Radio Elshinta

Presiden Prabowo Subianto meresmikan Sekolah Rakyat Kampus Nagan Raya yang berlokasi di Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, pada Rabu (11/11/2026). Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas utama dengan memastikan setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap pendidikan terbaik, salah satunya melalui kehadiran program Sekolah Rakyat.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo yang turut mendampingi Presiden Prabowo menyampaikan, peresmian Sekolah Rakyat di Nagan Raya merupakan salah satu dari lima Sekolah Rakyat permanen yang dibangun oleh Kementerian PU di Provinsi Aceh. Menteri Dody menyampaikan pembangunan Sekolah Rakyat di Nagan Raya mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo. Menurutnya, pembangunan ini menjadi bagian dari dukungan Kementerian PU dalam mewujudkan Asta Cita. Menteri Dody mengatakan Presiden Prabowo meminta agar Kementerian PU membangun 100 Sekolah Rakyat setiap tahun di seluruh Indonesia, dengan target satu sekolah di setiap kabupaten. Menteri Dody menjelaskan, salah satu tantangan dalam mempercepat pembangunan adalah ketersediaan lahan. Sebab, lahan pembangunan Sekolah Rakyat umumnya disiapkan oleh pemerintah daerah.

Di Provinsi Aceh, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) telah merampungkan pembangunan lima Sekolah Rakyat permanen. Kelima lokasi tersebut berada di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Nagan Raya, dan Kota Subulussalam.

Kelima Sekolah Rakyat tersebut juga telah memiliki siswa dan tenaga pendidik. Hingga 8 November 2026 pembangunan sekolah rakyat mencatat progres bagus, tercatat sebanyak 1.921 siswa telah terdaftar di lima Sekolah Rakyat di Aceh. Masing-masing sekolah dirancang memiliki kapasitas hingga 1.260 siswa, sehingga secara keseluruhan mampu menampung 6.300 peserta didik.

Jumlah tersebut terdiri atas 426 siswa di Aceh Besar, 414 siswa di Bireuen, 339 siswa di Lhokseumawe, 322 siswa di Nagan Raya, dan 420 siswa di Subulussalam. Kegiatan belajar mengajar juga didukung oleh 455 guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di lima sekolah tersebut.

Fasilitas yang dibangun Kementerian PU mencakup gedung sekolah untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Kawasan ini juga dilengkapi asrama siswa putra dan putri, asrama guru dan tenaga kependidikan, masjid, dapur, kantin, serta gedung serbaguna. Untuk mendukung kegiatan siswa di luar kelas, tersedia pula lapangan upacara, lapangan sepak bola atau mini soccer, lapangan basket dan voli.

Fasilitas pendukung seperti area parkir, pos keamanan, tempat pengelolaan sampah, genset, dan rumah pompa turut menjadi bagian dari kawasan tersebut. Kelengkapan fasilitas itu dirancang untuk mendukung kegiatan pendidikan dalam satu lingkungan terpadu. Dengan adanya asrama, siswa juga memiliki fasilitas tempat tinggal di kawasan sekolah.

Di Aceh Besar, misalnya, Sekolah Rakyat yang berlokasi di Desa Tumbo, Kecamatan Kuta Malaka, dibangun di atas lahan seluas 9,3 hektare dengan luas bangunan mencapai 27.372 meter persegi. Sementara di Kabupaten Bireuen, sekolah yang berlokasi di Desa Beunyot, Kecamatan Juli, berdiri di atas lahan 6,8 hektare dengan luas bangunan 27.766 meter persegi.

Sekolah Rakyat Kota Lhokseumawe di Desa Jeulikat, Kecamatan Blang Mangat, memiliki luas lahan 8 hektare dan luas bangunan 26.379 meter persegi. Adapun di Nagan Raya, fasilitas pendidikan ini dibangun di Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Desa Cot Kuta, Kecamatan Suka Makmue. Sementara di Kota Subulussalam, lokasinya berada di Desa Buluh Dori, Kecamatan Simpang Kiri.

Melalui pembangunan lima Sekolah Rakyat permanen ini, Kementerian PU turut mengambil peran dalam menghadirkan infrastruktur pendidikan terintegrasi. Harapannya, fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membuka kesempatan belajar yang lebih luas dan mendukung masa depan generasi muda di daerah.

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membuka pertanyaan mengenai siapa yang akan menggantikannya hingga akhir masa jabatan 2029.

Secara konstitusional, Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945 mengatur bahwa apabila jabatan wakil presiden kosong, MPR harus memilih pengganti dari dua nama yang diusulkan Presiden.

MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan. Wakil presiden terpilih nantinya akan melanjutkan sisa masa jabatan bersama Presiden Prabowo Subianto.

Namun, proses ini bukan sekadar persoalan konstitusi. Komunikasi antarpartai, konfigurasi dukungan di parlemen, serta pertimbangan Presiden dalam mengusulkan calon akan menjadi bagian dari dinamika politik.

Lantas, bagaimana mekanisme pemilihannya dan siapa saja yang berpeluang masuk dalam bursa calon pengganti Gibran?

TALK :: Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Trunojoyo Bangkalan Madura, Fauzin Ahmad, S.H. LL.M. & Pakar Komunikasi Politik/Founder Go Go Bangun Negeri, Dr. Emrus Sihombing

Komisi III DPR hari ini menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Apa yang terungkap atau disampaikan Kapolri, pada rapat tsb?

Talk bersama Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Nasir Djamil.

Bersama Narasumber :

1. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Negeri Surabaya (Unesa) - Hananto Widodo

2. Pemerhati Kebijakan Publik/Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (HASRAT) - Sugiyanto Emik

Di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran, alokasi dana kehumasan yang besar justru mengalir ke perusahaan yang terafiliasi dengan influencer ketimbang media konvensional. Bersama Anggota Dewan Pers, Abdul Manan, episode ini membahas secara mendalam bagaimana disrupsi media, kredibilitas jurnalisme, serta tantangan bertahan hidup bagi media arus utama dan daerah di tengah dominasi era digital. Dengarkan diskusi lengkapnya hanya di sini!

Apa sebenarnya implikasi hukum tata negara dan politik di balik kabar niatan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka? Bersama Pakar Hukum Tata Negara, BV. Susi Dwi Harijanti, episode ini membahas secara mendalam dari sudut pandang konstitusi, proses hukum di PTUN dan Mahkamah Konstitusi, hingga bagaimana dinamika serta peta kekuatan politik elite menyongsong tahun 2029. Dengarkan analisis lengkapnya hanya di sini!

Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menyikapi polemik terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Secara konstitusional, HMP merupakan salah satu instrumen pengawasan DPR yang memiliki mekanisme dan persyaratan tertentu. Sejauh mana penggunaan hak tersebut dapat berimplikasi terhadap posisi Wakil Presiden? Berikut penjelasan Anggota DPR RI Fraksi PKS, Riyono.

Bersama Narasumber :

1. Ketua Umum Gibranisti - Taufik BilFaqih

2. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) - Iwan Setiawan

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menuntaskan penanganan tiga infrastruktur konektivitas pascabencana di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, dengan progres fisik mencapai 100%. Penanganan meliputi rekonstruksi dua ruas jalan dan penggantian Jembatan Lawe Mengkudu I di Kecamatan Ketambe, untuk memulihkan akses transportasi dan mendukung kembali aktivitas masyarakat. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pemulihan konektivitas menjadi salah satu prioritas utama Kementerian PU dalam penanganan infrastruktur pascabencana.

