Podkes Kanal KPK

Di tengah duka gempa di Nusa Tenggara, semangat pendidikan berintegritas tetap menyala. Kita bahas cerita dari perjalanan KPK Mengajar di pulau Nusa Tenggara: tentang ketimpangan akses pendidikan, nirfungsi tata guna lahan, petty corruption hingga megaproyek tambak udang di Sumba, semua hadir di episode ini.

Bersama Medio Venda Sukarta, Kasatgas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye KPK, kita diajak masuk, hadir ke ruang kelas yang penuh kehangatan dari kejujuran rasa ingin tahu, keberanian, dan welas asih anak-anak. Masyarakat lokalnya pun saling mendukung, menyambut semangat antikorupsi.

Karena pemerataan pendidikan sejatinya sebagai hak dasar sekaligus fondasi pencegahan korupsi sejak dini. Menurutmu, seberapa penting integritas ditanam dari bangku sekolah? Dengarkan kisah lengkapnya sekarang yuk, #KawanAksi! 🎧

81 tahun lalu pahlawan merebut kemerdekaan. Namun, perjuangan belum berakhir, giliran kita untuk terus berperan menjaganya. Hari ini, di tengah perayaan dan semangat merah putih, apa sebenarnya arti kemerdekaan ketika korupsi masih menjadi akar berbagai ketidakadilan di negeri ini?

Episode spesial #HUTRI81 bersama Rian Fahardhi ini, membahas makna kemerdekaan dari sudut pandang generasi muda. Di tengah derasnya arus informasi dan media digital, integritas serta keberanian untuk bersuara dan bertindak benar menjadi kunci menjaga Indonesia dari praktik-praktik koruptif.

Dari media sosial hingga ruang publik, keberanian untuk menyuarakan kebenaran dapat menjadi langkah awal melawan ketidakadilan. Karena Indonesia yang lebih adil tidak lahir dari sikap diam apatis, tetapi dari menolak pembiaran, dan mengambil bagian dalam solusi. Masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin, tetapi juga oleh siapa yang benar-benar berani peduli. Dengarkan selengkapnya ya #KawanAksi, dan Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

Beasiswa negeri seharusnya adil. Namun, sekitar Rp14 triliun anggaran beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Tahun 2024 dan 2025, ternyata menyimpan indikasi penyimpangan tata kelola.

Kajian Direktorat Monitoring KPK menemukan kerentanan serius: terdapat kerawanan proses verifikasi validasi data yang belum sempurna, kuota jalur usulan masyarakat (usmas) yang melampaui batas, potensi konflik kepentingan, hingga indikasi pungli. Bagaimana lemahnya sistem informasi bisa membuka peluang penyalahgunaan?

Di Podkes episode #260 ini, kami merekam aksi bersama Bu Aida Ratna Zulaiha (Direktur Monitoring KPK), mengungkap temuan dan rekomendasi KPK untuk menutup celah, memperkuat pengawasan, serta memastikan setiap rupiah pemerintah tepat sasaran ke mahasiswa yang benar-benar berhak membutuhkan.

Mari berpartisipasi awasi beasiswa KIP-K untuk bangun generasi yang mencerdaskan bangsa, ya #KawanAksi. Dengarkan sekarang di Spotify!!

Setiap anak mengingatkan kita pada cermin masa depan. Mereka berhak tumbuh cerdas berintegritas, terlindungi penuh dengan kasih, dan disayang secara utuh. Pada episode spesial #HariAnakNasional ini, kami hadir untuk merayakan mimpi, suara, serta cerita mereka. Tentang tantangan, harapan, dan cita-cita hingga bagaimana kejujuran dan tanggungjawab bisa jadi fondasi generasi penerus bangsa untuk Indonesia yang bebas dari korupsi.

Pada Episode kali ini, kita akan berbincang bersama Kak Indah dan Adik Zahra dari Sekolah Pondok Domba, mereka membahas tidak hanya hak anak atas belajar tetapi juga pentingnya membangun karakter disiplin, berupa bertindak benar, berani mengakui kesalahan, dan tidak curang sejak dini yang terus dibiasakan pada perilaku kecil sehari-hari. Dengarkan cerita lengkapnya, dan mari ciptakan semakin banyak ruang ramah anak seluas-luasnya tanpa batas ya, #KawanAksi. Selamat Hari Anak Nasional 2026 untuk seluruh anak-anak Indonesia yang masih merawat mimpi!

Bagaimana membangun budaya kerja yang berintegritas di lingkungan ASN? Pada obrolan hangat kali ini, kita akan membahas implementasi E-Learning ASN Berintegritas, sebuah platform pembelajaran yang dikembangkan KPK untuk memperkuat integritas bagi 6,7 juta ASN di seluruh Indonesia.

Bersama narasumber dari Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK dan ASN Kementerian Perhubungan yang sudah menyelesaikan seluruh pembelajaran di E-Learning ASN Berintegritas, simak pengalaman, manfaat, serta dampak langsung dari pembelajaran ini dalam mendukung terwujudnya kinerja ASN yang berintegritas tinggi.

Bagi para ASN di seluruh Indonesia, inilah saatnya menjadi bagian dari gerakan membangun budaya integritas. Ikuti E-Learning ASN Berintegritas, dan jadilah agen perubahan menuju Indonesia yang bersih bebas korupsi.

Pada awal 2026, KPK melakukan operasi tertangkap tangan (OTT) di tiga wilayah Jawa Tengah yaitu di Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Cilacap. KPK melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) selalu mengantisipasi adanya celah korupsi sejak di hulu hingga hilir. Dari mulai mendeteksi hibah bermasalah, hingga pengadaan barang jasa yang rawan penyalahgunaan jabatan maupun anggaran. Adapula, tentang apa saja sebenarnya yang masyarakat dapat ikut andil dalam pengawasan sistem pemerintah daerah.

Pasca OTT terjadi kepada kepala daerah yang terindikasi korupsi, Korsup KPK akan melakukan upaya pencegahan pasca penindakan untuk memastikan perbaikan sistem tata kelola yang optimal, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Proses hukum tetap berlanjut, tetapi perbaikan kepada daerah juga harus diberikan supaya tidak terjadi lagi tindakan yang koruptif.

Setiap tahun, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) selalu menjadi sorotan. Di balik ketatnya persaingan dan terbatasnya kuota penerimaan, masih ada praktik “titip siswa”, manipulasi data, hingga gratifikasi yang dibungkus dengan tanda "terima kasih". Padahal, hal-hal tersebut merusak integritas sejak dini pada dunia pendidikan.

Melalui episode kali ini, Podkes Kanal KPK Episode #256 akan kupas tuntas berbagai modus kecurangan yang dikhawatirkan terjadi pada SPMB 2026, sekaligus membahas langkah nyata untuk mencegah praktik koruptif di dalamnya.

Podcast ini juga hadir untuk mengingatkan kita semua bahwa kejujuran adalah jalan terbaik, dan masa depan anak tidak boleh “dititipkan” lewat cara yang salah.

Pada Episode kali ini, secara khusus berbincang bersama dengan Pimpinan KPK, Agus Joko Pramono, yang akan mengulas tuntas bagaimana angka, data, dan laporan keuangan dapat menjadi instrumen awal membaca risiko korupsi.

