ketika pencoblosan.

- - -

Kunjungi https://s.id/spesialmerdeka untuk mendapat diskon berlangganan Tempo Digital Premium selama setahun.

Kirimkan kritik, saran, usulan topik, tawaran kolaborasi ke email podcast@tempo.co.id

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo

Sejak awal, sejarah dan status penggabungan Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia penuh kontroversi. Kisah tiga tokoh yang mencoba mengintegrasikan Papua pasca-kemerdekaan Indonesia–Silas Papare, Marthen Indey, dan Frans Kaisiepo–mencerminkan problematika tersebut. Bagi Jakarta, ketiganya adalah pahlawan nasional. Bagi para pemimpin suku dan adat Papua, mereka adalah penjual tanah Papua. 

Indonesia menganggap Papua bagian dari Indonesia, namun tidak demikian bagi sebagian orang Papua. Ada semacam nasionalisme ganda dalam jiwa orang Papua. Meski begitu, pemerintah tidak bisa menggeneralisasi apalagi memaksakan nasionalisme dan modernitas untuk orang Papua. Mereka tak boleh dianggap berkhianat hanya karena memiliki pandangan berbeda tentang paham kebangsaan. 

Pemerintah mungkin merasa sudah banyak bekerja untuk Papua, tapi tidak menyadari bahwa tolok ukur yang kerap dipakai adalah parameter Jakarta, bukan ukuran masyarakat Papua. Pembangunan infrastruktur masif tak bisa mengobati luka dan perasaan tertindas orang Papua. Setelah enam dekade bergabung dengan Indonesia, bumi cendrawasih nyatanya masih bergejolak.  

- - -

Edisi khusus kemerdekaan tentang tiga tokoh Papua bisa dibaca di majalah.tempo.co   

Kunjungi https://s.id/spesialmerdeka untuk mendapat diskon berlangganan Tempo Digital Premium selama setahun.

Lelucon tentang "jual ginjal demi beli iPhone" telah berubah mengerikan ketika kasus perdagangan organ atas motif ekonomi benar adanya dan terjadi di Indonesia. Beberapa waktu lalu, polisi mengungkap perdagangan ilegal ginjal yang melibatkan sindikat Indonesia-Kamboja. Tingginya permintaan transplantasi ginjal yang jauh melebihi pasokan donor, alasan ekonomi, dan minimnya literasi, menyuburkan praktik ilegal dengan omzet mencapai puluhan miliar rupiah itu. 

Dalam kondisi ini, sangat penting bagi pemerintah memastikan bahwa para pendonor mendapatkan kompensasi yang pantas atas pengorbanan mereka, serta menyadari risiko yang mungkin mereka hadapi ketika mendonorkan organ penting mereka. Mengambil contoh dari negara lain, pemerintah membentuk lembaga donor organ yang tak hanya mengatur kompensasi yang sesuai, tetapi juga mengelola daftar tunggu serta memberikan prioritas kepada pasien penerima donor. Adanya peraturan yang lebih kuat dan jelas akan menekan perdagangan ilegal organ. 

- - -

Laporan lengkap Tempo tentang sindikat perdagangan ilegal ginjal Indonesia-Kamboja bisa dibaca di majalah.tempo.co

Kunjungi https://s.id/spesialmerdeka untuk mendapat diskon berlangganan Tempo Digital Premium selama setahun.

Bantu kami memahami Anda untuk meningkatkan kualitas jurnalistik Tempo lewat survei: http://bit.ly/tcosurvei

Sulit memisahkan pengusutan kasus minyak sawit yang menjerat Airlangga Hartarto dari wasangka adanya kepentingan politik. Pemeriksaan Ketua Umum Partai Golkar itu berlangsung beberapa bulan jelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden 2024–ketika Airlangga sedang mendekati koalisi partai pendukung Anies Baswedan. Anies adalah kandidat presiden yang disebut-sebut tak disokong Joko Widodo. Di saat yang sama, ada pihak yang telah meminta dukungan Jokowi untuk menggulingkan Airlangga dari posisi ketua umum dengan janji akan lebih mengikuti kehendak Presiden di laga Pilpres 2024.

- - -

Laporan tentang cerita di balik pengusutan kasus Airlangga bisa dibaca di majalah Tempo.

Kunjungi https://s.id/spesialmerdeka untuk mendapat diskon berlangganan Tempo Digital Premium selama setahun.  

Bantu kami memahami Anda untuk meningkatkan kualitas jurnalistik Tempo lewat survei: http://bit.ly/tcosurvei.

Bekas relawan Jokowi, Windu Aji Sutanto, menjadi tersangka kasus penambangan nikel ilegal senilai Rp 5,7 triliun. Windu diduga bekerja sama dengan pejabat hingga aparat penegak hukum sehingga bisa mengoperasikan tambang liar dengan leluasa. Praktik koruptif berbasis koncoisme ini mengingatkan pada warisan buruk Orde Baru di mana kolusi antara penguasa dan pebisnis yang merugikan negara.

Selain urusan tambang, Windu juga diduga terlibat dalam pengaturan perkara korupsi BTS 4G–kasus yang merugikan negara hingga Rp 8,03 triliun. Pengusutan kasus Windu harus mampu membongkar para “beking” kuat yang ada di baliknya selama ini.  

- - -

Kunjungi s.id/spesialjuli untuk mendapat diskon berlangganan Tempo Digital Premium selama setahun

Bantu kami memahami Anda untuk meningkatkan kualitas jurnalistik Tempo lewat survei: http://bit.ly/tcosurvei

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo

Sokongan Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto–termasuk rencana menduetkannya dengan Gibran Rakabuming–untuk Pemilihan Presiden 2024, memunculkan pertanyaan tentang kualitas demokrasi kita ke depan. Tak bisa dimungkiri, kedekatan dengan Jokowi turut berdampak positif pada popularitas Prabowo. Belakangan ini, sejumlah lembaga survei menempatkan Prabowo lebih unggul dibanding kandidat presiden lainnya. Publik pun agaknya lupa bahwa Prabowo bertanggung jawab atas kasus penculikan aktivis 1998.  

Bila Presiden Jokowi pada akhirnya resmi menyokong Prabowo–dengan kemungkinan Prabowo menggandeng Gibran–masa depan politik Indonesia bisa jadi seperti Filipina. Di negeri itu, anak dari mantan presiden yang dikenal diktator berpasangan dengan anak presiden yang sedang berkuasa dan berhasil memenangkan pemilu. Bedanya, Prabowo bukan anak presiden melainkan menantu dari presiden yang dikenal diktator.

- - -

Bantu kami memahami Anda untuk meningkatkan kualitas jurnalistik Tempo lewat survei: http://bit.ly/tcosurvei 

Kunjungi s.id/spesialjuli untuk mendapat diskon berlangganan Tempo Digital Premium selama setahun. 

