SAKSI

Komnas Perempuan mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2019 meningkat 6% dari tahun sebelumnya, bahkan selama 12 tahun terakhir meningkat 8 kali lipat. Komnas Perempuan juga mengungkapkan bahwa dalam dua jam sehari terdapat tiga perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Kini sudah saatnya kita harus mengetahui apa saja jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan beserta pencegahannya agar dapat mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan. Meila Nurul Fajriah, Pengabdi Bantuan Hukum LBH Yogyakarta akan berbicara terkait hal tersebut secara mendalam di podcast kita kali ini.

Semenjak dirilisnya pasien pertama Covid-19 di Yogyakarta mulai bulan Maret lalu dan seiring dengan bertambahnya jumlah pasien positif membuat banyak pihak yang terdampak atas pandemi ini. Kondisi ini membuat lahirnya kebijakan demi kebijakan oleh Pemerintah Daerah yang salah satunya menetapkan Yogyakarta berstatus tanggap Corona hingga akhir Juni 2020. Status tanggap darurat tersebut, sesuai dengan UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana menyimpan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah meliputi penyediaan terpenuhinya akses pangan dan akses kesehatan meliputi ketersediaan fasilitas penunjang bagi tenaga kesehatan maupun sebagai pelayanan penuh terhadap masyarakat umum. Atas itu, kami LBH Yogyakarta membuat sebuah kajian yang memuat mengenai: hasil ketersediaan pangan, ketersediaan fayankes, fenomena lockdown kampung dan wacana penerapan newnormal.

Semenjak dirilisnya pasien pertama Covid-19 di Yogyakarta mulai bulan Maret lalu dan seiring dengan bertambahnya jumlah pasien positif membuat banyak pihak yang terdampak atas pandemi ini. Kondisi ini membuat lahirnya kebijakan demi kebijakan oleh Pemerintah Daerah yang salah satunya menetapkan Yogyakarta berstatus tanggap Corona hingga akhir Juni 2020. Status tanggap darurat tersebut, sesuai dengan UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana menyimpan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah meliputi penyediaan terpenuhinya akses pangan dan akses kesehatan meliputi ketersediaan fasilitas penunjang bagi tenaga kesehatan maupun sebagai pelayanan penuh terhadap masyarakat umum. Atas itu, kami LBH Yogyakarta membuat sebuah kajian yang memuat mengenai: hasil ketersediaan pangan, ketersediaan fayankes, fenomena lockdown kampung dan wacana penerapan newnormal.

Semenjak dirilisnya pasien pertama Covid-19 di Yogyakarta mulai bulan Maret lalu dan seiring dengan bertambahnya jumlah pasien positif membuat banyak pihak yang terdampak atas pandemi ini. Kondisi ini membuat lahirnya kebijakan demi kebijakan oleh Pemerintah Daerah yang salah satunya menetapkan Yogyakarta berstatus tanggap Corona hingga akhir Juni 2020. Status tanggap darurat tersebut, sesuai dengan UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana menyimpan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah meliputi penyediaan terpenuhinya akses pangan dan akses kesehatan meliputi ketersediaan fasilitas penunjang bagi tenaga kesehatan maupun sebagai pelayanan penuh terhadap masyarakat umum. Atas itu, kami LBH Yogyakarta membuat sebuah kajian yang memuat mengenai: hasil ketersediaan pangan, ketersediaan fayankes, fenomena lockdown kampung dan wacana penerapan newnormal.

Semenjak dirilisnya pasien pertama Covid-19 di Yogyakarta mulai bulan Maret lalu dan seiring dengan bertambahnya jumlah pasien positif membuat banyak pihak yang terdampak atas pandemi ini. Kondisi ini membuat lahirnya kebijakan demi kebijakan oleh Pemerintah Daerah yang salah satunya menetapkan Yogyakarta berstatus tanggap Corona hingga akhir Juni 2020. Status tanggap darurat tersebut, sesuai dengan UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana menyimpan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah meliputi penyediaan terpenuhinya akses pangan dan akses kesehatan meliputi ketersediaan fasilitas penunjang bagi tenaga kesehatan maupun sebagai pelayanan penuh terhadap masyarakat umum. Atas itu, kami LBH Yogyakarta membuat sebuah kajian yang memuat mengenai: hasil ketersediaan pangan, ketersediaan fayankes, fenomena lockdown kampung dan wacana penerapan newnormal.