Pada obrolan hangat ini, kita juga akan menyimak cara untuk mengidentifikasi pola penyimpangan, hingga memahami konsep beneficial owner dan kerugian perekonomian negara. Karena pemberantasan korupsi tidak hanya soal penindakan, tetapi juga kemampuan membaca risiko sejak dini, memperkuat transparansi, serta membangun sistem yang akuntabel dan berintegritas.

Di balik ribuan penulis karya cerita pendek (Cerpen) yang berhasil memecahkan Rekor MURI pada April 2026, ada semangat besar untuk menanamkan nilai integritas dibalik rangkain ceritanya.

Setiap cerita yang ditulis bukan hanya hasil imajinasi, tetapi refleksi nilai—tentang kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, keberanian, kesederhanaan, kepedulian, kedisiplinan, keadilan, dan kerja keras. Dari lembar demi lembar cerpen, kita diingatkan bahwa perubahan besar sering kali bermula dari hal kecil yang dilakukan dengan konsisten.

Melalui podcast ini, kita diajak menyelami bagaimana literasi, khususnya melalui cerpen bisa menjadi menumbuhkan integritas. Dengarkan bagaimana cerpen menjadi ruang refleksi, inspirasi, dan langkah kecil menuju Indonesia yang lebih berintegritas.

Semangat Raden Ajeng Kartini bukan sejarah semata, melainkan perlawanan yang terus hidup. Menjadi perjalanan panjang perempuan Indonesia untuk tetap berdaya dan berintegritas. Dalam episode spesial Hari Kartini ini, Widi Mulia Sunarya hadir berbagi refleksi tentang perjalanannya tumbuh menjadi diri yang utuh.

Menggali makna perjuangan Kartini sebagai pengingat, bahwa dari keluarga merupakan sekolah antikorupsi pertama, hingga peran perempuan tangguh di ruang publik menjadi garda gerakan integritas bangsa. Obrolan ini mengajak kita memahami terkait keselarasan menjalankan peran, dari ibundanya, Nia Aisyah, hingga sosok Ratna Asmara, pelopor sutradara perempuan Indonesia. Kita diajak melihat bagaimana semangat Kartini tetap berlanjut lintas generasi. Merayakan nilai kemanusiaan yang menjadi bekal perlawanan di masa kini. Kartini, adalah kita semua yang memiliki keberanian menjadi diri sendiri, sederhana, dan peduli untuk berbagi semangat membuka peluang untuk semua. Selamat Hari Kartini 2026, mari hidupkan semangat emansipasi hari ini dan seterusnya ya #KawanAksi.

Tambahan kuota haji Indonesia pada 2024 sebanyak 20.000 itu ternyata menyimpan cerita di baliknya, serta cukup membuat ramai di perbincangan masyarakat. Membahas secara utuh perkara korupsi kuota haji bersama Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, dengan Asep Guntur Rahayu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.

Kasus ini dampaknya bukan hanya berakibat pada kerugian negara yang ditimbulkan, tetapi juga berpengaruh langsung pada nasib waktu keberangkatan calon haji Indonesia. Ibadah yang semestinya diurus dan dipersiapkan secara sakral sepenuh hati, justru tercoreng oleh terjadinya dugaan penyimpangan. Dengarkan pembahasan lengkapnya di Rekam Aksi episode terbaru, dan mari kita kawal terus kasus ini bersama ya, #KawanAksi.

Dari rumah, amal baik yang tampak kecil bisa membawa dampak besar penuh berkah. Keluarga adalah fondasi utama pencegahan korupsi. Dari perspektif Islam, menanamkan tauhid dan integritas sejak dini penting dipahami oleh tiap anggota keluarga sehingga mampu mencegah dosa kecil agar tak jadi kebiasaan.

Ayah, ibu, dan anak berperan sebagai teladan, maka perlu melatih kebiasaan memperbaiki diri, berani meminta maaf, mengutamakan egaliter dalam kebenaran, dan hidup sederhana dengan rezeki halal. Menumbuhkan budaya keterbukaan, keberanian untuk jujur, serta kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi akan melahirkan generasi amanah yang siap membangun bangsa bersih. Dalam episode spesial Syawal ini bersama Ustaz Salim A. Fillah, kita membahas isu integritas dari sudut pandang keluarga yang melibatkan Allah.

Bagaimana SPI (Survei Penilaian Integritas) bisa jadi benteng pendidikan dan bukan sekadar event 2 tahunan? Pada Episode #250 ini, KPK bersama Kemendagri mengupas hasil SPI Pendidikan 2024, tindak lanjut monev yang terjadi di 2025 kemarin, serta persiapan SPI Pendidikan yang akan kembali diselenggarakan di tahun 2026 ini.

Memahami potret kondisi integritas pendidikan, juga upaya pendampingan penanaman nilai antikorupsi. Dari mulai tingkat individu, ekosistem, hingga tata kelola, menjadi acuan rencana aksi di tiap daerah sebagai komitmen mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Dalam episode #249 ini, tak sekadar mengupas cerita namun sekaligus meRekam Aksi perbaikan penjagaan pada Rutan (Rumah Tahanan) KPK. Mengulik tentang bagaimana perjalanan berbenah menutup celah pasca adanya kasus pungutan liar yang melibatkan pegawai pada 2023 lalu.

Sejak saat itu hingga kini, penanganan untuk akuntabel menegakkan aturan, termasuk juga pada perubahan sistem kunjungan dan alur penitipan barang kiriman keluarga, dijalankan dalam pengawasan ketat tanpa kompromi. Prinsip integritas diperkuat agar pelayanan pengamanan semakin transparan di balik jeruji.

Bulan Puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, namun juga harus bisa menahan nafsu dari berbagai godaan dunia.

Pada Ruang Tamu Episode #248 spesial Bulan Ramadan, dijelaskan secara edukatif oleh Pimpinan KPK, Ibnu Basuki Widodo bersama Ustaz Wijayanto yang secara khusus membahas cara menahan diri dari godaan perbuatan buruk terutama korupsi.

Mengawali tahun, telah terbit Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 terkait pelaporan gratifikasi. Di KPKPEDIA Episode #247 ini, kita mencoba memahami apa saja yang berubah dari peraturan sebelumnya.

Dari mulai batasan nilai, penyederhanaan mekanisme dan tata kelola pelaporan, hingga bagaimana dasar serta implikasinya dalam membantu ASN atau Penyelenggara Negara membudayakan integritas dengan tak lagi ragu menolak pada kesempatan pertama, sampai akhirnya turut serta melakukan pelaporan.

Ngabuburit bareng pada Ruang Tamu episode #246, ngobrol santai yang ngena di hati bersama Ustaz Alhafidz Kurniawan. Memahami Ramadhan lebih dalam, tentang puasa, integritas, dan godaan hidup dari mulai jabatan hingga kebiasaan flexing halus.

Di bulan suci ini, kita memaknai puasa yang jangan sampai hanya sebagai ritual menahan lapar atau bahkan diet religi, tapi juga latihan jujur, amanah, dan diharapkan dapat jadi momentum reset moral untuk amunisi antikorupsi bagi pribadi maupun umat.

Menelusuri makna Imlek yang bukan hanya perayaan budaya, sambil mengupas nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, keharmonisan, dan rasa cukup agar tetap membumi.