Masa sidang DPR RI kembali dibuka dengan sorotan tajam pada wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah polemik keabsahan syarat administrasi pendidikan, putusan Mahkamah Agung, hingga manuver partai politik, bagaimana kubu pendukung melihat tekanan ini? Bersama Ketua Umum Gibranisti, Taufik Bilfagih (Bang Bil), serta interaksi panas bersama para pendengar Elshinta, episode ini mengulas secara mendalam argumen hukum, legitimasi pencalonan, hingga adu prespektif di balik bola liar politik parlemen

Pengunduran diri tiga petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI)—Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagus Oka—dari posisi menteri dan wakil menteri dalam satu malam memicu teka-teki besar di ruang publik. Apakah ini bentuk survival strategy politik di tengah meredupnya pengaruh faksi Solo, atau sinyal pergeseran peta koalisi pemerintahan Prabowo Subianto? Bersama Direktur Eksekutif Lembaga Literasi Politik Indonesia (LPI), Dr. Ujang Komarudin, serta masukan kritis dari para pendengar Elshinta, episode ini mengulas secara tajam dinamika kekuasaan, nasib masa depan PSI, dan arah konsolidasi politik nasional saat ini.

Di tengah himpitan ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, ruang publik diwarnai oleh gelombang spekulasi terkait isu dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama-nama besar di lingkungan penegak hukum. Bersama Pakar Hukum Tata Negara Universitas Trunojoyo Madura, Fauzin Ahmad, S.H., LL.M., serta interaksi langsung dengan para pendengar setia Elshinta dari berbagai daerah, episode ini membedah batas antara penegakan hukum yang profesional, kedaulatan negara, serta keresahan nyata masyarakat bawah yang mendesak adanya transparansi dan kepastian dari pemerintah.

Rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Penyadapan oleh DPR kembali memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan negara dalam melakukan penyadapan.

Di satu sisi, penyadapan dinilai menjadi salah satu instrumen penting bagi aparat penegak hukum dan intelijen untuk mengungkap tindak pidana serta menjaga keamanan negara.

Namun, di sisi lain, kewenangan tersebut juga menyangkut hak privasi warga negara yang harus dilindungi. Tanpa aturan dan mekanisme pengawasan yang jelas, penyadapan berpotensi disalahgunakan dan mengancam kebebasan masyarakat.

Lantas, bagaimana RUU Penyadapan nantinya mengatur kewenangan aparat, mekanisme perizinan, hingga pengawasan terhadap tindakan penyadapan?

Bagaimana memastikan kepentingan keamanan negara tetap terjaga tanpa mengorbankan hak privasi masyarakat?

TALK :: Anggota Ombudsman RI periode 2026–2031/Wakil Ketua LPSK periode 2019–2024/Komisioner Komnas HAM periode 2012–2017 Dr. Maneger Nasution, S.Ag., M.A., M.H. & Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

Usai menjalani masa reses, DPR RI kembali dihadapkan pada sejumlah agenda politik penting. Setidaknya, ada dua isu yang menjadi sorotan publik, yakni kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah nama, serta putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan pengganti ijazah atau suket setara SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kedua isu tersebut memiliki dimensi hukum dan politik yang berbeda, namun sama-sama membutuhkan perhatian dan tindak lanjut dari lembaga legislatif.

Lantas, bagaimana DPR menyikapi dua persoalan tersebut? Sejauh mana fungsi pengawasan DPR akan dijalankan, dan isu mana yang perlu menjadi prioritas pembahasan setelah masa reses berakhir?

TALK :: Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan & Pemerhati Kebijakan Publik dan Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) - Sugianto Emik

Dugaan makar dalam kasus penyadapan menjadi sorotan dan memunculkan berbagai pertanyaan. Apakah penetapan tersangka dalam perkara ini murni didasarkan pada proses dan penegakan hukum, atau justru ada kepentingan politik di baliknya?

Di tengah dinamika politik nasional, tudingan makar bukan perkara ringan. Apalagi, kasus ini turut menyeret sejumlah nama dan memunculkan spekulasi mengenai motif serta arah penanganannya.

Lantas, sejauh mana unsur pidana makar dapat dibuktikan dalam kasus penyadapan ini? Bagaimana membedakan proses hukum yang objektif dengan dugaan kriminalisasi atau kepentingan politik?

Kita akan membahas lebih jauh, apakah kasus ini benar-benar murni persoalan hukum atau justru menjadi bagian dari pertarungan politik di balik layar.

TALK :: Pakar Hukum Pidana sekaligus Dosen Fakultas Hukum UNDIP, Gaza Carumna Iskadrenda & Pakar Komunikasi Politik/Founder Go Go Bangun Negeri, Dr. Emrus Sihombing

Punya banyak aktivitas, minat, dan pekerjaan sekaligus sering dianggap sebagai keunggulan generasi masa kini. Namun, benarkah multitasking membuat kita lebih produktif?

Dalam program Visi Generasi Kini (V-Gen) Radio Elshinta, Martha Melita, CEO Mulia Box, berbagi pengalaman dan strategi mengelola banyak peran tanpa kehilangan fokus.

Martha membahas pentingnya mengenali karakter diri, menerapkan time blocking, menentukan prioritas, hingga menggunakan prinsip Pareto 80:20 untuk membagi waktu antara pekerjaan utama dan side hustle.

Bagaimana cara mengelola banyak potensi tanpa terjebak dalam kesibukan yang tidak produktif? Kapan harus mengambil peluang dan kapan perlu berani mengatakan tidak?

Simak perbincangan lengkapnya bersama Radio Elshinta!

Dinamika politik nasional kembali menjadi perhatian setelah mencuatnya kasus penyadapan yang turut memunculkan pembicaraan mengenai konsolidasi partai politik dalam koalisi pemerintahan.

Wacana konsolidasi ini menarik untuk dicermati. Apakah sekadar menjadi upaya memperkuat komunikasi dan soliditas antarpartai pendukung pemerintah, atau justru menjadi bagian dari penataan ulang peta kekuatan politik di dalam koalisi?

Di tengah situasi tersebut, muncul sejumlah pertanyaan. Bagaimana kasus penyadapan memengaruhi hubungan antarpartai politik? Apakah ada kepentingan politik tertentu yang mendorong perlunya konsolidasi? Lalu, bagaimana posisi masing-masing partai dalam menjaga hubungan dengan pemerintah?

Konsolidasi politik tentu bukan hal baru dalam dinamika pemerintahan. Namun, momentum dan latar belakang kemunculannya menjadi penting untuk melihat arah hubungan antarpartai ke depan.

Lantas, kemana arah konsolidasi partai-partai koalisi pasca mencuatnya kasus penyadapan? Apakah akan memperkuat soliditas koalisi atau justru membuka babak baru dalam konfigurasi politik nasional?

TALK :: Analis Komunikasi Politik, Universitas Nasional, Dr. Irfan Fauzi & Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan

Bersama Narasumber :

1. Pakar Hukum Pidana Universitas Bhayangkara Surabaya - Prof Sholehuddin

2. Pengamat Politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT - Shohibul Anshor Siregar

Bersama Narasumber :

1. Pakar Hukum Pidana dari Universitas Tarumanagara (Untar) - Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA

2. Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang - Hermawan Pancasiwi

Pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Ring 1 Istana—yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi menggunakan instrumen Lawful Interception Management System (LIMS)—mengguncang panggung politik nasional. Meski Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa tindakan ini tidak terkait dengan tindak pidana makar dan bersifat pribadi ketimbang kelembagaan, persoalan ini tetap memicu tanda tanya besar mengenai kerentanan pengamanan kepala negara.

Bersama Arlan Siddha, S.IP., MA (Dosen Ilmu Politik Pemerintahan & Pengamat Politik Universitas Jenderal Achmad Yani), episode ini membedah dimensi politik, hukum, dan potensi krisis konstitusional dari skandal penyadapan tingkat tinggi ini.

Penetapan status tersangka terhadap mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri atas dugaan penyadapan ilegal terhadap Ring 1 Istana; Presiden RI Prabowo Subianto dan Seskab Teddy Indra Wijaya, menjadi sorotan publik. Penyalahgunaan sistem intelijen negara Lawful Interception Management System (LIMS) ini mengundang pertanyaan mendasar mengenai keamanan informasi vital negara.