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Menurut opini Tempo, rekomendasi untuk menutup Pondok Pesantren Al-Zaytun di Indramayu lantaran dianggap sesat merupakan keputusan yang gegabah. Penutupan pesantren akan merampas hak pendidikan ribuan santri, melanggar prinsip kebebasan beragama, dan melahirkan preseden buruk terhadap pihak yang memiliki tafsir agama yang berbeda. Perbedaan tafsir agama seharusnya diselesaikan lewat diskursus publik, bukan semata pada “stempel” sesat-tidak sesat.  

Selain itu, problem Al-Zaytun lebih pelik dari sekadar penyimpangan ajaran agama: ia menjadi rumah bagi kepentingan banyak aktor. Al Zaytun bukanlah organisasi baru. Peresmiannya bahkan dibuka Presiden Habibie pada 1999. Pemimpin Al Zaytun–Panji Gumilang–ditengarai juga memiliki kedekatan dengan pemerintah dan petinggi di badan intelijen. Di tahun politik seperti sekarang, Al-Zaytun menjadi umpan untuk mengetes arah politik umat Islam. Politikus yang lihai akan memanfaatkannya sebagai musuh bersama untuk meraih simpati pemilih muslim. 

- - -

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kunjungi s.id/spesialjuli untuk mendapat diskon berlangganan Tempo Digital Premium selama setahun. 

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo terseret dalam skandal korupsi proyek menara BTS 4G. Sebelumnya, suami Ketua DPR Puan Maharani, Sukmonohadi Hapsoro alias Happy Hapsoro, juga mencuat di kasus yang merugikan negara lebih dari Rp 8 triliun ini. Pengusutan kasus ini telah membuka temuan baru, yakni keberadaan makelar kasus "markus". Para tersangka ditengarai mengumpulkan uang saweran hingga ratusan miliar rupiah untuk menutupi kejahatannya dengan cara menyuap jaksa. 

Perhatian pun tertuju pada hubungan politikus dengan kasus ini. Happy Hapsoro memiliki kedekatan tidak langsung dengan PDIP, sementara Menpora Dito merupakan politikus Golkar. Sejauh ini, baru politikus Nasdem, Johnny Gerard Plate, yang jadi tersangka. Apakah pengusutan kasus ini akan sampai pada nama-nama baru yang mencuat?

- - -

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kunjungi s.id/bacatempo untuk berlangganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu setahun! 

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Partai Nasdem sepertinya tengah menghadapi tekanan setelah berseberangan pilihan politik dengan Presiden Joko Widodo dalam konteks Pemilu 2024. Pengusutan kasus yang menyeret dua kader Nasdem di kabinet Jokowi–Johnny Gerard Plate dan Syahrul Yasin Limpo–muncul dalam waktu berdekatan. Menguat dugaan, lembaga hukum telah digunakan untuk menekan lawan politik. Kendati begitu, bukan berarti Johnny Plate dan Syahrul Yasin Limpo bersih dari korupsi. Dugaan keterlibatan mereka dalam menggarong uang negara patut diselidiki secara tuntas dan menjamin hukum bebas dari intervensi penguasa.

- - -

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kunjungi s.id/bacatempo untuk berlangganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu setahun! 

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Pemerintahan Joko Widodo telah membuka kembali ekspor pasir laut yang ditutup oleh pemerintahan Megawati pada 2003. Keputusan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai motivasi pemerintah dalam menjual pasir ke luar negeri, “Apakah kita sebegitu membutuhkan dana yang mendesak alias ‘BU–butuh uang’?”.

Kebijakan ekspor pasir laut berpeluang menguntungkan Singapura dan perusahaan-perusahaan pemegang izin penambangan pasir, namun sekaligus mengancam keberlangsungan ekosistem laut Indonesia. Berbagai spekulasi pun muncul di balik keputusan kontroversial yang menabrak Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

- - -

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kunjungi s.id/bacatempo untuk berlangganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu setahun! 

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Keinginan untuk cawe-cawe dalam Pemilu 2024 tidak seharusnya terlontar dari Presiden Joko Widodo. Sebagai seorang presiden dan kepala pemerintahan, pernyataan semacam itu dapat disalahartikan oleh bawahan dan pengikutnya. Penegasan soal cawe-cawe berpotensi menimbulkan wasangka bahwa Pemilu 2024 akan berlangsung tidak jujur dan tidak adil. Alasan presiden melakukan cawe-cawe demi bangsa dan negara juga mengabaikan prinsip demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Jokowi sepertinya lupa bahwa bukan dirinya yang menentukan baik-buruknya presiden pengganti, melainkan rakyatlah yang menentukan lewat pemilihan yang transparan dan akuntabel. 

- - -

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kunjungi s.id/bacatempo untuk berlangganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu setahun! 

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Korupsi proyek menara BTS 4G yang menjerat Johnny G. Plate berpotensi merugikan negara hingga Rp 8 triliun. Ditilik dari banyak sisi, kasus proyek BTS Kominfo adalah contoh sempurna korupsi “state capture”--korupsi sistemik yang terjadi ketika kepentingan swasta memengaruhi pembuatan kebijakan demi keuntungan segelintir orang alias berkomplot menggarong uang negara.

Duit korupsi ditengarai mengalir ke sejumlah pengusaha hingga partai politik. Johnny harus berani "menggigit" pihak yang menikmati duit korupsi menara BTS. Sementara itu, kita bolehlah bertepuk tangan. Saatnya menonton “gajah-gajah” besar bertarung sembari memastikan jangan sampai ada “pelanduk” yang menjadi korban. 

- - -

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kunjungi s.id/bacatempo untuk berlangganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu setahun! 

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Setelah 25 tahun gerakan reformasi di Indonesia kini berada pada titik nadir. Semangat perubahan yang pernah diusung oleh mahasiswa, buruh, aktivis pro-demokrasi, dan berbagai kalangan masyarakat semakin meredup. Beberapa aktivis Reformasi 1998 yang dulu berjuang di jalanan, sekarang justru mendukung gagasan dan perilaku yang bertentangan dengan tuntutan mereka di masa lalu. 

Bahkan hingga di penghujung periode kedua pemerintahan Joko Widodo, belum ada satu pun dari enam tuntutan mahasiswa 1998 yang terlaksana sepenuhnya. Seperti misalnya supremasi hukum, pemberantasan korupsi, dan pengadilan terhadap mantan presiden Soeharto. Arus reformasi cenderung berbalik arah dan gejala otoritarianisme semakin menguat, menghadirkan tantangan serius bagi perjuangan demokrasi di Indonesia.

- - -

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kunjungi s.id/bacatempo untuk berlangganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu setahun! 