Di Episode #245 ini, kita akan mendengarkan obrolan tentang refleksi momen kecil di kehidupan profesional maupun keseharian yang menguji integritas, serta peran keluarga dan perempuan dalam menanamkan nilai sejak dini, gaya hidup bersosial, hingga tradisi tulus memberi yang dapat menjadi kontemplasi untuk membentuk karakter kita menjadi lebih baik.

Bukan sekadar angka, Survei Penilaian Integritas (SPI) menjadi cermin indikator yang dapat mengukur kualitas instansi publik daerah dan risiko korupsi dalam tata kelolanya.

Capaian SPI Tahun 2025 meningkat dari tahun sebelumnya yang merupakan keberhasilan berbagai pihak bersama KPK. Episode #244 ini akan mengulik kinerja dibalik Capaian SPI 2025.

DKI Jakarta merupakan daerah yang memiliki APBD dan aset yang besar dengan dinamika pembangunan daerah yang kompleks. Salah satu dinamika pengelolaan aset daerah yang sempat mencuat yakni eks Rumah Sakit Sumber Waras, serta beberapa permasalahan lain yang akhirnya dapat dibereskan dengan tuntas. Dalam penatalelolaan daerah DKI Jakarta yang lebih baik dan terjaga, terjalin pendampingan dengan aksi-aksi insan KPK khususnya Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 2. Rekam aksi kali ini menceritakan bagaimana pendampingan yang secara khusus untuk menjaga dan melindungi DKI Jakarta.

Pencegahan korupsi perlu berjalan dari dalam sistem, bukan hanya lewat penindakan. Melalui pelatihan Penguatan Intergitas, KPK berupaya menanamkan nilai kejujuran dan tata kelola yang bersih agar korupsi tidak tumbuh sejak awal, baik di sistem maupun pada tiap individu.

Di episode Tanya Jubir kali ini, Podcast KanalKPK menghadirkan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo untuk menjawab berbagai pertanyaan publik yang ramai di media sosial.

Pembahasan mencakup perkembangan penanganan dugaan korupsi kuota Haji, serta update perkara di Kementerian Ketenagakerjaan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Simak penjelasan lengkapnya dalam episode ini.

Kejujuran sering dimulai dari pilihan kecil. Menemukan barang milik orang lain, tidak mengambil namun memilih untuk mengembalikan.

Seperti enam orang siswa SDN 02 Setu, Cipayung, Jakarta Timur. Menemukan HP pengendara motor yang terjatuh, mereka memilih membawanya ke Polsek Cipayung bukan untuk dimiliki, tapi dikembalikan.

Di episode kali ini, pimpinan KPK bersama membahas tentang kejujuran, sikap saat melihat kecurangan, dan pentingnya integritas.

Nilai dasar BerAkhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) menjadi fondasi karakter ASN untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan mendorong reformasi birokrasi di Indonesia.

Di episode kali ini, KPK bersama KemenPAN RB, dan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) berbincang tentang keteladanan, keberanian, juga konsistensi menjaga integritas lewat BerAKHLAK

Dari utang politik hingga proyek pendidikan, kekuasaan berubah menjadi alat transaksi.

Uang rakyat dikorbankan demi ambisi. Dialah Rendra Kresna, Bupati Malang dua periode, yang memanipulasi proyek untuk menutup biaya politiknya—dengan peretasan LPSE, fee proyek, dan aliran gratifikasi.

Jejak Kasus mengajak kamu menyusuri perjalanan perkara, dari awal terungkap hingga putusan dijatuhkan. Fakta demi fakta disajikan dalam audio yang ringkas, tajam, dan penuh makna.

Di usia 24 tahun, saat banyak anak muda membangun mimpi, Nur Afifah Balgis justru terjebak dalam pusaran aliran uang korupsi. Ia menjadi perantara transaksi gelap yang menjerat pamannya sendiri, Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud.

Jejak Kasus mengajak kamu menyusuri perjalanan perkara, dari awal terungkap hingga putusan dijatuhkan. Fakta demi fakta disajikan dalam audio yang ringkas, tajam, dan penuh makna.

Dari kursi bupati ke balik jeruji besi. Mardani H. Maming, Bupati Tanah Bumbu, terjerat korupsi izin usaha pertambangan dengan aliran uang Rp118,7 miliar dan penerimaan gratifikasi yang nilainya tidak main-main. Vonis 12 tahun penjara menjadi penutup dari kisah panjang penyalahgunaan kekuasaan.

Jejak Kasus mengajak kamu menyusuri perjalanan perkara, dari awal terungkap hingga putusan dijatuhkan. Fakta demi fakta disajikan dalam audio yang ringkas, tajam, dan penuh makna.

Pada pekan ke-5 Podkes KanalKPK ngobrol langsung dengan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di program Tanya Jubir.

Disini, Jubir KPK menjawab pertanyaan #KawanAksi yang bermunculan di media sosial seputar update penanganan kasus ASDP, Ponorogo, Pati, hingga kuota haji.

Pada pekan ke-5 Podkes KanalKPK ngobrol langsung dengan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di program Tanya Jubir.

Disini, Jubir KPK menjawab pertanyaan #KawanAksi yang bermunculan di media sosial seputar update penanganan kasus ASDP, Ponorogo, Pati, hingga kuota haji.

Dulu, pahlawan berjuang mengusir penjajah dari bumi pertiwi.

Kini, perjuangan kita adalah melawan korupsi menggerogoti keadilan, merampas hak, dan melemahkan moral bangsa.

Menjadi pahlawan moral berarti berani jujur ditengah budaya kompromi, menjaga integritas, dan menolak segala bentuk korupsi di mana pun kita berada.

🎧 Simak selengkapnya di Podcast Kanal KPK episode: : #236 “Mencari Pahlawan Moral”

#HariPahlawan

#PahlawanMoral

#KanalKPK

#PodcastKPK

#LawanKorupsi

#KPKRI

Peran perempuan yang dipandang penting dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi menginisiasi Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK (Dit. Permas) untuk mendorong partisipasi aktif perempuan dalam gerakan antikorupsi.

Salah satu program tersebut adalah Bimbingan Teknis Perempuan Antikorupsi (PERAK).

Program ini dirancang sebagai bagian dari upaya KPK untuk memperkuat kapasitas perempuan dalam memahami, mencegah, dan melawan korupsi agar nilai-nilai integritas bisa tumbuh kuat mulai dari keluarga, komunitas, hingga lingkungan kerja

Generasi muda Indonesia saat ini, memiliki banyak karakteristik yang beragam. Sama halnya dengan keberagaman pemuda pada 28 Oktober 1928 saat mendeklarasikan sumpah pemuda.

Pada episode podcast kali ini, sosok pemuda milenial penggiat Whats Is Up, Indonesia? (WIUI), Abigail Lumuria bercerita tentang sumpah pemuda dari sudut pandang anak muda zaman now.

Bukan sekadar sejarah, tapi bagaimana semangatnya bisa relate sama keresahan kita hari ini: soal identitas, keberagaman, dan suara anak muda yang kadang dianggap sebelah mata namunmemiliki semangat yang sama untuk mengubah Indonesia lebih baju dengan banyak kompetensi yang dimiliki.

Korupsi bukan cuma urusan hukum, tapi juga soal karakter.

Dan di balik upaya membangun bangsa yang bersih, ada sosok-sosok yang berjuang lewat edukasi dan keteladanan, mereka adalah Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI).