Bersama Ridwan Habib (Pemerhati Intelijen), dialog ini menguliti secara mendalam implikasi keamanan nasional dari kasus high-level state crime ini, kerentanan tata kelola teknologi intelijen negara, serta langkah konkret yang harus diambil pemerintah untuk memperketat pengawasan instrumen intelijen agar tidak disalahgunakan oleh pemegang kewenangan.

Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden yang menyeret tiga orang sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri, memunculkan pertanyaan besar mengenai siapa sebenarnya pihak yang berada di balik perkara ini.

Penetapan tersangka tersebut menjadi awal dari upaya mengungkap lebih jauh dugaan penyadapan, mulai dari siapa yang memerintahkan, bagaimana prosesnya dilakukan, hingga apa tujuan di balik tindakan tersebut.

Lantas, siapa sosok yang diduga menjadi dalang? Sejauh mana penyidik dapat menelusuri keterlibatan pihak lain? Dan bagaimana memastikan pengusutan kasus ini berjalan transparan serta berdasarkan bukti hukum?

TALK :: Kadiv Humas Jogja Police Watch, Baharuddin Kamba & Dosen Pascasarjana Magister Hukum Universitas Sahid Jakarta, Saiful Anam

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat ini dinilai publik seperti menghadapi berbagai tekanan politik dan hukum sendirian. Sebagian besar partai koalisi pendukung terkesan pasif dan membiarkan Pemimpin Muda ini menghadapi badai ini sendirian. Fakta bahwa dukungan awal dilihat sebagai pragmatisme transaksional.

Narasumber : Peneliti di Pusat Riset Politik - Badan Riset & Inovasi Nasional (PRP-BRIN), Wasisto Raharjo Jati

Pencopotan Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena dan sejumlah anggotanya buntut penggerebekan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an memicu sorotan tajam publik. Langkah cepat Polri memberikan sanksi administratif ini menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana sebenarnya batasan pertanggungjawaban pidana komando (command responsibility) diterapkan dalam kasus ini?

Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan aturan terkait surat keterangan atau Suket penyetaraan ijazah SMA bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, memunculkan perhatian terhadap sikap dan langkah partai politik di tengah dinamika politik nasional.

Bagaimana respons partai-partai politik terhadap putusan tersebut? Apakah akan muncul desakan politik, evaluasi, atau justru sikap untuk menahan diri?

Menarik untuk mencermati arah dan sikap masing-masing partai politik, termasuk bagaimana putusan MA ini akan memengaruhi dinamika politik serta posisi Wakil Presiden Gibran ke depan.

Lalu, sejauh mana putusan hukum ini akan menjadi pertimbangan bagi partai politik dalam menentukan sikap?

TALK :: Pakar Komunikasi Politik, Komunikolog Indonesia, sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survey, Gogo Bangun Negeri (GBN), Dr. Emrus Sihombing & Pengamat Politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT, Shohibul Anshor Siregar

Penggerebekan narkoba kembali dilakukan aparat kepolisian di kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara. Namun, upaya pemberantasan narkoba di kawasan tersebut bukan perkara mudah. Jaringan peredaran narkoba yang diduga telah lama beroperasi menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum.

Lantas, sejauh mana efektivitas penggerebekan dalam memutus mata rantai peredaran narkoba? Apakah penindakan terhadap para pelaku mampu membongkar jaringan hingga ke pemasok utama, atau justru peredaran narkoba akan kembali muncul?

Bagaimana strategi yang diperlukan agar pemberantasan narkoba tidak hanya berhenti pada penangkapan, tetapi juga mampu memutus jaringan dan mencegah kawasan tersebut kembali menjadi pusat peredaran narkoba?

TALK :: Pakar Hukum Narkotika/Mantan Humas BNN yang juga Dosen Hukum Pidana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Dr. Slamet Pribadi SH MH & Kepala Divisi OKK (Organisasi, Kaderisasi & Keanggotaan) DPP GERAM yang juga Ketua DPD GERAM Jateng, Havid Sungkar

Kasus pembunuhan ibu dan anak di Madiun, Jawa Timur menuai sorotan luas di masyarakat. Polisi mengungkap terduga DBM diketahui memiliki latar belakang pendidikan tinggi, pekerjaan dengan penghasilan besar, serta tingkat kecerdasan di atas rata-rata. DBM diduga melakukan pembunuhan secara sadis, terhadap istri siri dan anak tirinya serta berupaya menghilangkan jejak dengan menghancurkan jasad kedua korban. Bagaimana seseorang dengan kecerdasan dan kehidupan sosial-ekonomi yang relatif mapan diduga terlibat dalam kejahatan pembunuhan sadis, apa pemicunya?

TALK: Dosen Hukum Pidana & Kriminologi dari Fakultas Hukum Unisba (Universitas Islam Bandung), Prof. Nandang Sambas

Pemerintah berencana memberlakukan Pajak Ekonomi Digital mulai 9 November mendatang. Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas basis penerimaan negara seiring pesatnya aktivitas ekonomi digital di Indonesia.

Namun, penerapan pajak ini juga memunculkan sejumlah pertanyaan. Bagaimana dampaknya terhadap penerimaan negara? Apakah berpotensi meningkatkan harga barang dan layanan digital sehingga memengaruhi daya beli masyarakat? Lalu, bagaimana pengaruhnya terhadap pelaku UMKM yang semakin bergantung pada platform digital?

Apakah kebijakan ini mampu menciptakan persaingan usaha yang lebih adil sekaligus mendorong penerimaan negara, atau justru menambah beban masyarakat dan pelaku usaha?

TALK :: Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus & Pengamat Ekonomi dan Keuangan, Irwan Ibrahim

Diskusi Interaktif, Jumat (30/10) Malam :

"Ketua Dewan Penasihat Kadin Hashim Djojohadikusumo ingatkan potensi pelemahan Rupiah hingga Rp.22 ribu, apa yang harus dilakukan?"

Narasumber:

Pkl 23.05 ::: Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Surabaya, Prof. Wibisono Hardjopranoto,

&

Pkl 00.05 ::: Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

Selama berpuluh-puluh tahun, lebih dari 42.000 pesantren di Indonesia itu hidup, tumbuh, dan berjuang dengan caranya sendiri. Mandiri. Dengan keringat kiai, dengan doa santri, dengan swadaya masyarakat.

Negara hadir, tapi belum sepenuhnya punya rumah yang khusus. Pesantren diurus secara bersamaan dengan direktorat lainnya. Anggarannya nebeng, regulasinya nebeng, programnya nebeng.

Hingga akhirnya, di tahun 2026 ini, sejarah baru itu ditulis. Lahirlah Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama.

Lantas, seberapa strategis kehadiran Ditjen Pesantren ini bagi ekosistem pesantren di Indonesia?

Inilah Talk Highlight bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Pesantren Kemenag RI, Dr. H . Arsad Hidayat, Lc.,M.A.

yanh dipandu oleh Suwiryo.

Diskusi Interaktif: KPK usul harta pejabat yang tidak dilaporkan ke LHKPN dirampas negara, bisakah direalisasi?

1. Koordinator Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi - Ronald Loblobly

&

2. Pegiat Antikorupsi Lembaga koordinasi pemberantasan korupsi (LKPK ) - Bejo Suhendro

Pembangunan yang sukses bukan hanya soal angka dan data, tapi tentang bagaimana warga merasakan manfaatnya secara nyata!