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Setelah menjadi satu-satunya ketua umum partai politik pendukung pemerintah yang tidak diundang oleh Presiden Jokowi ke istana, Surya Paloh akhirnya buka suara ke berbagai media massa. Konflik yang berawal dari dukungan Surya kepada Anies Baswedan telah menyebar ke berbagai aspek. Terdapat dugaan bahwa Jokowi sedang menjepit NasDem melalui rencana perombakan kabinet, kasus hukum terhadap kader partai, bahkan hingga urusan bisnis. Temuan Tempo menunjukkan bahwa beberapa bank negara telah menarik diri sebagai penyandang dana dalam pembangunan gedung pencakar langit milik Paloh.

Dalam perselisihan yang semakin memanas, muncul pertanyaan mengapa Partai NasDem tidak keluar dari koalisi secara elegan dan menarik menterinya dari kabinet?

- - -

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kunjungi s.id/bacatempo untuk berlangganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu setahun! 

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Dengan hadirnya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto sebagai kandidat presiden 2024, perubahan apa yang bisa diharapkan?

Ganjar dapat dipastikan meneruskan program Presiden Jokowi, sedangkan Prabowo tak bisa lepas dari bayang-bayang Jokowi yang berjasa mengajaknya masuk kabinet. Sementara Anies–yang relatif mengambil jarak dengan Jokowi–berada di bawah bayang-bayang Surya Paloh. Pemain boleh berganti, tapi karakter kekuasaan tidak berubah.

Anies juga masih sulit dipisahkan dari politik identitas. Prabowo memiliki catatan kelam dugaan pelanggaran HAM masa lalu. Adapun Ganjar, kerap disebut dalam kasus korupsi e-KTP.

Munculnya nama Sandiaga Uno dan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden juga menambah pesimisme. Keduanya merupakan menteri di kabinet Jokowi dan berada pada bayang-bayang yang sama dengan kubu Ganjar dan Prabowo. Kehadiran Sandi dan Erick tak lepas dari perannya sebagai pengusaha yang dipercaya memperkuat logistik kandidat presiden.

- - -

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kunjungi s.id/bacatempo untuk berlangganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu setahun! 

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menunjuk Ganjar Pranowo sebagai kandidat presiden 2024-2029 menimbulkan pertanyaan penting:  apakah ia akan membebek pada partai pendukungnya meskipun harus berseberangan dengan kepentingan publik? Penekanan predikat Ganjar sebagai "petugas partai" dan komitmennya meneruskan program Presiden Jokowi, memunculkan kekhawatiran dia akan melanggengkan sejumlah kebijakan selama ini–yang telah menelurkan politik kartel dan merugikan masyarakat. Padahal kita sedang membutuhkan calon presiden yang berani melawan arus partai untuk memimpin Indonesia keluar dari jebakan oligarki.

- - -

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kunjungi s.id/bacatempo untuk berlangganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu setahun! 

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Di bawah kepemimpinan Firli Bahuri, Komisi Pemberantasan Korupsi makin terpuruk serta kental nuansa politik. Dalam kasus Formula E misalnya, Firli menyingkirkan personel kepolisian yang tak sejalan. Hal itu membuatnya berseteru dengan Kepala Polri Listyo Sigit Prabowo. 

KPK–yang telah dikebiri undang-undnag hasil revisi dan masuk rumpun eksekutif–kini dengan mudah menjadi alat politik penguasa. Indikasinya: KPK sigap mengusut dugaan korupsi yang menyeret lawan politik, tapi menjadi "ayam sayur" ketika berhadapan dengan perkara korupsi pemerintah dan koalisinya. 

- - -

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kunjungi s.id/bacatempo untuk berlangganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu setahun! 

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Presiden Joko Widodo beradu argumen dengan partai pengusungnya–PDIP–tentang penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia. Meskipun keduanya mengklaim menyuarakan kepentingan rakyat, namun nyatanya mereka hanya melayani kepentingan sendiri. 

Jokowi ingin Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia–melanjutkan ambisi megalomania seperti halnya mewujudkan gelaran motoGP di Mandalika dan pembangunan IKN Nusantara. 

Sementara di sisi lain–atas perintah Megawati–PDIP menolak keikutsertaan Israel dengan alasan solidaritas ke Palestina. Hanya saja, sikap PDIP ini menjadi aneh mengingat setahun yang lalu politikus PDIP Puan Maharani menjamu anggota parlemen Israel di Bali.

Permasalahan penyelenggaraan Piala Dunia U-20 telah memperlihatkan bahwa urusan publik seperti sepak bola tak lepas dari kepentingan kekuasaan dan elite politik.

- - -

Kunjungi s.id/bacatempo  untuk berlangganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu setahun! 

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Penambangan besar-besaran komoditas bernilai tinggi seperti nikel sering kali menimbulkan masalah, termasuk menjadi sumber munculnya moral hazard para pejabat. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Eddy Hiariej yang menerima uang dari perusahaan tambang nikel makin memperlihatkan kurangnya tata kelola kekayaan alam di Indonesia. Eddy diduga menerima uang pelicin melalui rekening stafnya–memperdagangkan kewenangannya untuk mengurus sengketa sebuah perusahaan nikel di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

- - -

Kunjungi s.id/bacatempo untuk berlangganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu setahun! 

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Sinyal Presiden Joko Widodo mendukung Prabowo Subianto maju dalam Pemilihan Presiden 2024, mengindikasikan bahwa tak ada yang abadi dalam politik. Dulu lawan, sekarang kawan. Namun Prabowo bukan satu-satunya yang dapat lampu hijau dari Jokowi, ada pula sejumlah menteri hingga politikus lain–termasuk Ganjar Pranowo. Jokowi sepertinya hendak mengamankan posisi politiknya dengan “menaruh telur di banyak keranjang”. Dengan demikian, calon yang nantinya terpilih akan berutang budi kepada Jokowi.

- - -

Kunjungi s.id/bacatempo untuk langganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu setahun! 

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Harta tak wajar seorang pejabat pajak–Rafael Alun Trisambodo–sukses bikin pusing Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Presiden Joko Widodo. Gaji besar untuk petugas pajak, nyatanya tak menjamin kasus korupsi di Direktorat Pajak berhenti. Harta Rafael bahkan ditengarai lebih dari Rp 56 miliar. Sudah saatnya negara bertindak tegas dengan merampas barang yang paling disukai koruptor: harta benda. Namun perlu diingat, merespon kasus ini lewat gerakan “stop bayar pajak” juga tak elok.

- - -

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Dua menteri Jokowi–Airlangga Hartarto dan Syahrul Yasin Limpo–beradu kuat dalam hal kewenangan impor daging kerbau. Ada aroma politik yang muncul di baliknya. Meskipun pemerintah membuka keran impor daging kerbau untuk menekan harga daging sapi, nyatanya, harga daging sapi tetap mahal dan harga daging kerbau ikut melambung. Presiden Jokowi diharapkan segera bertindak untuk menyelesaikan kisruh impor daging dan membuang jauh-jauh mimpi menjadikan Indonesia negara swasembada daging.