Lewat perannya, para PAKSI menanamkan nilai-nilai integritas ke setiap lapisan masyarakat: dari ruang kelas, kantor pemerintahan, hingga komunitas akar rumput.

Tapi, bagaimana sebenarnya profesi ini lahir?

Apa keunggulan menjadi PAKSI tersertifikasi oleh LSP KPK?

Dan seperti apa tantangan mereka saat membawa pesan antikorupsi ke berbagai penjuru negeri?

Angga Zyka, menguraikan mengapa keteladanan pimpinan menjadi penentu arah sistem integritas bank, serta bagaimana sosio-contribution kini diperhitungkan dalam proses kenaikan jabatan.

Dengarkan pengalaman dan strategi nyatanya sebagai salah satu Ahli Pembangun Integritas (API) yang sudah tersertifikasi oleh LSP KPK di PT. Bank Tabungan Negara

Apa rasanya jadi Jaksa di KPK?

Di balik sidang-sidang besar kasus korupsi, ada cerita perjuangan, tekanan, dan kedisiplinan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Bagaimana para jaksa di KPK tetap berdiri untuk menjaga integritas?

Di episode #231-Ngobrol bareng Jaksa KPK bersama bapak Bima Suprayoga, Direktur Penuntutan KPK.

Dengarkan kisah lengkapnya hanya di Podcast Kanal KPK

Dalam penanganan tindak pidana korupsi, sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) kerap disebut sebagai salah satu “lahan basah”.

Meski pemerintah sudah menerapkan e-Procurement, praktik kotor seperti mark-up harga, rekayasa tender, kolusi, hingga suap masih terus terjadi. Semua berawal dari lemahnya perencanaan dan minimnya standar acuan harga celah yang dimanfaatkan oknum untuk kepentingan pribadi.

Ahli Pembangunan Integritas: Lebih dari sekadar sebutan, mereka adalah penggerak perubahan!

KPK mendorong lahirnya Ahli Pembangunan Integritas (API) profesional berbasis kompetensi yang siap jadi ujung tombak gerakan antikorupsi di berbagai sektor. Bukan hanya di institusi, tapi juga membawa dampak nyata di tengah masyarakat

Korupsi bisa bermula dari hal kecil di sekolah—telat masuk, titip absen, sampai jual beli bangku.

Bagaimana caranya membangun sekolah berintegritas dan mencetak generasi antikorupsi?

Simak obrolan Jemmi Ngadiono (1000 Guru) dan Anis Wijayanti (Direktorat Jaringan Pendidikan - KPK) di episode kali ini.

Barang hasil rampasan tindak pidana korupsi banyak ragamnya. Mulai Dari mobil mewah, rumah hingga barang-barang tak terduga. Semua dapat dilelang untuk dikembalikan ke kas negara.

Pada episode kali ini, bersama Jaksa dari Labuksi KPK, kita akan mengupas pengalaman saat mengurus lelang barang rampasan tindak pidana korupsi, mulai dari yg paling berkesan sampai ke yang punya nilai historis

Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak berhenti pada penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku, tapi juga mencakup pemulihan kerugian negara. Salah satu instrumen pentingnya adalah melelang barang hasil rampasan dari tindak pidana korupsi.

bagaimana negara mengembalikan uang yang dirampas?

lelang barang rampasan bukan sekadar proses hukum, tapi bukti nyata bahwa keadilan bisa diwujudkan lewat pemulihan aset.

Sekolah Bisa Jadi Benteng Pertama Melawan Korupsi!

Program PERISAI Sekolah (Penguatan integritas dan anti korupsi sekolah dan madrasah) menitikberatkan kepada satuan pendidikan agar dapat memupukan penguatan integritas dan anti korupsi kepada para siswa di sekolah masing-masing

Program yang digagas oleh Direktorat Jejaring Pendidikan KPK ini, mengajak sekolah dan madrasah untuk aktif membentuk karakter siswa sehingga dapat meningkatkan peran serta sekolah untuk menanamkan pencegahan korupsi melalui bidang pendidikan

Di balik geliat dunia usaha, ada tantangan besar yang sering luput disadari: korupsi di sektor swasta.

Nah, KPK nggak tinggal diam. Lewat Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU), KPK hadir jadi mitra strategis untuk bantu pelaku usaha bertransformasi jadi lebih berintegritas.

Kenapa AKBU dibentuk?

Praktik korupsi apa saja yang sering terjadi di sektor usaha?

Dan, bagaimana KPK mendukung pelaku usaha yang mau melangkah lebih bersih?

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang gemar memberi. Tapi bagi penyelenggara negara, tidak semua hadiah dapat dianggap sebagai bentuk perhatian biasa. Termasuk dalam penyelenggaraan acara pernikahan.

Sejauh mana angpau hingga suvenir pernikahan dapat menjadi potensi penerimaan gratifikasi?

Simak perbincangannya bersama narasumber hafidhah.rifqiyah dari Direktorat Gratifikasi & Pelayanan Publik KPK

Praperadilan adalah upaya hukum yang dapat diajukan oleh tersangka atau pihak lain yang berkepentingan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka atas dirinya. Tapi, apa sebenarnya yang diuji dalam proses ini prosedur penetapan tersangka, atau substansi perkaranya?

Di episode ini kita kupas tuntas soal ruang lingkup dan batas kewenangan praperadilan, alasan mengapa upaya ini diajukan oleh tersangka pidana korupsi, dan tantangan apa yang dihadapi KPK di meja sidang.

Pernah kasih bingkisan ke guru sebagai wujud terima kasih?

Kelihatannya sederhana dan penuh niat baik. Tapi… apakah itu termasuk bentuk penghargaan, atau justru masuk ke dalam kategori gratifikasi?

Di episode kali ini, kita akan ngobrolin bareng soal praktik yang sudah jadi "kebiasaan" di sekolah, tapi bisa berdampak besar terhadap nilai integritas.

Karena budaya antikorupsi nggak hanya dimulai dari gedung tinggi atau ruang sidang. Tapi dari ruang kelas, ruang guru, bahkan dari meja makan di rumah kita.

Skor Survei Penilaian Integritas (SPI) sektor pendidikan pada tahun 2024 mencapai skor 69,5.

Artinya kita masih punya pekerjaan rumah besar. Plagiarisme yang dibiarkan, Gratifikasi yang dianggap wajar, Ketidakdisiplinan akademik yang terus berulang. Budaya integritas seharusnya tumbuh dari ruang kelas, tapi justru banyak celah di sana. Apa akar masalahnya? Bagaimana membenahinya?

Dewan Pengawas KPK Chisca Mirawati berbagi kisah perjuangannya dalam proses rekrutmen Dewas, sosok perempuan yang menginspirasinya, hingga peran strategis perempuan dalam agenda pemberantasan korupsi.

Bersama Yuyuk Andriati Iskak, Kepala Biro Humas KPK, membahas juga makna keberanian, integritas, dan harapan dalam perjuangan antikorupsi bagi para perempuan Indonesia

Perempuan bisa jadi penggerak perubahan.

Jangan takut bermimpi besar, perempuan juga pencipta perubahan

KPK menangani barang rampasan dan sitaan dari tindak pidana korupsi yang beragam jenis bentuknya, ada mobil, hp, perhiasan, hingga bangunan.