​Dalam Talk Highlight di Elshinta Bupati Tangerang, Drs. Moch. Maesyal Rasyid, M.Si., bercerita bagaimana arah pembangunan, pelayanan publik, hingga kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tangerang.

https://youtu.be/uLXE177v8dM?si=u7Ql_lo9WgDIX7QJ

Keterlambatan pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota KPU-Bawaslu 2027–2032 yang melewati tenggat undang-undang memicu kekhawatiran publik. Proses yang terburu-buru berisiko mengabaikan rekam jejak integritas calon, memampatkan uji kelayakan di DPR, hingga mengancam kekosongan kepemimpinan (vacuum of power). Di sisi lain, DPR terkesan menunda demi menunggu Revisi UU Pemilu yang baru. Bagaimana mitigasi yang harus diambil jika RUU Pemilu justru deadlock?

Simak analisanya bersama Asrudin Azwar, Direktur Eksekutif Suara Politik Publik.

Insiden pemukulan, pelemparan batu, hingga petasan mewarnai aksi mahasiswa di Jakarta dan Yogyakarta. Di saat mahasiswa membawa narasi besar terkait politik hingga Karhutla, kekerasan di lapangan berisiko membiaskan pesan utama gerakan. Bersama Guru Besar Ilmu Media dan Jurnalisme UII, Prof. Masduki, kami mengulas pentingnya mitigasi infiltrasi aktor luar, evaluasi pola pengamanan, serta framing media terhadap gerakan aksi massa.

Aksi penyampaian pendapat di Jakarta dan Yogyakarta diwarnai insiden bentrokan hingga pelemparan petasan. Di tengah desakan mahasiswa soal pengadilan korporasi Karhutla dan evaluasi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, apakah meluasnya isu memperkuat gerakan holistik atau mengurangi daya desaknya?

Bersama Prof. Manneke Budiman, S.S., M.A., Ph.D. (Guru Besar FIB UI), kami mengulas dinamika aksi massa, fokus gerakan mahasiswa, hingga ancaman infiltrasi pihak ketiga dalam perspektif budaya dan sosial.

Aksi mahasiswa di hari Sumpah Pemuda, mampukah buat pemerintah ubah kebijakan?

Narasumber ::

23.00 :: Peneliti Anggaran di Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) - Siska Barimbing

&

24.00 :: Pakar Komunikasi Politik, Komunikolog Indonesia, sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survey, Gogo Bangun Negeri (GBN) - Dr. Emrus Sihombing

Sebanyak lebih dari 2.000 mahasiswa memadati kawasan Bundaran HI dalam aksi nasional membawa "Lima Perintah Rakyat" (LAPAR) bertajuk #IndonesiaSadar. Bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda 1928, episode ini menghadirkan Sejarawan serta pendiri Komunitas Historia Indonesia (KHI), Dewan Pakar Komite Memori Kolektif Bangsa (MKB) di bawah Arsip Nasional RI, Kang Asep Kambali S.Pd., M.I.K untuk membedah pergeseran peran pemuda dari pembentuk kesadaran kebangsaan menjadi "pressure group" di era modern, serta menguji apakah daya kritis gerakan mahasiswa saat ini masih relevan atau kian memudar.

Peringatan Hari Santri 2026 tahun ini terasa istimewa. Terasa berbeda.Bukan hanya karena upacara dan apel akbar di mana-mana. Tapi karena tahun ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah republik ini, pesantren memiliki rumahnya sendiri di dalam negara, yaitu Direktorat Jenderal Pondok Pesantren di Kementerian Agama. Ini adalah momentum bersejarah. Momentum untuk pembenahan secara menyeluruh ekosistem pesantren. Dari Sabang sampai Merauke. Dari pesantren kecil di pelosok kampung, sampai pesantren besar yang santrinya ribuan. Simak Talk highlight Bersama Dr.KH.Khoiruk Huda Basyir, Lc.,S.Ag., M.Si. Pengasuh Pondok Pesantren Al -Kaukab Bogor Jawa Barat, sekaligus Ketua Tanfidziyah PBNU

Gelombang kekerasan dan perundungan (bullying) di lingkungan sekolah telah berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan setelah memakan korban jiwa anak-anak. Bergesernya pola perundungan menjadi lebih fatal ini dipengaruhi oleh krisis pengasuhan, dampak negatif media sosial, hingga pembiaran pengawasan di sekolah. Bersama Ketua KPAI, Dr. Aris Adi Leksono, M.M.Pd, dialog ini membedah langkah tegas penindakan pihak yang mengabaikan kasus, efektivitas pendidikan karakter, hingga penguatan regulasi demi melindungi keselamatan anak di satuan pendidikan

Kondisi perundungan (bullying) di Indonesia telah mencapai taraf darurat setelah berulangnya kasus kekerasan berat dan kematian anak di lingkungan pendidikan. Lonjakan kasus yang kian fatal ini dipicu oleh lemahnya pengawasan, pengaruh negatif media sosial, hingga krisis pengasuhan. Bersama pakar pendidikan karakter Doni Kusuma, episode ini membahas urgensi penetapan status darurat bullying serta kebutuhan regulasi mengikat seperti revisi UU Sisdiknas untuk menghentikan rantai kekerasan terhadap anak.

Ekspor Gas ke Singapura Dipangkas, Bagaimana Dampak Hubungan Bilateral?

Bersama Narasumber:

1. Dosen Hubungan Internasional UPN Veteran, Adi Rio Arianto

2. Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

Komisi XII DPR RI menilai langkah pemerintah memangkas alokasi ekspor gas alam ke Singapura sebagai keputusan yang tepat guna memprioritaskan pemenuhan pasokan energi industri di dalam negeri, khususnya di kawasan strategis Batam. Kelangkaan pasokan listrik bahkan memicu kekhawatiran terjadinya pergeseran investasi dan aktivitas manufaktur dari Batam menuju kawasan industri kompetitor seperti Port Klang di Malaysia. Kondisi tersebut dinilai berpotensi merugikan perekonomian nasional jika pemerintah tidak mengambil langkah intervensi cepat untuk menjamin ketersediaan pasokan gas domestik. Dari sisi ekonomi, apakah nilai tambah yang dihasilkan industri domestik benar-benar lebih besar daripada pendapatan ekspor gas? Lalu apakah DPR telah meminta pemerintah menyajikan kajian perbandingan tersebut? Pembahasannya bersama Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna.

Pemerintah Singapura langsung menginstruksikan perusahaan pembangkit meningkatkan cadangan solar, importir bersiap menempuh jalur hukum terkait kontrak komersial, pasca Indonesia Pangkas volume ekspor gas bumi ke Singapura, secara sepihak. Perdana Menteri Lawrence Wong menekankan pentingnya komitmen kontrak. Ns : Ketua Umum ASPERMIGAS, Elan Biantoro

"Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta Buruh/Pekerja di Indonesia tidak sembarangan mengeklik tautan pesan berantai yang mengatasnamakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026, serta memberikan data pribadi, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), kepada pihak yang tidak terverifikasi."

Narasumber : Praktisi Manajemen Resiko Keamanan serta ketahanan siber & Pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja K.

Diskusi Interaktif, Minggu (25/10) malam :

"RI Kurangi Ekspor Gas Ke Singapura, Untung Atau Buntung?"

Narasumber:

Pkl 23,05 ::: Pakar Komunikasi Politik, Komunikolog Indonesia, sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survey, Gogo Bangun Negeri (GBN), Dr. Emrus Sihombing

&

Pkl 24,05 ::: Pemerhati Kebijakan Publik dan Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat), Sugianto Emik

Menghitung Dampak Usai SKK Migas Mengurangi Ekspor Gas Ke Singapura Mulai 24 Oktober 2026.

Narasumber:

Pkl 23.05 ::: Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Diponegoro Semarang, Dr. Jaka Aminata

&

Pkl 24.05 ::: Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

Diskusi Interaktif: Marak penyalahgunaan dan penyelundupan etomidate menggunakan vape, sudah saatnya pemerintah larang vape?