- - -

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Tempo mengungkap adanya upaya pihak Ferdy Sambo bergerilya meringankan hukuman jelang sidang putusan. Hakim juga sempat mengalami intimidasi. Meski begitu, hakim tetap memvonis mati dalang pembunuh Brigadir Yosua tersebut. Namun menurut opini Tempo, Ferdy Sambo tidak layak mendapatkan hukuman mati.

Di sisi lain, vonis terhadap Richard Elizer patut diapresiasi. Vonis ringan Richard Eliezer menjadi harapan bagi pelindungan justice collaborator dalam mengungkap kejahatan. Adanya perkubuan di kepolisian dan kerasnya tekanan publik ditengarai turut menghasilkan vonis ringan bagi Eliezer.

- - -

Kunjungi s.id/tempo99 untuk langganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu selama 12 bulan!

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Penipuan berkedok koperasi kembali terulang. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya merupakan contoh kasus penipuan yang mengakali celah hukum perkoperasian. Sejak 2012, KSP Indosurya leluasa menghimpun duit anggota hingga Rp 106 triliun menyaingi perbankan.

Padahal koperasi seharusnya bekerja atas prinsip saling menolong dan menyejahterakan anggotanya. Tapi KSP Indosurya melenceng jauh dari misi mulia pembentukan koperasi. Iming-iming keuntungan besar dan faktor keserakahan turut andil menyuburkan penipuan semacam ini.

Celakanya, meski pemiliknya–Henry Surya–terbukti menggelapkan triliunan rupiah dana anggota, dia tetap divonis bebas alias lepas dari jerat pidana. Lalu, di mana peran negara dalam melindungi masyarakat?

- - -

Kunjungi s.id/tempo99 untuk langganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu selama 12 bulan!

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo, para pendukungnya bagaikan sedang bergerilya. Ketika publik lengah, wacana penundaan pemilu kembali mencuat. Ide gila ini terus hidup di pusaran pendukung Jokowi. Mahfud Md. bahkan menyebutkan bahwa perbincangan tentang perpanjangan masa jabatan presiden tidak melanggar hukum. Padahal apa pun motifnya, usaha menunda pemilu adalah pengkhianatan terhadap demokrasi.

- - -

Kunjungi s.id/tempo99 untuk langganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu selama 12 bulan!

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Ketentraman koalisi Joko Widodo dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh goyah setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Jokowi mulai membangun jarak politik dengan Nasdem. Tiga menteri dari Nasdem dikabarkan terancam reshuffle. Namun jika perombakan memang dilakukan, seharusnya bukan semata untuk “menghukum” Nasdem. Menteri dari non-Nasdem pun berpeluang dirombak jika berkinerja buruk.

- - -

Kunjungi s.id/tempo99 untuk langganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu selama 12 bulan!

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Investigasi Tempo mengungkapkan masifnya penambangan nikel secara ilegal. Bahkan, muncul dugaan pengerukan nikel ilegal di Sulawesi Tenggara dilakukan oleh orang-orang dekat Presiden dan Kapolri. Eksploitasi nikel pun hanya menguntungkan segelintir orang. Hal itu terlihat dari menurunnya devisa negara padahal ekspor nonmigas sedang terima durian runtuh. Kerugian akibat penambangan nikel ilegal ditaksir mencapai Rp 21 triliun. Parahnya, akibat Undang-Undang Cipta Kerja, penerapan sanksi lebih mengedepankan sanksi administratif ketimbang pidana.

- - -

Kunjungi s.id/tempo99 untuk langganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu selama 12 bulan!

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Kecenderungan penyusunan undang-undang lewat metode omnibus makin lazim di pemerintahan Jokowi. Belum usai polemik omnibus law Cipta Kerja, terbaru, muncul Rancangan Undang-Undang Kesehatan atau omnibus law kesehatan. Proses penyusunannya bak berjalan di lorong gelap. Dalam draf yang beredar, rancangan aturan menempatkan semua urusan kesehatan dari hulu sampai hilir di bawah kendali Menteri Kesehatan. Ini membuat organisasi profesi kesehatan seperti IDI menolak rancangan tersebut . Penyusunan RUU Kesehatan semestinya tidak mengulang kesalahan pembuatan omnibus law Cipta Kerja–yang terburu-buru, inkonstitusional, dan minim partisipasi publik.

- - -

Kunjungi s.id/tempo99 untuk langganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu selama 12 bulan!

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Alih-alih mengoreksi UU Cipta Kerja–sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi—Presiden Joko Widodo justru memberi “kado pahit” akhir tahun dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Cipta Kerja.

Alasan ancaman resesi ekonomi dan dampak perang Rusia Ukraina sebagai dasar kedaruratan penerbitan Perpu Cipta Kerja terlalu mengada-ada. Berlindung di balik proses hukum, pemerintah Jokowi telah menerapkan praktik autocratic legalism–menggunakan cara yang seolah-olah legal padahal secara esensial mencederai demokrasi dan konstitusi.

- - -

Langganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu selama 12 bulan s.id/tempo99

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Penyamaran Inspektur Satu Umbaran Wibowo sebagai wartawan TVRI selama 14 tahun menuai pujian banyak orang. Aksi penyamarannya jauh dari gambaran sosok “intel Melayu”—yang berjaket kulit, gondrong, dan suka pamer handy talky.

Namun di balik itu, intel yang menyaru wartawan bisa berimplikasi serius: mengancam keselamatan wartawan yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, merusak kualitas berita jurnalistik, hingga menggerus kepercayaan publik terhadap profesi juru warta. Lagipula, siapa yang bisa menjamin Umbaran tidak menyalahgunakan informasi untuk kepentingan pribadinya—sesuatu yang diharamkan dalam profesi jurnalistik.

Apa Kata Tempo mengundang Sekjen Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ika Ningtyas untuk membahas lebih lanjut implikasi intel yang menyamar jadi wartawan ini.

- - -

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Kasus Ferdy Sambo dan kemunculan video pengakuan Ismail Bolong soal suap dari tambang ilegal menguak perang bintang di kepolisian. Fenomena itu mencerminkan masalah korupsi akut dalam sistem politik dan hukum. Perseteruan para jenderal di Markas Besar Kepolisian tak boleh berlanjut. Perlu campur tangan Presiden Jokowi untuk mengembalikan muruah polisi.

- - -

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Pemerintahan Presiden Jokowi telah mewariskan setidaknya tiga undang-undang kontroversial: UU KPK di 2019, omnibus law UU Cipta Kerja di 2020, dan KUHP di 2022.