Mulai dari penyitaan, perawatan, hingga pelelangan—semuanya memerlukan kerja keras di tengah tantangan efisiensi anggaran. Meski anggaran terbatas, KPK tetap berkomitmen agar setiap rupiah hasil lelang rampasan bisa disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Simak obrolan host tamu - Rizki Abadi, seorang content creator yang suka cari tahu dan berbagi soal rumah, bersama Direktur Labuksi KPK, Mungki Hadipratikto pada episode berikut!

Untuk memberantas korupsi diperlukan akhlak maupun perilaku yang baik sebagai landasan dalam perbuatan. Untuk itu peran ajaran agama dapat menjadi benteng utama dalam mencegah dan memberantas korupsi itu sendiri. Namun pada praktiknya, diperlukan peran serta masyarakat dalam menebarkan ajaran antikorupsi melalui pendekatan agama ini.

Lantas bagaimana peran agama ini dapat masuk dalam upaya pencegahan korupsi?

Simak bersama perbincangan bersama Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto bersama Menteri Agama Prof. Dr. Nasaruddin Umar .

Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia ,Gandjar Laksmana Bonaprapta bercerita tentang mengapa korupsi disebut kejahatan luar biasa dan bagaimana ia bersama komunitas Gerakan AntiKorupsi (GAK) memberikan dukungan penuh untuk upaya pemberantasan korupsi

Sementara itu, Ikang Fawzi memilih musik sebagai cara menyentuh hati masyarakat. Dengan lagu, kita diajak untuk peduli, berani marah, dan melawan ketidakadilan. Karena kalau kita diam, korupsi akan terus merugikan kita semua

Skor nasional naik tipis ke 71,53 poin, naik 0,44 poin dari skor tahun lalu yaitu 70,97  poin. Pemerintah Daerah masih menjadi titik rawan dengan skor dibawah target, sehingga masih banyak PR yang harus diselesaikan. Seluruh pihak bersinergi untuk memperkuat integritas dan memperbaiki sistem pencegahan korupsi. Karena SPI bukan sekadar angka, tapi cerminan kondisi antikorupsi di Indonesia terutama pada layanan publik

Bagaimana peran Dewan Pengawas KPK dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberantasan korupsi? Apa tantangan yang dihadapi dalam mengawasi kinerja KPK, dan bagaimana mereka memastikan setiap langkah berjalan sesuai aturan?

Di episode ini, host tamu, Wisnu Nugroho dari Kompas berbincang langsung dengan Ketua Dewan Pengawas KPK - Gusrizal,  untuk membahas peran mereka dalam menjaga independensi, mengawasi etika kerja, serta memastikan setiap upaya pemberantasan korupsi dilakukan dengan profesionalisme dan integritas tinggi.

Sebagai Ketua KPK periode 2024 – 2029, Setyo Budiyanto mengaku siap mengawal kapal pemberantasan korupsi. Apa langkah yang akan ia ambil dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Apa tantangan terbesar yang dihadapi, dan strategi apa yang sedang dijalankan untuk membangun sistem yang lebih transparan dan berintegritas?

Dalam episode ini, host tamu, Wisnu Nugroho dari Kompas, berbincang langsung dengan pimpinan KPK mengenai upaya pencegahan, penindakan, serta harapan untuk masa depan Indonesia yang bersih dari korupsi.

Zulkarnaen Djabar adalah mantan anggota DPR RI yang terjerat kasus korupsi terkait proyek pengadaan Al-Qur'an dan laboratorium komputer di Kementerian Agama. Kasus ini mencuat pada tahun 2012

Audiobook "Jejak Kasus: Tindak Pidana Korupsi" adalah cerita audio yang mengupas tentang perjalanan kasus korupsi di Indonesia. Dikemas dengan narasi menarik, audiobook ini mengajak pendengar mengikuti perjalanan investigasi, modus operandi, hingga dampak dari tindak pidana korupsi terhadap masyarakat.

Mantan Bupati Bekasi, terjerat kasus korupsi terkait suap dalam proses perizinan pembangunan proyek Meikarta, sebuah proyek properti besar di Cikarang, Jawa Barat. Kasus ini mencuat pada tahun 2018 setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak yang terlibat

Audiobook "Jejak Kasus: Tindak Pidana Korupsi" adalah cerita audio yang mengupas tentang perjalanan kasus korupsi di Indonesia. Dikemas dengan narasi menarik, audiobook ini mengajak pendengar mengikuti perjalanan investigasi, modus operandi, hingga dampak dari tindak pidana korupsi terhadap masyarakat.

Andhi Pramono adalah mantan Kepala Bea Cukai Makassar yang terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi. Kasus ini mencuat pada tahun 2023 ketika KPK memulai penyelidikan atas harta kekayaan Andhi yang dianggap tidak wajar.

Audiobook "Jejak Kasus: Tindak Pidana Korupsi" adalah cerita audio yang mengupas tentang perjalanan kasus korupsi di Indonesia. Dikemas dengan narasi menarik, audiobook ini mengajak pendengar mengikuti perjalanan investigasi, modus operandi, hingga dampak dari tindak pidana korupsi terhadap masyarakat.

Novi Rahman Hidayat adalah mantan Bupati Nganjuk, Jawa Timur, yang terjerat kasus korupsi pada tahun 2021. Ia ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK atas dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Audiobook "Jejak Kasus: Tindak Pidana Korupsi" adalah cerita audio yang mengupas tentang perjalanan kasus korupsi di Indonesia. Dikemas dengan narasi menarik, audiobook ini mengajak pendengar mengikuti perjalanan investigasi, modus operandi, hingga dampak dari tindak pidana korupsi terhadap masyarakat.

Rafael Alun Trisambodo adalah mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait gratifikasi. Kasus ini mencuat pada tahun 2023 setelah laporan harta kekayaan Rafael menjadi sorotan publik.

Audiobook "Jejak Kasus: Tindak Pidana Korupsi" adalah cerita audio yang mengupas tentang perjalanan kasus korupsi di Indonesia. Dikemas dengan narasi menarik, audiobook ini mengajak pendengar mengikuti perjalanan investigasi, modus operandi, hingga dampak dari tindak pidana korupsi terhadap masyarakat.

Zumi Zola, mantan Gubernur Jambi yang terjerat kasus korupsi pada tahun 2018. Ia ditangkap oleh atas dugaan menerima gratifikasi sebesar Rp44 miliar dari sejumlah kontraktor. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk kebutuhan kampanye politik.

Audiobook "Jejak Kasus: Tindak Pidana Korupsi" adalah cerita audio yang mengupas tentang perjalanan kasus korupsi di Indonesia. Dikemas dengan narasi menarik, audiobook ini mengajak pendengar mengikuti perjalanan investigasi, modus operandi, hingga dampak dari tindak pidana korupsi terhadap masyarakat.

Juliari Batubara adalah mantan Menteri Sosial Republik Indonesia yang terjerat kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) COVID-19. Kasus ini mencuat pada tahun 2020 ketika KPK mengungkap adanya praktik suap dalam pengadaan paket sembako untuk masyarakat terdampak pandemi.

Audiobook "Jejak Kasus: Tindak Pidana Korupsi" adalah cerita audio yang mengupas tentang perjalanan kasus korupsi di Indonesia. Dikemas dengan narasi menarik, audiobook ini mengajak pendengar mengikuti perjalanan investigasi, modus operandi, hingga dampak dari tindak pidana korupsi terhadap masyarakat.