23.00 :: Kepala Divisi OKK DPP Gerakan Rakyat Anti Madat (GERAM) sekaligus Ketua DPD GERAM Jawa Tengah, yang juga Advokat / Havid Sungkar S.H, M,H

&

24.00 :: Direktur Yayasan Terakota/Pegiat Anti Narkoba Faisal N Afdal

Momentum tahun ini terasa istimewa dengan hadirnya Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama, sebagai langkah strategis untuk memperkuat pendidikan dan masa depan pesantren.
Lalu, apa makna strategis kehadiran Ditjen Pesantren, bagaimana komitmen DPR dalam mengawalnya, dan bagaimana memastikan santri mampu menjadi generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045?

TALK :: Anggota DPR RI Komisi VIII sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan, Kabupaten Majalengka Jawa Barat , KH. Maman Imanul Haq

Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan, termasuk korporasi. Prabowo juga meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Proses penegakan hukum juga harus dilaksanakan secara adil, objektif, transparan, dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana memastikan penegakan hukum karhutla, secara tegas dan adil?

Talk Hihglihgt: Pakar Hukum Kehutanan dan pengajar Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Jakarta Indonesia, Dr. Sadino SH. MH

Ada ancaman serius yang disampaikan oleh negara kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan.Apa betul Indonesia yang negara hukum ini tidak ada satu instrumen hukum yang mampu ke depan untuk bisa mencegah dan hari ini untuk bisa menindak? Akan dibahas bersama Narasumber: Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Airlangga, Prof. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.

Strategi fiskal untuk memperluas sektor padat karya di luar sektor formal yang makin menyusut dan a Model ekonomi baru yang paling realistis, yg bisa diterapkan di Indonesia untuk membendung angka pengangguran Generasi Z di tengah disrupsi AI

Narasumber : Kepala Lembaga Demografi FEB UI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia) - I Dewa Gede Karma Wisana, S.E., M.Sc., Ph.D

Diskusi Interaktif ::: Menguji Klaim Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang Nyatakan Kemiskinan Turun 8 Persen Dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

1. Ekonom dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamudin Daeng

&

2. Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi

Tema ini menegaskan bahwa santri tidak hanya berperan menjaga nilai-nilai agama dan akhlak, tetapi juga harus dipersiapkan menjadi generasi unggul yang mampu bersaing di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan kepemimpinan.
Jawa Tengah memiliki tradisi pesantren yang kuat. Lalu, bagaimana peran pemerintah daerah dalam memastikan santri mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi bagi masyarakat? serta bagaimana mensinergikan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan nyata santri untuk menyongsong Indonesia Emas 2045?

TALK :: Wakil Gubernur Jawa Tengah, KH Taj Yasin Maimoen

Indonesia kaya akan sumber daya mineral. Namun, siapa yang menentukan harga dan mengendalikan perdagangannya?Bagaimana Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) dapat menjadi instrumen kedaulatan ekonomi Indonesia?Simak perbincangan menarik bersama Said Didu, pemerhati kebijakan publik yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Kementerian BUMN, dipandu Haryo Ristamaji, Pemimpin Redaksi Radio Elshinta.

Pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan pendidikan generasi muda. Namun, tantangan dalam pengasuhan, kedisiplinan, dan perlindungan santri menuntut perhatian serius. Bersama Tuan Guru Bajang (TGB) Dr. TGH. M. Zainul Majdi, simak pembahasan mengenai tantangan pesantren saat ini dan upaya mewujudkan lingkungan pendidikan Islam yang aman, berkualitas, serta ramah anak.

Usulan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengubah unsur kerugian negara dalam delik korupsi menuai kontroversi. Benarkah langkah ini sebatas menyelaraskan hukum Indonesia dengan standar UNCAC dan memberi kepastian hukum bagi pengambil keputusan bisnis di BUMN? Lantas, bagaimana dampaknya terhadap pemberantasan korupsi, serta peran KPK dan PPATK dalam menelusuri aliran dana ilegal dan membuktikan suap? Simak pembahasannya bersama pakar hukum perbankan FHUI dan anti pencucian uang, Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.

"Pemerintah Wacanakan Definisi Baru Korupsi Hanya Sebatas Praktik Suap, Apa Dampaknya?"

Narasumber:

Pkl 23.05 ::: Koordinator KOSMAK (Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi), Ronald Loblobly

&

Pkl 00.05 ::: Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus

Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum untuk melihat sejauh mana komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia, termasuk melalui pendidikan keagamaan dan pesantren.
Salah satu momentum penting bagi dunia pesantren adalah lahirnya Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama. Kehadiran direktorat jenderal ini menjadi babak baru dalam penguatan tata kelola pesantren, sekaligus melanjutkan gagasan dan perjuangan yang telah dirintis sejak pemerintahan sebelumnya.
Lantas, bagaimana Kementerian Agama menerjemahkan momentum ini menjadi kebijakan nyata yang mampu memperkuat kemandirian pesantren, meningkatkan kualitas pendidikan, serta menjamin santri mendapatkan kesempatan yang setara untuk meraih masa depan?
Talk Highlight Bersama Menteri Agama RI, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A

Bertepatan dengan 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Greenpeace Indonesia menggelar aksi di Bundaran HI untuk menagih komitmen penanganan krisis iklim dan dampaknya terhadap biaya hidup masyarakat. Lantas, bagaimana tanggapan pemerintah terhadap tuntutan ini? Simak perbincangannya bersama Ricky Tamba (Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI).

Penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak boleh hanya menyasar pelaku pembakaran di lapangan, tetapi juga harus menelusuri dugaan keterlibatan korporasi dan pihak yang memperoleh keuntungan.

Setelah Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura (NEA) merilis dugaan keterlibatan tiga perusahaan Indonesia dalam karhutla yang asapnya berpotensi mencapai Singapura, bagaimana langkah hukum Indonesia terhadap korporasi, termasuk perusahaan bermodal asing? Apa saja hambatan penerapan sanksi pidana dan perdata jika kepemilikan modal berada di luar negeri?

Simak pembahasan selengkapnya bersama Guru Besar Hukum Lingkungan dan Hukum Administrasi Universitas Airlangga, Prof. Dr. H. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.

#RadioElshinta #Karhutla #PenegakanHukum #HukumLingkungan #KebakaranHutan

Karhutla: 98 korporasi disidik, penegakan hukum diuji

Bersama Narasumber

1. Pakar Hukum Pidana dari Universitas Tarumanagara (Untar), Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.

2. Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Sumut, Jaka Kelana Damanik

#DiskusiInteraktif Tanpa Status Bencana Nasional, Seberapa Efektif Penanganan Karhutla?

TALK: Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo

&

Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi

Pesantren bukan hanya tempat menimba ilmu agama, tetapi juga ruang bagi anak-anak untuk tumbuh, membangun karakter, dan menanamkan akhlak mulia. Karena itu, pesantren harus menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Kementerian Agama kini menempatkan Pesantren Ramah Anak sebagai salah satu prioritas, terlebih dengan lahirnya Direktorat Jenderal Pesantren yang diharapkan mampu memperkuat perlindungan santri di seluruh Indonesia.

Lantas, bagaimana mewujudkan pesantren yang tidak hanya unggul dalam pendidikan agama, tetapi juga mampu menjamin hak, keselamatan, dan masa depan anak-anak? Bagaimana membangun budaya pengasuhan yang penuh kasih sayang tanpa menghilangkan nilai kedisiplinan dan tradisi pesantren?

Sejumlah netizen, influencer, hingga tokoh publik mengeluhkan bahwa unggahan mereka di Instagram yang membahas karhutla Kalimantan dan dampak kabut asap, mengalami penurunan jangkauan ( Shadow Ban).//

Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi), Angga Raka Prabowo, menjelaskan bahwa pemerintah tidak melakukan pembatasan atau penghapusan terhadap kritik masyarakat terkait penanganan karhutla. Hilangnya atau dibatasinya konten tersebut merupakan ranah community guidelines (pedoman komunitas) dari masing-masing platform digital (seperti Instagram/Meta), bukan atas perintah Komdigi.