KUHP baru mencerminkan hasil negosiasi politik dari mereka yang ingin mengembalikan otoritarianisme Orde Baru. Aturan ini bisa menjerat mereka yang memiliki aspirasi politik berbeda, kelompok minoritas, dan kalangan kritis secara pidana. Sejumlah pasal di KUHP baru membelenggu kebebasan sipil hingga membatasi privasi warga–menjauhkan Indonesia dari negara demokratis.

Keresahan yang sama juga muncul dari kalangan mahasiswa. Hal itu mencuat dari perbincangan di episode Apa Kata Tempo kali ini bersama Koordinator BEM SI Kerakyatan Abdul Kholiq. Abdul menyuarakan penolakannya terhadap KUHP yang disahkan DPR pada 6 Desember lalu.

- - -

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Prestasi sepak bola Indonesia boleh jadi masih tergolong “ala kadarnya”. Namun kursi kepengurusan PSSI–induk organisasi yang mengurus sepak bola di Indonesia–tetap menjadi magnet bagi banyak tokoh.

Setelah tragedi di Stadion Kanjuruhan, jabatan Mochamad Iriawan sebagai Ketua Umum PSSI terguncang. Sejumlah nama muncul dalam bursa kandidat pengganti Iriawan, di antaranya: Menteri BUMN Erick Thohir, bos MNC dan Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman. 

Muncul kekhawatiran, sepak bola hanya akan menjadi tunggangan politik menuju Pemilu 2024 dan untuk memenuhi kepentingan bisnis para pengurusnya.

- - -

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Seperti apa peluang ekonomi Indonesia di 2023? Lewat edisi khusus outlook ekonomi, majalah Tempo mengungkapkan peluang pembiayaan hijau atau green financing. Negara-negara maju mulai berkomitmen memberi “kompensasi” ke negara miskin dan berkembang untuk mempercepat transisi energi demi penurunan tingkat emisi karbon. Pembiayaan itu bisa berbentuk hibah, utang berbunga rendah, hingga pinjaman komersial.

Apa Kata Tempo berdiskusi dengan Direktur Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, soal peluang dan tantangan dari pembiayaan hijau.

- - -

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Di balik euforia dan kemewahaan Piala Dunia 2022 di Qatar, kondisi demokrasi dan hak asasi manusia di negeri itu mengundang sorotan masyarakat internasional. Mulai dari dugaan ribuan pekerja yang meninggal saat bangun stadion, anti-LGBT, hingga isu suap FIFA. Sanggupkah Qatar “memoles” citra buruk lewat acara sepak bola empat tahunan itu?

- - -

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Pemerintah menyiapkan perhelatan KTT G20 di Bali secara jorjoran dan berlebihan. Di tengah ancaman resesi, anggaran acara itu sedikitnya Rp 675 miliar. Status “presidensi” sepertinya diartikan layaknya prestasi luar biasa. Padahal presidensi alias ketua kepanitiaan KTT G20 sesungguhnya jatah yang diberikan bergantian–berdasarkan abjad negara anggota.

Selain itu, klaim Presiden Jokowi yang hendak menjadikan KTT G20 sebagai ajang mendamaikan Rusia dan Ukraina juga berlebihan. Nyatanya, Presiden Rusia Vladimir Putin batal menghadiri konferensi. Terlebih, sebagai forum “kongko” para pemimpin negara, KTT G20 lebih banyak membicarakan urusan ekonomi dan pembangunan ketimbang penyelesaian konflik antar negara.

- - -

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Sementara Ganjar Pranowo tak kunjung mendapat tiket dari partainya, Anies Baswedan terancam gagal menjadi Capres 2024. Dukungan Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat ke Anies ternyata masih rapuh. Layaknya dagelan, meski sudah mengutarakan dukungan ke Anies, para ketua umum partai masih tarik ulur mendeklarasikan koalisi dukungan.

Persoalan siapa calon pendamping Anies dan pendanaan kampanye disebut-sebut jadi batu sandungan kepastian koalisi. Selain ingin mendapatkan “efek ekor jas” dari pesona seorang tokoh, sepertinya, tak ada ideologi partai yang jadi pertimbangan.

Kita, yang menyaksikan manuver-manuver elite partai politik itu, tak perlu buang-buang energi terbawa tabuh permainan mereka. Jangan sampai perpecahan seperti pemilu sebelumnya terulang. Rileks saja, anggap mereka badut yang patut ditertawakan.

- - -

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Kasus penjualan narkoba yang ditengarai melibatkan perwira tinggi polisi, Irjen Teddy Minahasa, menambah daftar masalah besar di kepolisian setelah kasus Ferdy Sambo dan tragedi di Kanjuruhan. Teddy ditangkap hanya beberapa hari setelah penunjukannya sebagai Kapolda Jawa Timur, menggantikan Irjen Nico Afinta yang dicopot seusai tragedi Kanjuruhan.

Bagaimana mungkin Kapolri Listyo Sigit bisa kecolongan dengan menunjuk orang yang tengah diselidiki anggotanya sendiri? Tergerusnya kepercayaan publik akibat persoalan di institusi kepolisian mesti diperbaiki. Tak ada pilihan, sebagai pemimpin tertinggi, Presiden Joko Widodo harus segera membersihkan tubuh kepolisian lewat reformasi Polri.

- - -

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Belum selesai perkara Ferdy Sambo, tragedi Kanjuruhan, dan dugaan peredaran narkoba mendera kepolisian, penegak hukum lainnya, yakni hakim agung Mahkamah Agung malah tertangkap menerima suap. Sudrajad Dimyati menjadi hakim agung pertama yang ditangkap oleh KPK. Editorial Tempo menyebutkan bahwa penangkapan hakim agung ini merupakan gejala makin kronisnya penyakit lembaga peradilan di Indonesia.

Sebenarnya, ada apa dengan laku para penegak hukum kita? Ketika penegak hukum setingkat hakim masih menerima suap, lantas kepada siapa kita percayakan penegakan hukum di negeri ini?

- - -

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Editorial Tempo menyebut peristiwa di Stadion Kanjuruhan bukanlah “tragedi” melainkan “pembantaian”. Rentetan kelalaian prosedur dalam kejadian itu telah menewaskan 131 orang, termasuk 39 anak-anak.

Tak ada yang merasa bertanggung jawab dan bersalah. Sebagaimana polisi, panitia pelaksana dan PSSI juga lepas tangan. Sungguh disayangkan, Presiden Joko Widodo juga menyederhanakan persoalan dengan menyebut masalahnya ada di tangga yang curam dan pintu yang terkunci.

Lantas, seperti apa pertanggungjawaban dan perbaikan yang diperlukan dalam dunia sepak bola kita? Dengarkan obrolan Lisa Siregar dan Setri Yasra, yang kali ini ditemani oleh Rafli Arza dari podcast bola Umpan Tarik.