Tim Koordinasi dan Supervisi KPK adalah unit di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi yang bertugas untuk memastikan kerja sama dan pengawasan dalam penegakan hukum dan pencegahan korupsi di Indonesia berjalan dengan efektif. Melalui koordinasi dengan instansi lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan, tim ini berperan dalam memfasilitasi proses penanganan kasus korupsi secara terpadu dan efisien. Selain itu, tim ini bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui perbaikan prosedur birokrasi dan administrasi.

Sebagai upaya pemberantasan korupsi, KPK melalui Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) melakukan upaya kerja sama nasional hingga internasional dengan berbagai pihak .

Diskusi langsung dengan Direktorat PJKAKI yang berbagi cerita dan pengalaman menarik KPK dalam upayaK menjalin kerja sama internasional terkait isu pemberantasan korupsi

Edukasi, sebagai salah satu strategi pemberantasan korupsi, dapat dilakukan melalui cara yang beragam. Salah satunya melalui literasi atau tulisan.

Melalui Jurnal INTEGRITAS, masyarakat dan para stakeholder antikorupsi dapat berbagi serta mengkomunikasikan hasil penelitian atau kajian antikorupsinya.

Simak diskusi KPK bersama Podcast Te Edu seputar tips dan trik menulis literasi untuk pemberantasan korupsi.

Keluarga adalah unit terkecil yang memiliki peran penting untuk mengajarkan nilai-nilai kebaikan dalam hidup, salah satunya nilai antikorupsi.

Melalui sula pencegahan, KPK menanamkan sembilan nilai antikorupsi yang disingkat dengan “Jumat Bersepeda KK,” yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Harapannya nilai-nilai ini bisa mudah diserap oleh keluarga sebagai upaya mencegah korupsi. Selamat Hari Keluarga!

Korupsi, tidak hanya merugikan negara, tetapi juga unit terkecil dari masyarakat: keluarga. Bagaimana mungkin tindakan korupsi oleh satu anggota keluarga dapat menghancurkan kepercayaan, integritas, dan masa depan seluruh keluarga? Dari sisi hukum, tindakan korupsi oleh anggota keluarga tidak hanya merusak reputasi tetapi juga bisa berujung pada konsekuensi hukum yang berat. Ini bisa berarti hukuman penjara, denda, dan pengucilan sosial. Pendidikan dan kesadaran adalah kunci dalam memberantas korupsi dari akar, dan nilai-nilai kejujuran dan integritas harus diajarkan sejak dini

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Indonesia rawan terhadap praktik gratifikasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya sistem PPDB yang Kompleks dan Beragam, hingga Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas. Hal ini membuka celah bagi oknum-oknum tertentu untuk memanipulasi sistem demi keuntungan pribadi, sehingga membuka peluang terjadinya praktik gratifikasi.

Anti-Corruption Film Festival atau ACFFest ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi melalui media film.

Selama hampir satu decade, ACFFest  telah berhasil membentuk komunitas-komunitas antikorupsi di kalangan anak muda khususnya para pecinta dan komunitas film (sineas/film maker). Tentunya ACFFest tidak hanya menjadi media kampanye, namun juga telah menjadi sebuah gerakan sosial antikorupsi.

Sebagai seorang sutradara film, Danial Rifki memandang isu anti korupsi menjadi tema menarik untuk dijadikan ide cerita. Lewat Anti-Corruption Film Festival, KawanAksi memiliki kesempatan untuk mengembangkan ide dan imajinasi menjadi sebuat film pendek atau ide cerita. Namun, seberapa efektifkah pencegahan korupsi jika dilakukan lewat media film?

Campus Integrity Fest (CIFest) 2023 merupakan kegiatan yang didukung oleh KPK untuk membangun integritas dan sikap anti-korupsi di lingkungan kampus. Bagaimana para pemenang Cifest 2023 mengimplementasikan integritas di lingkungannya? Simak cerita Dani Fauzi (Universitas Bengkulu), Qonita (Universitas  Negeri Semarang), dan Fayaz (Universitas Gajah Mada)

SD Muhammadiyah Program Khusus (PK) Kottabarat Surakarta ,meraih penghargaan kategori apresiasi praktik baik Implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) pada tahun 2023 silam. Ada dua program unggulan yaitu, program bulan karakter dan sistem lost and found. Melalui program bulan karakter, setiap bulan dipilih tiga murid menjadi “Duta Karakter” berdasarkan subtema karakter untuk setiap kelas.

Jelang hari raya, pemberian hadiah umum terjadi di kalangan masyarakat tak terkecuali bagi PNS atau pejabat pemerintah. Surat Edaran KPK terkait pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi mengimbau para PNS maupun pejabat pemerintah untuk menolak gratifikasi hari raya. Imbauan gratifikasi hari raya menginformasikan tentang penggunaan mobil dinas, penerimaan parsel, hingga permintaan thr ke masyarakat.

Budaya antikorupsi sudah sejak lama diterapkan oleh SMAN Negeri 2 Singaraja. Penerima apresiasi praktik baik implementasi Pendidikan Antikorupsi tahun 2023 ini, telah membuat buku pedoman antikorupsi untuk diterapkan di lingkungan sekolahnya

Pendidikan antikorupsi yang diterapkan oleh SMA Negeri 2 Kalianda mengantarkanya menjadi salah satu penerima apresiasi praktik baik implemetasi Pendidikan Antikorupsi di tahun 2023. Uniknya, SMAN 2 Kalianda ini menerapkan “Segitiga Restitusi” dalam penerapan nilai-nilai antikorupsi.

Dalam sebuah penanganan perkara tindak pidana korupsi, #KawanAksi pasti tidak asing dengan istilah Barang Bukti atau juga Alat Bukti. Sebenarnya apa perbedaannya? Serta sampai mana peran keduanya dalam penanganan sebuah perkara?

Penahanan terhadap tersangka dugaan tindak korupsi dilakukan oleh KPK untuk menahan seseorang yang diduga terlibat dalam tindak korupsi. Tujuan penahanan ini adalah untuk memastikan bahwa tersangka tidak akan melarikan diri atau menghilangkan bukti, serta untuk memastikan kelancaran proses penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi. Penahanan tersangka korupsi biasanya mengikuti prosedur hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan negara tertentu. Tapi mengapa kadang penahanan belum juga dilakukan walau sudah berstatus tersangka?

Pendekatan pertama adalah mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum sekolah. Ini dapat dilakukan dengan menciptakan mata pelajaran khusus tentang etika dan pencegahan korupsi atau dengan mengaitkannya dengan mata pelajaran yang sudah ada seperti kewarganegaraan, sejarah, atau bahasa.

Simak cerita tim Jaringan Pendidikan KPK dan TK Negeri Pembina Gunung Sugih – Lampung dalam upaya menginsersi pendidikan antikorupsi.

Berbicara tentang peran Humas dalam sebuah lembaga, tentu tidak lepas dari unsur informasi publik. Di KPK, salah satu media untuk menyampaikan informasi kepada publik adalah melalui pemberitaan yang disampaikan kepada media massa.

Pada episode ini, tim Pemberitaan dari Biro Humas bercerita banyak tentang dibalik layar penanganan informasi dan media di KPK. Mulai dari konferensi pers, monitoring isu tentang KPK hingga bagaimana menjaga relasi dengan teman–teman media. 