Jika ini adalah ranah community guidelines platform. Menurut Anda, apakah hilangnya konten Karhutla ini murni akibat kekeliruan algoritma (false positive) dalam mendeteksi konten sensitif/kekerasan, atau ada indikasi sistem pelaporan massal (mass reporting) yang disengaja ? Pegiat media sosial - Praktisi Artificial Inteligence MazDjo Pray (Mas Jo)

Menyoroti rencana KPK lakukan upaya jemput paksa Menteri ATR/BPN yang selalu mangkir untuk pemeriksaan.

23.00 ::: mantan jubir/pimpinan KPK/mantan Anggota Komisi III DPR Johan Budi SP

&

24.00 ::: Pegiat Antikorupsi Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi (LKPK) - Bejo Suhendro

Asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kini menjadi ancaman serius, menyusul terpantau masuknya sebaran asap yang mencemari langit Jakarta.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terhadap kualitas udara dan dampaknya bagi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, lansia, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan.

Di tengah ancaman tersebut, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan memahami langkah-langkah perlindungan diri dari paparan asap.

Mewaspadai asap karhutla yang sudah mencemari langit Ibukota Jakarta

Bersama Narasumber :

1. Pakar mitigasi bencana dan kebencanaan - Lesto P. Kusumo

2.Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI Umi Ma'rufah

Mengantisipasi dampak yang timbul usai IHSG anjlok hingga 11 persen.

23.00 ::: Ekonom Universitas Hasanuddin/Chairman ASEAN Competition Institute - Muhammad Syarkawi Rauf

&

24.00 ::: Pengamat Ekonomi - Irwan Ibrahim

"Sembilan Pejabat Baru Dilantik, Gebrakan Apa Yang Dinantikan Publik?"

Narasumber:

Pukul 23.05 ::: Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Prof. Muradi, Ph.D

&

Pukul 00.05 ::: Pengamat Politik Independen/Mantan Anggota MPR RI, Jusuf Suroso

Berikut adalah rangkuman singkat pembahasan "OTT KPK di BNPB, Bagaimana Nasib Penanganan Karhutla?"

bersama narasumber:

1. Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), Avianto Amri

2. Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch, Iskandar Sitorus

"Viral Gubernur Kalimantan Timur ke Singapura di tengah kondisi Karhutla yang masih terjadi, apa yang harus dilakukan pusat?"

Narasumber:

Pkl 23.05 ::: Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan

&

Pkl 00.05 ::: Pengamat Hukum Tata Negara dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

Serangan kelompok militan Houthi yang berulang kali menyasar Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, sejak 6 hingga 11 Oktober 2026 mengakibatkan 19 orang tewas dan 300 lainnya terluka. Kondisi ini memicu peningkatan kewaspadaan terhadap keselamatan penerbangan dan perjalanan, terutama perjalanan umroh. Kondisi ini juga berdampak pada keberangkatan jemaah umrah asal Indonesia. Senin kemarin, sebanyak 53 jemaah umrah di Makassar yang seharusnya berangkat umroh melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulsel terpaksa ditunda. Hal tersebut terjadi, setelah Malaysia Airlines membatalkan penerbangan dengan alasan kondisi keamanan di bandara Saudi. Bagaimana Kementerian Haji dan Umrah menanggapi kondisi keamanan yang terjadi Saudi?

Kami akan membahasnya bersama Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia Akhmad Fauzin

Hari Santri 2026 terasa istimewa. Di tengah peringatan Hari Santri, hadir Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama RI, yang membawa harapan baru bagi penguatan pendidikan pesantren dan masa depan jutaan santri di Indonesia.Dengan tema “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas,” santri ditantang bukan hanya menjadi penjaga tradisi keilmuan dan akhlak, tetapi juga menjadi generasi unggul yang mampu menjawab tantangan zaman dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.Lantas, bagaimana Dirjen Pesantren menerjemahkan harapan ini menjadi kebijakan nyata? Dan bagaimana menyiapkan santri agar menjadi kekuatan penting menuju Indonesia Emas?Live bersama Direktur Jenderal Pesantren Kementerian Agama RI, Bapak Dr. Basnang Sa’id.@Kemenag_RI @PendisKemenag Stream: http://elshinta.com/live/radio

"Menimbang dampak dari pemberlakuan kembali kebijakan siswa tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027/2028."

Narasumber:

Pkl 23.05 ::: Ketua PB PGRI yang juga Pengamat Pendidikan Islam UIN Jakarta, Dr. Jejen Musfah MA,

&

Pkl 00.05 ::: Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi

KUALA LUMPUR – Pemangku Presiden Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia–Indonesia (ISWAMI Malaysia), Datuk Ahmad Zaini Kamaruzzaman, mendesak tindakan segera, tegas, dan menyeluruh untuk mengatasi kabut asap lintas batas yang berdampak terhadap kualitas udara di Malaysia akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia.

Dalam siaran pers yang diterima redaksi Elshinta, Senin (12/10/2026), Ahmad Zaini menyatakan bahwa kabut asap atau jerebu, istilah yang digunakan di Malaysia, bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, kesejahteraan rakyat, dan tanggung jawab bersama negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

“Jerebu bukan sekadar isu alam sekitar, malah melibatkan kesihatan awam, kesejahteraan rakyat dan tanggungjawab bersama negara serantau,” demikian pernyataan Ahmad Zaini dalam siaran pers tersebut.

Ia menilai persoalan kabut asap yang berulang membutuhkan penyelesaian menyeluruh dan berjangka panjang, bukan hanya penanganan darurat ketika kualitas udara memburuk.

ISWAMI Malaysia Dorong Lima Langkah Penanganan Kabut Asap

Ahmad Zaini menggarisbawahi lima prioritas untuk mengatasi kabut asap lintas batas.

Pertama, melindungi kesehatan masyarakat melalui pemantauan kualitas udara, penyampaian informasi dan imbauan kesehatan yang akurat, serta langkah perlindungan bagi kelompok rentan. Masyarakat juga diminta memperhatikan Indeks Pencemaran Udara (IPU) dan mengikuti arahan otoritas terkait.

Kedua, memperkuat pencegahan dan penegakan hukum di Indonesia melalui percepatan pemadaman kebakaran, pencegahan pembakaran terbuka, serta tindakan tegas terhadap pihak yang melanggar hukum.

“Mempergiat pemadaman kebakaran, mencegah pembakaran terbuka dan mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang melanggar undang-undang,” demikian salah satu rekomendasi dalam siaran pers tersebut.

Ketiga, meningkatkan kerja sama Malaysia dan Indonesia melalui pertukaran data titik panas (hotspot), pemantauan pergerakan asap, pertukaran informasi, bantuan teknis, serta operasi pemadaman kebakaran jika diperlukan.

Keempat, memperkuat komitmen ASEAN dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan keadaan darurat guna mewujudkan kawasan bebas kabut asap.

Kelima, mendorong pemberitaan media yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Media diminta mengutamakan fakta, pandangan pakar, serta suara masyarakat terdampak dan menghindari narasi yang menyalahkan seluruh masyarakat suatu negara.

Indonesia dan Malaysia Diminta Perkuat Kerja Sama

Ahmad Zaini menegaskan, hubungan erat Indonesia dan Malaysia perlu menjadi landasan untuk membahas persoalan kabut asap secara terbuka dan dewasa, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat kedua negara.

“Kedua-dua negara berhak menikmati udara bersih dan persekitaran selamat,” tegasnya.

Menurutnya, kabut asap lintas batas tidak boleh terus dianggap sebagai masalah musiman tanpa penyelesaian jangka panjang yang efektif dan terukur.