- - -

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Laporan investigasi terbaru majalahTempo mengungkap adanya pungutan liar terhadap para petani pengelola hutan sosial. Di Jawa saja, pungutan liar yang dihimpun oleh para pendamping petani mencapai Rp 300 miliar.

Sejumlah pemimpin kelompok tani dan LSM yang jadi pendamping petani belakangan diketahui pernah memiliki kedekatan dengan penguasa. Pasalnya, mereka merupakan para relawan pendukung Joko Widodo.

- - -

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Seorang tersangka korupsi, Gubernur Papua Lukas Enembe, justru mendapat dukungan dari puluhan ribu warga. Apa yang terjadi? Benarkah ada muatan politis di balik penetapan tersangka gubernur yang hobi judi ke kasino ini?

Menurut Tempo, problem Papua lebih dalam dari korupsi kepala daerah. Perkara korupsi di Papua hanyalah salah satu wujud kekacauan kebijakan pemerintah pusat dalam memperlakukan provinsi di timur Indonesia. Pembangunan berlangsung sentralistik, tanpa memperhatikan aspirasi orang Papua. Otonomi khusus pun diterjemahkan semata sebagai alokasi anggaran.

- - -

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Peluang Ganjar Pranowo menjadi Capres 2024 lewat PDIP nyaris tertutup. Melejit di survei, Ganjar tak bersinar di partainya sendiri. Trah Soekarno sangat kental menyelimuti proses politik di PDIP.

Langkah Ganjar terhadang oleh Puan Maharani–yang memiliki darah biru Megawati. Partai berlogo banteng itu memberikan tiket pemilihan presiden kepada Puan, menginginkan Pilpres 2024 hanya terisi dua kandidat.

- - -

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Pemerintah terkesan kalang kabut menanggapi ulah akun pseudonim Bjorka.Isu keamanan data makin jadi sorotan setelah Bjorkamembocorkan dokumen surat menyurat antara BIN dan Presiden Joko Widodo. Siapa sosok di balik Bjorkaini?

Sebelumnya, Bjorkajuga telah menelanjangi data pelanggan Indihome, PLN, pengguna kartu SIM seluler, hingga data pribadi sejumlah pejabat–termasuk Menteri Kominfo Johnny G. Plate dan Ketua DPR Puan Maharani. Alih-alih sigap melacak sumber kebocoran data dan menerapkan protokol setelah peretasan, pejabat kita malah sibuk menyangkal dan melontarkan pernyataan-pernyataan menggelitik.

- - -

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Ada sejumlah petinggi kepolisian di belakang Ferdy Sambo. Akibat rekayasa kematian Brigadir Yosua, hampir 100 polisi telah diperiksa. Kepolisian mesti “memanfaatkan” skandal Sambo ini sebagai momentum untuk berbenah diri, membersihkan institusi dari para polisi yang tidak profesional. Perbaikan kepolisian akan membawa manfaat besar bagi negara.

- - -

Baca berbagai laporan mendalammajalah Tempo danKoran Tempo dengan mengunduh aplikasiTempo.

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Keberadaan subsidi untuk BBM sudah seperti “benalu” dalam APBN kita. Padahal, mayoritas penikmat subsidi ini adalah masyarakat mampu. Anggaran untuk menyubsidi Pertalite dan solar telah melonjak dari target awal sekitar Rp 152 triliun menjadi 502 triliun. Angka ini tertinggi dalam sejarah.

Dengan berkaca pada situasi ekonomi saat ini, apakah harga BBM memang perlu dinaikkan? Atau jangan-jangan masih mungkin memaksimalkan produksi minyak dalam negeri? Temukan jawabannya dalam obrolan Lisa Siregar dan Setri Yasra bersama Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan.

- - -

Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Motif Ferdy Sambo membunuh Brigadir Yosua Hutabarat pelan-pelan terbuka. Dugaan adanya pelecehan seksual saat kejadian mulai terbantahkan. Istri Ferdy, Putri Candrawathi, diduga terlibat dalam rekayasa kematian Yosua. Penemuan rekaman CCTV yang awalnya dikabarkan raib, memberi titik terang terhadap kronologi kematian Brigadir Yosua.

Menurut Tempo, anggapan adanya konspirasi besar di dalam kepolisian untuk membunuh Yosua dan mengaburkan jejak pembunuhan, sulit ditampik. Polisi yang menjadi tersangka pun terus bertambah. Sengkarutnya pengusutan kasus ini juga memperlihatkan perkubuan atau lanskap politik di antara para petinggi polisi.

- - -

Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Sudah kenal dengan Ali Sadikin, gubernur terbaik yang pernah dimiliki DKI Jakarta?

Apa Kata Tempo spesial kemerdekaan membedah edisi khusus majalah Tempo: Hitam-Putih Ali Sadikin. Kepemimpinan Ali Sadikin mengajarkan bahwa kerja nyata pejabat publik jauh lebih penting dari pencitraan pribadinya. Keputusannya melegalkan judi dan prostitusi sangatlah kontroversial tetapi hal itu berhasil dimanfaatkan untuk mendongkrak pendapatan daerah berkali lipat.

Ali Sadikin tak alergi dengan kritik. Pada suatu kesempatan, Ali berkata bahwa wartawan adalah pegawai pemerintah yang tak dibayar, bertugas untuk mengkritik kebijakannya. Saat dia harus menggusur warga demi pembangunan, Ali justru mendanai LBH Jakarta agar membela warga yang digusur. Menurut Tempo, keteladanan kepemimpinan Ali Sadikin semacam inilah yang pudar dari pemerintahan saat ini.

Dengarkan obrolan selengkapnya bersama Rosha Shaula ditemani Redaktur Eksekutif Tempo Bagja Hidayat dan jurnalis Tempo Agung Sedayu.

- - -

Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.

Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Misteri kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat makin terkuak. Ferdy Sambo dan tiga orang lainnya–termasuk ajudannya–telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Yosua. Tim khusus yang dibentuk Kapolri Listyo Sigit Prabowo pun sudah menganulir kronologi awal yang dirilis kepolisian. Puluhan polisi yang menangani kasus kematian Yosua di awal, terbukti melanggar etik dan terindikasi bersekongkol mengaburkan proses penyidikan.

- - -

Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.

Kekacauan akibat blokir Kementerian Kominfo terhadap PayPal, Steam, Yahoo, dan platform digital lain yang belum mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE), hanyalah salah satu dampak kecil buruknya Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020. Di balik itu, ada ancaman yang lebih besar pada kebebasan berpendapat dan berekspresi kita.

Aturan tersebut memuat pasal karet yang membuat pemerintah bisa meminta platform yang terdaftar PSE menghapus konten yang dianggap “meresahkan masyarakat” dan “mengganggu ketertiban umum”.  Jika tidak, Kemkominfo bisa menjatuhkan denda ataupun memblokir layanan platform tersebut.