Budaya sadar risiko sangat mempengaruhi suatu organisasi dalam mengelola proses bisnisnya. Warren Buffett, pernah berkata bahwa “Risk comes from not knowing what you’re doing”. Ketika organisasi sadar apa yang sedang dikerjakan dan potensi risiko yang mungkin muncul, maka organisasi akan menjadi lebih siap menanganinya.

Pada episode ini, Widyanto Eko Nugroho, dari unit Pengelolaan Kinerja dan Risiko KPK, bercerita banyak tentang pengelolaan budaya risiko di KPK.

Jelang Pemilu, KPK terus menyerukan kampanye tolak serangan fajar. Ini merupakan komitmen KPK dalam mewujudkan proses demokrasi 2024 yang berintegritas dan meningkatkan kesadaran publik terkait pencegahan politik uang dan korupsi menjelang pencoblosan.

Diharapkan, melalui kampanye Hajar Serangan Fajar, publik dapat menolak pemberian uang/fasilitas/barang dari calon pemimpin  dan tidak memilih partai/calon pemimpin yang masih memberikan politik uang.

Berbicara antikorupsi tentu tak lepas dari sosok perempuan. Berbicara tentang lingkungan terdekat kita pun, pasti ada keterlibatan perempuan.

Raissa Aleyyda (Abnon Jakarta 2022) bersama Bunga dari Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, berbagi cerita mengenai bagaimana perempuan sangat bisa mengambil peran dalam upaya mencegah terjadinya perilaku koruptif.

Yapy Yapo adalah tempat berkumpulnya Penyuluh Antikorupsi yang mempunyai kesamaan misi menyebarkan cerita integritas melalui dongeng dan berkreativitas dalam pengembangan karakter anak melalui pembiasaan bertutur. Juliasih Hizbar yang berprofesi sebagai guru atau akrab disapa Master Juli menjadi penggagas komunitas ini. Dia menceritakan pengalamannya mendongeng di Bandung sejak 2014 sampai akhirnya pada 2018 mendaftarkan diri sebagai penyuluh antikorupsi. Jadi biar apa sih jadi penyuluh?

KPK mengukir sejarah baru dengan meluncurkan Prangko Antikorupsi pada 9 Desember 2022 lalu. Prangko antikorupsi dengan nominal bayar Rp3500 ini menjadi alat dokumentasi dari sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia.

Desain prangko antikorupsi berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI, PT Pos Indonesia, Perusahaan Umum Percetakan Uang Negara (Peruri), sejumlah organisasi nirlaba, serta para ahli desain.

Prangko antikorupsi menggabungkan latar hitam dengan 9 peluru dan tikus yang menjadi target utama. Desain tersebut merupakan manifestasi dari 9 nilai antikorupsi; jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras yang menjadi amunisi untuk memberantas koruptor di Indonesia.

Prangko antikorupsi telah terdaftar di Kesatuan Pos Sedunia (Universal Postal Union) di Bern, Swiss dan di Museum Prangko Indonesia, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.

SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta punya cara jitu untuk mengukur nilai-nilai dalam Pendidikan Pancasila agar terwujud secara nyata. Lewat kartu m-one smart anak diajarkan untuk membangun integritas, kejujuran, rasa percaya diri, tanggung jawab, serta disiplin. Kartu ini merupakan kartu digital yang digunakan sebagai alat pembayaran digital di lingkungan sekolah serta terintegrasi dengan sistem pembelajaran digital seperti e-presensi, e-infak, e-UKS, e-perpustakaan, dll.

Selain lewat kemajuan teknologi yang diadopsi melalui sebuah kartu, implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah ini juga bisa ditemukan di 28 jenis ektrakurikuler. Model keteladanan guru pun jadi alat untuk menstimulus anak melakukan hal yang sama dengan guru. Contohnya saja, setiap pukul 6 pagi para guru sudah berada di sekolah dan mulai mengaji sebelum anak-anak tiba.

Berdasarkan Undang-undang 28 tahun 1999, penyelenggara negara wajib untuk melaporkan harta yang dimilikinya secara periodik setiap tahunnya. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) menjadi bagian penting upaya mencegah tindak korupsi. Asas transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran para penyelenggara negara menjadi kunci agar mereka terhidar dari menikmati harta yang tidak sah saat menjadi pejabat negara.

Laman https://elhkpn-app.kpk.go.id menampilkan fitur e-announcement di mana transparansi terkait harta penyelenggara negara bebas diakses oleh publik. Kebebasan publik dalam mengakses jumlah harta penyelenggara ini juga membantu KPK agar publik dapat turut serta mengawasi penyelenggara negara jika terjadi kejanggalan.

Jalan-jalan ke SMP Negeri 10 Purwakarta, ada Pendidikan Antikorupsi (PAK) yang sudah terimplementasi dalam 4 (empat) pendekatan/strategi. Yaitu pendekatan intrakurikuler yang merupakan insersi mata pelajaran kewarganegaraan dan agama Islam, pendekatan kokurikuler (program P5), pendekatan ekstrakurikuler, pendekatan budaya sekolah. Selain itu, sebagai sekolah ekologi, SMPN 10 Purwakarta juga memiliki kelas kecakapan, yaitu kelas khusus untuk memberikan keterampilan khusus tentang alam.

Program mengenai alam membuat Sekolah Ekologi SMPN 10 Purwakarta makin kaya akan bentuk nilai-nilai integritas, karena siswa diajarkan peduli terhadap alam dan berguru kepada bumi. Berjumpa Di Kertas menjadi slogan yang dipakai sekolah untuk memopulerkan nilai integritas, yaitu berani, jujur, mandiri, peduli, adil, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan sederhana.

Penyanyi Ikke Nurjanah diangkat menjadi anggota komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti. Lembaga bantu pemerintah non-APBN ini berperan besar dalam mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan musik.

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2014, lagu dan musik termasuk dalam ciptaan yang dilindungi hak ciptanya. Ada hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, termasuk royalti, yang harus dipenuhi. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hak ekonomi kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait atas lagu dan musik, serta  orang yang menggunakannya secara komersial, ditetapkanlah PP Nomor 56 Tahun 2001. Mengatasi potensi korupsi yang mungkin terjadi, Pencegahan KPK melalui Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) ikut  ambil peran didalamnya.

Problematika yang ada di pelabuhan membuat pelabuhan terkenal dengan banyaknya preman dan iuran-iuran yang tak jelas ujungnya. Stategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) berupaya mengurai satu persatu problematika yang muncul, seperti pemangkasan birokrasi serta tumpang tindih aturan yang ditata kembali, melalui JAGA PELABUHAN.

Jaga Pelabuhan terintegrasi dengan layanan satu pintu perdagangan internasional yang digagas pemerintah yaitu Indonesia National Single Window (INSW). Jaga Pelabuhan pun menyediakan berbagai informasi, seperti indikator warna hijau, kuning, dan merah pada 14 pelabuhan tentang tinggi rendahnya celah korupsi dalam urusan perizinan di pelabuhan tersebut. Ada juga edukasi mengenai tata cara perizinan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha (exportir maupun importir), semua tersedia dalam satu genggaman di aplikasi https://www.jaga.id

Laboratorium Barang Bukti Elektronik (LBBE) berada di bawah Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi (DNA) KPK. Sesuai Peraturan Komisi Nomor 07 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaka) KPK, tim LBBE memiliki tupoksi  menangani dan memeriksa barang bukti elektronik (BBE) dengan metodologi forensik digital yang kegiatannya meliputi; penanganan pertama BBE, pemeriksaan BBE, penghapusan data elektronik serta menjadi ahli persidangan di dalam perkara tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang yang sedang ditangani oleh KPK.