Ia meyakini kerja sama yang tulus, akuntabilitas yang jelas, serta tindakan nyata dapat mencegah berulangnya kabut asap yang mengancam kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Ahmad Zaini pun mendorong seluruh pihak terkait menjadikan perlindungan masyarakat dan kualitas lingkungan sebagai prioritas utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

#ISWAMI #KabutAsap #KabutAsapLintasBatas #Karhutla #IndonesiaMalaysia #ASEAN #KualitasUdara #LingkunganHidup #Elshinta

Anhui – PT Tiran Nusantara Grup bersama Conch InvestmentHoldings (Hong Kong) Ltd. menandatangani kerja sama investasi tahap awal senilai Rp10 triliun di sektor manufaktur dan energi hijau. Penandatanganan berlangsung di Anhui, Tiongkok, Jumat (9/10/2026).

Kesepakatan tersebut ditandatangani Direktur OperasionalTiran Nusantara Grup Andi Karyadi dan Direktur Conch Li Xin, disaksikan Presiden Komisaris Tiran Nusantara Grup Andi Amar Ma’ruf Sulaiman. Ruang lingkup kerja sama meliputi pembangunan pabrik bahan anoda baterai litium, pabrikkemasan plastik, pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), serta pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).

Conch merupakan perusahaan asal Tiongkok yang mengembangkan bisnis di sektor energi baru, pengolahan limbah, serta material industri dan konstruksi berteknologi tinggi. Perusahaan tersebut disebut telah merealisasikan investasi sekitar Rp30 triliun di Indonesia. Kerja sama denganTiran Nusantara Grup diharapkan memperluas investasi dan dikembangkan secara bertahap pada masa mendatang.

Humas PT Tiran Nusantara Grup, Rezki Mulyadi, mengatakankerja sama tersebut mencerminkan kepercayaan mitra internasional terhadap peluang investasi di Indonesia.“Kerja sama ini menegaskan kepercayaan mitra internasional terhadap iklim investasi Indonesia dan kapasitas industrinasional. Kami berkomitmen membangun industri hilir yang mampu menyerap tenaga kerja 5.000 orang dan memperkuat kemandirian ekonomi,” ujar Rezki.

Dalam struktur usaha patungan, komposisi kepemilikandisesuaikan dengan karakter masing-masing proyek. Pada sebagian usaha, Tiran Nusantara Grup memiliki 49% saham dan Conch 51%. Sementara pada usaha patunganlainnya, kepemilikan Tiran Nusantara Grup sebesar 51% dan Conch 49%.Berawal dari Inovasi PertanianTiran Nusantara Grup didirikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Perjalanan usahanya berawal dari penelitian pengendalianhama tikus yang menghasilkan inovasi bernama Tiran, singkatan dari “Tikus Diracun Amran”.

Pada 1995, Amran mengurus hak paten sejumlah inovasi, diantaranya Tiran 58PS dan Alpostran. Ia tercatat memiliki tujuh hak paten di bidang inovasi pertanian, khususnya pengendalian hama. Produknya disebut telahdigunakan petani di Indonesia dan dipasarkan ke sejumlah negara, termasuk Jepang, Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

Pada 2004, usaha tersebut berkembang menjadi cikal bakalTiran Nusantara Grup. Berawal dari modal pinjaman Rp500 ribu, grup ini kemudian berkembang ke sektor pertambangan, energi, perdagangan, logistik, dan kawasanindustri. Kegiatan logistiknya didukung armada kapal angkut, dump truck, serta alat berat. Grup tersebut menyatakan telah aktif berinvestasi di berbagai sektor sejak 2007.

Rezki mengatakan usaha utama pengendalian hama ditutupsetelah Amran diangkat menjadi Menteri Pertanian pada 2014 untuk menjaga profesionalisme, sementara lini bisnis lainnya terus dikembangkan.

Investasi dan Kegiatan SosialDi luar kegiatan usaha, Andi Amran Sulaiman juga menjalankan berbagai kegiatan sosial, antara lain pemberian beasiswa kepada anak yatim piatu, penyandang disabilitas, mahasiswa Indonesia, dan mahasiswa Palestina.

Angkatan terakhir program beasiswa tersebut disebut mencakup 112 penerima. Bantuan kemanusiaan juga disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana di dalam dan luar negeri, termasuk Turki.

Selain itu, Amran disebut membangun masjid senilai Rp1triliun berkapasitas hingga 20.000 orang serta berinvestasi dalam pembangunan rumah sakit setinggi 17 lantai untuk mendukung akses layanan kesehatan masyarakat.

Kerja sama investasi dengan Conch diharapkan memperkuatindustri manufaktur nasional, membuka peluang lapangan kerja, serta mendorong pengembangan energi bersih dan pengolahan limbah. Realisasi proyek ini juga berpotensi memperluas rantai pasok domestik dan meningkatkan nilai tambah industri di Indonesia.

Menyoroti langkah efisiensi anggaran pemerintah pada akhir tahun, Apa dampaknya?

23.00 ::: Pengamat Ekonomi dan energi, Salamuddin Daeng

&

24.00 ::: Pengamat ekonomi Irwan Ibrahim

Dua pelajar SMP meninggal dunia dalam kecelakaan di kawasan Alam Sutera, Tangerang Selatan, setelah diduga berusaha menghindari rombongan pelajar yang membawa senjata tajam. Polisi telah mengamankan tiga pelajar dan menyita sejumlah barang bukti, termasuk celurit, arit, golok, serta sepeda motor Honda PCX berwarna merah.

Narasumber : Kapolsek Serpong, Kompol Suhardono

Bagaimana sebaiknya pemerintah menanggapi desakan penetapan bencana nasional yang menguat seiring masalah karhutla yang tidak kunjung usai?

Narasumber:

Pkl 23:00 ::: Pengkampanye Urban Berkeadilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nasional, Wahyu Eka Styawan

&

Pkl 24:00 ::: Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi

#DiskusiInteraktif Menimbang wacana penambahan kursi DPR dalam revisi UU Pemilu, Mampukah perbaiki kinerja dan kualitas anggota parlemen?

1. Pengamat Politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT, Shohibul Anshor Siregar

&

2. Advokat dan Tenaga Ahli Bawaslu RI 2008 - 2017 yang juga Sekjen Pusat Kajian Konstitusi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Heriyanto, S.H., M.H.

Pemerintah membuka wacana untuk mengakhiri kebijakan naik kelas otomatis dan berencana menerapkan kembali aturan tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Fenomena "RMS" (Rajin Malas Sama Saja) akan segera berakhir. Kebijakan "Naik kelas Otomatis" yang selama ini diterapkan di sekolah, secara tak sadar telah menciptakan frustasi di kalangan siswa yg rajin belajar utk mengejar nilai tinggi. Karena pada akhirnya, hasil akhir belajar sama antara siswa yang rajin belajar dan siswa yang kurang berusaha.

Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, kebijakan ini sedang dikaji dan dipersiapkan jika disepakati melalui rekomendasi konvensi pendidikan. Mengapa sistem tinggal kelas yang dulu dihapus demi kesehatan mental anak dan menekan angka putus sekolah, kini justru ingin dihidupkan kembali? Apakah ini tanda bahwa Kurikulum Merdeka dinilai gagal dalam memberikan evaluasi kompetensi secara objektif tanpa harus mengorbankan kenaikan kelas siswa? Bagaimana Praktisi Pendidik merespon wacana ini ? Afni Wahyuni - Praktisi Pendidikan, Guru SMPN 4 Tembilahan Hulu, Indragiri Hilir

UU Perlindungan Ketenagakerjaan disahkah, apa implikasinya?