Tak ada parameter jelas apa itu konten “meresahkan masyarakat” dan “mengganggu ketertiban umum”. Apakah sebuah kritik keras pada pemerintah akan dianggap “mengganggu ketertiban umum”?

Yang lebih mengejutkan, platform digital harus bersedia memberikan data pengguna dengan dalih kepentingan pengawasan dan penegakan hukum. Ketentuan-ketentuan itu jelas menerabas privasi pengguna bahkan mengancam kebebasan pers.

- - -

Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.

Keraguan publik soal pengusutan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat sangat beralasan. Tengok saja, kasus ini disebut insiden saling tembak antar polisi, terjadi di rumah petinggi polisi, menewaskan seorang polisi, kemudian kasusnya diusut oleh kepolisian pula. Kronologi yang disampaikan polisi dinilai sarat kejanggalan. Tempo meragukan pemicu insiden berdarah ini karena kasus pelecehan seksual. Sulit ditampik bahwa skenario buruk kematian Brigadir Yosua tampaknya disusun oleh mereka yang panik dan hilang pikiran. Kepolisian mesti menunjukkan profesionalismenya dalam bekerja. Apabila kasus ini memang pembunuhan, polisi harus mengungkap pelakunya dan memastikan untuk dibawa ke ranah pidana.

- - -

Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.

Kementerian Kesehatan sudah saatnya melegalkan ganja untuk keperluan medis. Kesadaran masyarakat akan keberadaan ganja untuk pengobatan semakin meningkat. Soal regulasi ganja, Indonesia bisa belajar dari Thailand sebagai negara pertama di Asia yang melegalkan ganja. Kebijakan ganja di Thailand telah melalui pertimbangan medis, kesehatan, dan ekonomi. Reportase Tempo di Bangkok dan Chiang Mai menemukan maraknya kafe dan toko yang menjual berbagai olahan dari ganja. Thailand memperkirakan bahwa legalisasi ganja bisa mendatangkan devisa hingga US$ 3 miliar dalam lima tahun mendatang.

- - -

Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.

Pengusutan kasus dugaan gratifikasi yang diterima Lili Pintauli Siregar tak boleh berhenti meski telah mundur dari jabatan Wakil Ketua KPK. Dugaan bahwa Lili menerima tiket MotoGP Mandalika 2022 beserta akomodasi dari Pertamina–selaku pihak yang tengah diusut KPK–lebih dari sekadar urusan etik. Lili semestinya dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sebelum kasus inipun, Lili Pintauli juga ditengarai bertemu dengan pihak-pihak yang beperkara di KPK, namun tetap lolos dari pemecatan. Seperti apa sebenarnya profil Lili Pintauli Siregar?

- - -

Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. 

Kritik & saran: podcast@tempo.co.id

Majalah Tempo terbaru mengungkap dugaan penyelewengan donasi di lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT). Pengelolanya ternyata bergaji fantastis dan mendapat fasilitas mewah. Besaran potongan sumbangan pun dinilai tak wajar. Podcast Apa Kata Tempo mengundang Agung Sedayu–jurnalis yang menginvestigasi kasus ACT–untuk menceritakan proses peliputan yang berlangsung selama berbulan-bulan ini. Selain membahas cerita di balik laporan edisi “Kantong Bocor Dana Umat”, Lisa dan Setri juga berbincang tentang editorial majalah Tempo berjudul “Ironi Pengumpul Donasi Masyarakat”.

- - -

Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.

Setelah rendang babi, kini tukang bakso juga terseret perpolitikan tanah air. Pemilu memang dua tahun lagi, tetapi manuver berebut kursi Calon Presiden 2024 telah mulai. Tak terkecuali bagi Anies Baswedan. Kemenangannya dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017 telah memberi modal politik. Sayangnya, laga tersebut juga membubuhkan noda hitam yang menjadi beban Anies. Ia kerap dianggap menggunakan politik identitas buat mendulang suara. Selain itu, untuk memastikan dirinya maju dalam pemilihan presiden, ia mungkin harus bernegosiasi dengan partai politik. Terancam jeratan kartel politik.

- - -

Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.

Kredit klip audio: Abang Tukang Bakso - Daffa & Khalista feat Kak Nunuk © GNP Music

Nyawa para pendukung sepak bola kita terkesan begitu “murah”. Tewasnya suporter seolah jadi angin lalu. Kadang, urusan dianggap selesai dengan menunjukkan berkabung masal dan pemberian santunan. 

Dua suporter Persib yang tewas beberapa waktu lalu merupakan korban ke-77 dan 78 sejak Liga Indonesia bergulir pada 1994. Dengan banyaknya korban, insiden serupa seharusnya tak boleh terulang. Kejadian kali ini bisa dijadikan momentum untuk menuntut perbaikan manajemen sepak bola dan standar keamanan pertandingan. Polisi mesti mengungkap pihak yang harus bertanggung jawab–apakah itu dari pengelola laga, suporter, ataukah aparat keamanan itu sendiri.

- - -

Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.

Saran & kritik: podcast@tempo.co.id

Kisah orang-orang yang berkhayal dan mengaku sebagai khalifah dunia Islam, kaisar, nabi, atau lainnya bukan hal baru. Penangkapan pemimpin organisasi Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja, beserta sejumlah pengikutnya jelas berlebihan.Kalaupun mereka bercita-cita membangun khilafah, sepanjang hal itu masih di alam pikiran dan belum menjelma menjadi tindakan antisosial atau kekerasan, mereka seharusnya tidak dipidanakan. Mereka cukup diawasi atau dibina. Mengambil jalan pintas dengan menangkap dan memenjarakan orang semacam Hasan Baraja, justru bisa memupuk simpati terhadapnya dan Khilafatul Muslimin.

- - -

Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.

Saran & kritik: podcast@tempo.co.id

Politik dagang sapi kental terasa dalam tarik menarik pencalonan Ganjar Pranowo sebagai kandidat Calon Presiden 2024. Alih-alih menjaring kandidat terbaik dari ratusan juta penduduk Indonesia, segelintir elite partai politik sibuk tawar-menawar kekuasaan dalam ruangan tertutup, jauh dari partisipasi publik.

Indikasi kartel politik pun makin kuat akibat aturan presidential threshold20 persen. Partai dengan sewenang-wenang mengatur pencalonan presiden, berkoalisi hanya untuk mengakumulasi kekuatan politik. Rakyat pun hanya jadi penonton dan dipaksa memilih kandidat yang ditentukan oleh kalkulasi "laba-rugi" partai politik.

- - -

Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.

Saran & kritik: podcast@tempo.co.id

Presiden Joko Widodo mendorong sejumlah menteri dan kepala daerah untuk meningkatkan elektabilitas. Presiden seolah merestui mereka menjajakan diri lewat berbagai kampanye–padahal mereka masih berstatus pejabat aktif. Setelah wacana tiga periode meredup, apakah Presiden Jokowi berpretensi menjadi kingmaker?