Barang bukti elektronik yang ditangani KPK terdiri dari berbagai macam, seperti telepon pintar, tablet, komputer, flashdisk,kemudian media penyimpanan seperti hard disk, SSD (Solid-State Drive),dan sebagainya.

Kenalan  dengan Kepala Sekolah SMA Bina Insan Mandiri Nganjuk, Wijaya Kurnia Santoso yang menjadi seorang Penyuluh Antikorupsi tersertifikasi sejak 2018. Berkat Pak Wijaya, banyak inovasi terkait karakter dan nilai-nilai antikorupsi berhasil diimplementasikan di sekolah SMA Bina Insan Mandiri, lho!

Ada penerapan internalisasi mengenai integritas saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), lalu internalisasi kepada para pengurus OSIS saat Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS), dan ada lima (5) guru yang terdorong dan termotivasi melakukan hal serupa seperti Pak Wijaya untuk menjadi Penyuluh  Antikorupsi tersertifikasi, serta yang paling penting ialah insersi Pendidikan Antikorupsi (PAK) di mata pelajaran PKN, Agama, Bahasa Indonesia, serta Bahasa Inggris.

Istilah OTT atau Operasi Tangkap Tangan pasti sudah tidak asing di telinga #KawanAksi. Dalam urusan pemberantasan korupsi, KPK pun menindak para pelaku yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi.

Pada episode ini, salah satu penyidik KPK yang tidak dapat kita sebutkan  namanya, akan bercerita tentang pengalamannya dalam hal operasi tangkap tangan yang pernah ia lakukan. Kita akan ngobrolin tentang apa dan bagaimana sih proses yang dilakukan sebuah operasi penindakan serta risiko apa saja yang diterima oleh penyidik KPK selama melakukan operasi.

KPK selalu berupaya menciptakan inovasi–inovasi untuk menebarkan  pentingnya nilai-nilai integritas, salah satunya melalui kehadiran  Penyuluh Cilik. Dalam podkes kali ini, #KawanAksi bisa mendengar pengalaman tiga penyuluh cilik yaitu  Asfa Azita Hasti (6 SD), Nurul Maulani (4 SD), dan Abdulloh Syafi’i (2  SD). Mereka berkesempatan ‘menegur’ dengan gaya khas bocah cilik kepada  para pejabat negara yang hadir pada acara Hari Antikorupsi Sedunia 9 Desember tahun 2022 lalu.

Ternyata  para penyuluh cilik ini memiliki prestasi yang luar biasa lho. Mulai  dari pantun, bermain peran dan berdialog, serta pidato di hadapan Wakil  Presiden Republik Indonesia. Seperti apa keseruan perbincangan dengan ketiga penyuluh  cilik ini, dengar sampai habis ya!

[KPK24Jam]

KPK harus melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan barang rampasan tindak pidana korupsi sebagai pemulihan aset kepada negara. Upaya tersebut dilakukan melalui Penetapan Status Penggunaan (PSP), Pemindahtanganan (hibah), Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan.

Dalam hal Pemanfaatan, KPK melakukan inovasi guna menambah nilai dan mengurangi biaya perawatan. Salah satunya melalui https://paras.kpk.go.id/

[KPKPedia]

Penguatan  perguruan tinggi dalam menjaga integritasnya dan isu korupsi di sektor  politik menyambut tahun politik 2024, menjadi fokus utama dalam   Anti-Corruption Summit kali ke-5 di Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya).

Bersama  Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi, universitas Muhammadiyah  Surabaya, kami membahas riset seputar korupsi di sektor politik,  seperti; tata kelola perguruan tinggi, bagaimana pengaruh politik uang hingga bagaimana  dampak dari demokrasi yang tidak sehat.

Profesi  hukum tak selalu berlangsung di jalan yang mulia. Tak sedikit dari  mereka yang justru menjadi penasihat bagi koruptor untuk mengamankan asetnya. Penyidik KPK menyebut setidaknya ada tiga tingkatan/peran yang  dilakukan oleh profesi hukum untuk mengamankan aset koruptor.

Terlebih  Indonesia walaupun sebagai Presidensi G20, ternyata adalah satu-satunya  negara G20 yang belum menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF). Ketidakikutsertaan dalam keanggotaan FATF, menyebabkan  Indonesia masuk dalam negara yang dinilai tidak kooperatif atau  berpotensi rawan TPPU, sehingga negara investor tidak dapat secara  langsung dengan mudah bertransaksi dengan Indonesia.

[KPKPedia]

Saat  ini sudah cukup banyak anak muda yang tidak lagi apatis dan mau  bergerak. Namun, jumlahnya masih masih kalah dengan jumlah penduduk  Indonesia, jumlah daerah, dan jumlah kasus yang harus dicegah dan direspon cepat.  Maka dari itu masih dibutuhkan kerja keras lagi agar lebih banyak anak  muda yang terlibat dalam gerakan antikorupsi dan sosial. Melalui Kelas  Pemuda Antikorupsi, KPK mengajak anak muda di Indonesia untuk memperkaya diri dengan materi terkait tindak pidana  korupsi, pengaduan masyarakat yang berkualitas, penyuluh antikorupsi,  jurnalisme antikorupsi hingga peran serta masyarakat dalam pemberantasan  korupsi.

[Ruang Tamu]

Sebagian besar tindak pidana pencucian uang masih dilakukan melalui  perbankan. Bank perlu melakukan identifikasi dini terhadap segala bentuk  transaksi tunai yang mencurigakan, seperti jumlah transaksi besar tapi  tidak sesuai profil nasabah, atau bahkan yang melibatkan PEP  (Politically Exposed Persons).  Koordinasi dengan PPATK dan KPK menjadi  kunci utama bagi pencegahan tindak pidana pencucian uang di perbankan.

[Ruang Tamu]

Komika Syakdiyah Ma’ruf bertanya langsung ke Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, kapan sih kita akan merdeka dari koruptor?

Edisi spesial peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 77

[KPK24Jam]

Tersangka atau bahkan terdakwa tindak pidana bisa  mengajukan diri menjadi Justice Collaborator (JC) atau saksi pelaku.   Seorang JC bisa membantu menguak sebuah peristiwa pidana.

Keuntungan yang ia dapatkan pun tidak main-main, bisa sampai pengurangan hukuman loh..

Sebenarnya apa itu Justice Collaborator? Apa syarat menjadi seorang JC?

[KPK24Jam]

Ketika dugaan tindak pidana korupsi mulai disidik oleh KPK, tentu banyak barang yang kemudian disita. Barang sitaan pun beragam, mulai dari tas, jam tangan, mobil mewah, bahkan tanah dan benda hidup seperti sapi limousin pernah diurus oleh tim Labuksi KPK. Semua itu dilakukan demi optimalisasi pengembalian aset ke negara. Seberapa rumit sih pekerjaan mengurus dan mengelola barang barang sitaan ini?