Selama masa Pandemi Covid-19, ruang-ruang pertemuan dalam ranah publik semakin berkurang. Masyarakat lebih memilih untuk tinggal di rumah dan berkomunikasi via media sosial. Maraknya kasus penyebaran virus corona juga berbanding lurus dengan merebaknya kasus kekerasan seksual dalam beberapa minggu ini. Medium media sosial ataupun lingkungan rumah dan di sekitar rumah menjadi lokasi kekerasan seksual yang paling banyak terjadi. Dalam ranah keluarga, semenjak adanya pemberlakuan physical distancing dan work from home, korban kekerasan yang pelakunya adalah keluarga sendiri menjadi sangat tidak nyaman saat berada di rumah. Selain itu, sulitnya akses keluar rumah untuk mendapatkan konsultasi atau pemeriksaan kesehatan menjadikan korban sulit mendapatkan perlindungan. Belum lagi permasalahan kekerasan seksual via media sosial dengan penyebaran gambar atau teror bernada sensual semakin menjadi. Selain hal tersebut, adakah modus kekerasan seksual lain selama pandemi ini? bagaimana cara korban mendapat perlindungan dalam kondisi yang serba terbatas ini? Bagaimana caranya melaporkan pelaku ke polisi? Meila Nurul Fajriah bersama Mbak Kiki akan membahas hal ini secara mendalam di podcast kali ini

Sejak 17 April 2020, kami menerima pengaduan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Ibrahim Malik. Hingga saat ini, jumlah pengaduan yang masuk dengan pelaku yang sama semakin bertambah. Bagaimana modus dan pola yang dilakukan oleh Ibrahim Malik dalam melakukan tindakan kekerasan seksual? Bagaimana pula penanganan yang dilakukan oleh LBH Yogyakarta? Linda Dewi Rahayu akan memandu perbincangan ini bersama Meila Nurul Fajriah dan Julian Duwi Prasetia

Catatan demi catatan sedari awal telah banyak dilontarkan oleh sejumlah kalangan masyarakat sipil, akademisi hingga beberapa organisasi profesi terhadap Pemerintah baik pada sektor kebijakan, penyediaan sarana prasaran tenaga kesehatan, hingga pada sektor ekonomi dalam penanganan Covid-19. Apakah beberapa catatan tersebut sudah diterapkan oleh Pemerintah kita? Bagaimana efektivitas nya? Juanda Albert Mandena akan membedah hal tersebut bersama Asfinawati, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia merupakan kedaruratan yang harus direspon dengan serius dan tak bisa lagi diremehkan. Cepatnya penyebaran virus ini haruslah dijawab dengan tindakan yang lebih cepat dan nyata oleh seluruh elemen masyarakat utamanya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sepekan lalu, pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virusdisease 2019 (Covid-19), PP 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disaese (Covid-19) disusul 3 Surat Telegram Kapolri yang salah satu dari surat tersebut mengatur secara tegas tentang upaya penegakan hukum terhadap seseorang yang melakukan penghinaan terhadap Presiden/Pejabat negara dalam Penanganan Covid-19. Surat Telegram tersebut menuai banyak kritikan, sebab surat ini akan menutup ruang publik untuk melakukan fungsi ruang evaluasi terhadap Pemerintah jikapun dirasa terbukti melakukan kesalahan demi kesalahan. Diskusi Kotagede #2 kali ini akan membedah bagaimana kebijakan pemerintah, baik pusat dan daerah dalam rangka penanganan Covid-19 yang dipantik oleh Direktur Pusat studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) UII, Allan Fatchan Gani Wardana dan Danang Kurnia Awami.

Banyaknya pekerja yang di PHK akibat dari pandemi global Covid-19 membuat rantai perekonomian rakyat hari demi hari kian melesu. Pekan ini, Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan bahwa Indonesia mengeluarkan surat hutang dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 sebagai "sovereign bond" senilai Rp. 69,4 Triliun. Kebijakan ini dinilai malah bisa menjadi bencana baru usai wabah ini berakhir. Sebab, surat utang yang dikeluarkan saat ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah yang diterbitkan Pemerintah. Tentu ini menunjukkan bahwa hutang yang harus dibayar oleh rakyat bertambah. Diskusi Kotagede pertama ini, Dandhy Laksono dan Meila Nurul Fajriah membahas bagaimana dampak kebijakan yang diambil Pemerintah saat ini terhadap perekonomian masyarakat di masa depan. Selengkapnya di Diskusi Kotagede LBH Yogyakarta!