- - -

Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.

Saran & kritik: podcast@tempo.co.id

Penetapan Lin Che Wei alias Weibinanto Halimdjati sebagai tersangka korupsi minyak goreng mengungkap besarnya pengaruh orang di luar pemerintahan (aktor informal) dalam menentukan arah kebijakan. Menurut Kejaksaan, Lin tidak memiliki surat penunjukan resmi dari Kementerian Perdagangan, tapi ia dilibatkan dalam semua pengambilan keputusan tentang sawit. Selain pada kasus Lin Che Wei, kita juga bisa melihat banyak anggota staf khusus dan penasihat informal yang sering kali lebih berkuasa di berbagai kementerian. Hal ini seolah mengesankan bahwa pihak kementerian kekurangan birokrat yang cakap dalam bertugas.

- - -

Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.

Saran & kritik: podcast@tempo.co.id

Putusan Mahkamah Agung mewajibkan pemerintah hanya menggunakan vaksin halal dalam menanggulangi Covid-19 memantik persoalan baru. Sebab, tak satu pun dari vaksin AstraZeneca, Pfizer, dan Moderna memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia—lembaga yang berwenang mengeluarkan label halal sebelum kemudian diambil alih Kementerian Agama.

Pemerintah diberi waktu 90 hari untuk menggunakan vaksin yang telah mendapat sertifikat halal: Merah Putih, Sinovac, Sinopharm, dan Zifivax. Stok vaksin yang diklaim halal itu tentu masih terbatas, artinya pemerintah perlu membuka pintu pengadaan vaksin baru. Diduga, ada segelintir orang yang berelasi dengan elite partai yang akan diuntungkan dari pengadaan tersebut.

- - -

Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.

Saran & kritik: podcast@tempo.co.id

Sejumlah studi menunjukkan terdapat kandungan mikroplastik dalam air minum kemasan sekali pakai dan isi ulang. Pada kemasan isi ulang, proses cuci-pakai galon serta penyimpanan dalam waktu lama rawan melepaskan mikroplastik dan larut ke air minum. Celakanya, temuan lain mengungkap bahwa mikroplastik telah ditemukan dalam darah manusia.

Heboh temuan mikroplastik dalam air minum kemasan menyingkap hal yang lebih serius: negara gagal dalam menyediakan air bersih dan layak minum untuk semua warga negara. Sumber daya air seharusnya digunakan untuk pemenuhan hak warga atas air bersih, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan sebagai komoditas untuk mendulang cuan.

- - -

Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.

Saran & kritik: podcast@tempo.co.id

Larangan mengekspor minyak sawit akan mendatangkan lebih banyak kerugian dan masalah baru. Mengingat Indonesia adalah produsen sawit terbesar dunia, keputusan itu bakal mengguncang pasar sawit dunia karena permintaan sedang tinggi-tingginya. Penghentian ekspor justru akan memukul balik industri sawit kita--merugikan petani sawit dalam negeri dan menguntungkan negara kompetitor. Tanpa penjelasan lanjut risikonya, pernyataan Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya dinilai masih mengambang. Wajar bila sebagian orang mencurigai keputusan Jokowi itu sebagai “politik pencitraan” semata.

- - -

Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.

Saran & kritik: podcast@tempo.co.id

Majalah Tempo pekan ini menghadirkan liputan langsung dari Ukraina untuk melaporkan dampak invasi Rusia. Sejak perang Rusia-Ukraina meletus pada 24 Februari 2022, ribuan orang telah tewas, puluhan ribu lainnya luka, dan jutaan orang mengungsi. Jurnalis Tempo, Raymundus Rikang, mengkonfirmasi temuan kuburan massal di Kota Bucha yang terletak di pinggiran Ibu Kota Kyiv. Tentara Rusia diduga memberondong penduduk sipil yang tengah mengendarai mobil.

Serangan tentara Rusia terhadap fasilitas dan bangunan publik merupakan kejahatan perang yang melanggar Konvensi Jenewa 1949. Kejahatan perang tersebut seharusnya membuka mata pemerintah Indonesia. Tidak mengutuk invasi Rusia dan seolah bersikap “netral” merupakan sikap main aman yang akan membuat Indonesia kehilangan respek di mata dunia.

- - -

Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.

Saran & kritik: podcast@tempo.co.id

Ketika DPR tak bisa menyalurkan aspirasi masyarakat, ketika kelompok oposisi pemerintah sangat lemah, ketika penguasa tak bisa lagi diingatkan dan semakin melenceng jauh dari rel demokrasi, bagi mahasiswa yang masih punya idealisme hanya ada satu kata: lawan. Mahasiswa pun sudah sepantasnya kembali turun ke jalan. Unjuk rasa serempak mahasiswa pada 11 April menunjukkan adanya sumbatan serius pada saluran aspirasi politik resmi. Andai saja Presiden Joko Widodo tegas menjawab "tidak" atas wacana tiga periode, kegaduhan ini tidak akan berlarut-larut.

- - -

Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.

Saran & kritik: podcast@tempo.co.id

Pernyataan Presiden Joko Widodo menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan presiden menyisakan multitafsir bagi publik. Apalagi, kalangan dekatnya terus dibiarkan menggulirkan wacana “Jokowi 3 periode”. Yang terbaru, klaim sepihak dukungan “Jokowi 3 periode” yang mengatasnamakan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) diduga dimotori oleh Menteri Luhut Binsar Pandjaitan. Orang dekat Jokowi--sejak menjadi walikota Solo--dan sejumlah politisi lain pun masih bergerak mengegolkan rencana jahat yang mengangkangi konstitusi tersebut.

- - -

Baca berbagai laporan-laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.

Saran & kritik: podcast@tempo.co.id

Keterlibatan keluarga Menteri Luhut Pandjaitan kian telanjang dalam proyek pembangunan PLTA Kayan, di Kalimantan Utara. Keponakan Menteri Luhut, Heidi Melissa Pandjaitan, tercatat menjadi salah satu direktur di tujuh perusahaan pembangkit.

Selain kerabat Luhut, ada pula Garibaldi Thohir, kakak kandung Menteri Erick Thohir. Garibaldi alias Boy adalah pemilik lahan yang disiapkan menjadi Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI). Perusahaan pengembang KIHI, punya hubungan dengan dua perusahaan milik Luhut dan Erick. Sedangkan PLTA Kayan disiapkan untuk memasok listrik di KIHI.

Nepotisme yang dilarang sejak 1998 nyatanya dipraktikkan kembali. Padahal Ketetapan MPR Nomor XI tentang Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 1998 diterbitkan dengan semangat tak mengulangi kesalahan Orde Baru, era ketika korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi praktik lazim dalam pembangunan ala Soeharto.

- - -

Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.

Saran & kritik: podcast@tempo.co.id