Bersama Narasumber:

1. Fungsionaris Kadin Indonesia, yang juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI) Jakarta Timur, Muhammad Sirod

2. Ketua Umum Konfederasi KASBI, Sunarno

Serikat Pekerja Indonesia mengapresiasi pengesahan UU Perlindungan Ketenagakerjaan. Buruh kini merasa aman dengan adanya aturan pesangon dan upah, dimana perusahaan wajib menyiapkan cadangan dana guna menjamin kepastian pembayaran hak pekerja saat terjadi PHK atau kepailitan. Apakah UU ini masih menyisakan sejumlah pertanyaan krusial di pihak Pengusaha..? Point apa saja yg masih dinilai krusial dan blm mencapai win win solution ? Adakah yg akan diperjuangkan pihak Pengusaha/Perusahaan nanti dalam penyusunan naskah final dan regulasi teknis turunannya ? Talk dengan - Bob Azam adalah Ketua Bidang Ketenagakerjaan di Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

“Setelah Putusan MK: Tuntas atau Masih Ada Persoalan soal Ijazah Gibran?”

Narasumber:

Pkl 23.05 ::: Anggota Komisi 2 DPR RI Periode 2019-2024, Guspardi Gaus

&

Pkl 00.05 ::: Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik. MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen kelulusan pendidikan setingkat SMA dari sekolah di luar negeri. Namun, perkara tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Lantas, bagaimana publik harus memahami putusan MK tersebut dan implikasinya terhadap kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden?

Kita akan membahasnya bersama Akademisi Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun.

Bagaimana mencermati putusan MK yang menolak gugatan ijazah Gibran yang dinilai tidak mempunyai kedudukan hukum secara objektif. Peneliti Kepemiluan dan Demokrasi Indonesia serta Dosen Tidak Tetap pada Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia - Titi Anggraini, S.H., M.H

"Menyoroti putusan MK tentang gugatan ijazah Gibran dan dampaknya bagi konstalasi politik nasional."

Narasumber:

Pkl 23.05 ::: Dosen Hukum Tata Negara Universitas Negeri Surabaya, Hananto Widodo

&

Pkl 00.05 ::: Pengamat Politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT, Shohibul Anshor Siregar

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan akan disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI. Regulasi tersebut mengatur pelindungan pekerja informal dan digital, pembatasan kontrak serta outsourcing, jam kerja dan cuti, hingga pengupahan, jaminan sosial, dan kesejahteraan pekerja. Bagaimana mencermati pengesahan regulasi tersebut?

Untuk mencermatinya, akan dibahas bersama Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut judi online sebagai kejahatan transnasional karena mayoritas infrastruktur dan alamat IP-nya berada di luar negeri, namun secara aktif menyasar dan merugikan masyarakat Indonesia. Pemerintah telah memblokir 4,1 juta konten judi online sejak Oktober 2024. Lantas, langkah mitigasi apa yang paling mendesak untuk mempersempit ruang gerak domain atau IP baru secara otomatis?

Hal ini dibahas bersama Pakar Keamanan Siber Vaksincom, Alfons Tanujaya.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan TNI harus terus beradaptasi menghadapi perkembangan bentuk ancaman dan peperangan yang semakin kompleks dan tidak lagi hanya bersifat fisik. Di usia ke-81, TNI dituntut menjadi kekuatan pertahanan yang profesional, modern, responsif, inovatif, dan adaptif, serta mampu menguasai perkembangan teknologi. Prabowo juga menekankan pentingnya TNI untuk selalu dekat dengan rakyat dan hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan.

Bagaimana mencermati arahan Presiden Prabowo serta peran TNI dalam menghadapi tantangan pertahanan ke depan?

Simak Penjelasannya Dengan Dr. John Palinggi, pemerhati kebijakan publik dan konsultan pertahanan, sekaligus mantan tenaga ahli pengajar Lemhannas RI.

Wacana wajib militer terbatas di Indonesia kembali menjadi sorotan, setelah diusulkan Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI. Wacana tersebut diarahkan bagi anak-anak usia 18 tahun untuk memperkenalkan kedisiplinan, budi pekerti, serta pemahaman bela negara melalui kerja sama sekolah, TNI, Polri, dan praktisi. Jika wacana ini diperdalam, aspek apa yang paling krusial untuk dibahas, mulai dari tujuan, mekanisme pelaksanaan, hingga perlindungan hak peserta?

Talk dengan: Prof. Muradi, M.Si., M.Sc., Ph.D., Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran (Unpad) & Penasihat Senior LAB 45.

Timnas Indonesia keluar sebagai juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menaklukkan Thailand pada laga final di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (5/10/2026) malam WIB. Gelar ini menjadi catatan bersejarah bagi tim nasional sepak bola senior Indonesia setelah penantian panjang selama 35 tahun. Di tengah euforia kemenangan, sorotan juga tertuju pada kontribusi pemain diaspora seperti Kevin Diks dan Dean James dalam memperkuat kedalaman taktik tim serta keseimbangannya dengan pemain lokal. Selain itu, pemangkasan hadiah juara dari proyeksi 1 juta dolar AS menjadi 650 ribu dolar AS atau sekitar Rp11,6 miliar memunculkan pertanyaan terkait transparansi dan komersialisasi turnamen regional.

Talk dengan: Pengamat sepak bola Kesit Handoyo.

Menyoroti hasil pertandingan final FIFA ASEAN Cup antara Indonesia vs Thailand dan masa depan tim Garuda yang diperkuat pemain keturunan

Narasumber:

Pkl 23:00 ::: Presiden Forum Komunikasi Suporter Indonesia (FKSI) sekaligus pengamat sepak bola, Richard Ahmad Supriyanto

Pkl 24:00 ::: Pemerhati Sepakbola, M. Wildan

Rutan Depok menyelidiki dugaan pelanggaran SOP setelah beredar video sekelompok pria berjoget dan diduga mengonsumsi narkoba di sebuah ruangan yang diklaim berada di dalam lapas wilayah Depok. Sebanyak 22 narapidana dan 2 petugas telah diperiksa. Karutan Depok Ario Galih Maduseno menyebut kasus tersebut telah dilaporkan ke kepolisian.

Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres, tiga hari lalu, resmi memiliki 26 anggota baru yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, pakar hukum tata negara, pengusaha, hingga mantan pejabat.

Wantimpres merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang keberadaannya diatur langsung dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945.

Meski berperan sebagai think tank internal Presiden dan memberikan nasihat yang bersifat rahasia, masukan Wantimpres tidak bersifat mengikat. Artinya, Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menggunakan ataupun mengabaikan masukan yang diberikan.

Lantas, bagaimana publik dapat mengukur kinerja dan efektivitas lembaga ini?

Narasumber : Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Trunojoyo Madura, Fauzin, S.H., LL.M.,

"Belum genap 2 tahun, Presiden sudah 4 kali mengganti Kepala BAKOM RI, Apa yang terjadi?"

Narasumber:

Pkl 23:00 ::: Pakar Komunikasi Politik, Komunikolog Indonesia, sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survey, Gogo Bangun Negeri (GBN), Dr. Emrus Sihombing

&

Pkl 24:00 ::: Pemerhati Kebijakan Publik dan Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) - Sugianto Emik

Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Samsul Ridwan, menyatakan perkelahian yang melibatkan 10 siswa di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, harus menjadi introspeksi bagi semua pihak dalam memperkuat perlindungan anak, baik orang tua, sekolah, keluarga, maupun lingkungan.

Sehari setelah dilantik sebagai Kapolri, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan mutasi dan rotasi terhadap 88 perwira tinggi dan menengah Polri, termasuk seluruh Kapolda di Pulau Jawa. Mutasi disebut sebagai bagian dari penyegaran dan kebutuhan organisasi. Namun, apakah langkah tersebut juga menjadi awal konsolidasi untuk membangun struktur kepolisian sesuai agenda dan prioritas kepemimpinan baru?

Pembahasannya bersama Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal dan mantan anggota Kompolnas, Prof. Hamidah Abdurrachman.

"Harapan pada Kapolri baru, bagaimana arah agenda Reformasi?"

Narasumber:

Pkl 23.05 ::: Ketua Public Interest for Public Trust yang juga Mantan Anggota Kompolnas, Dr M Nasser, SpKK, DLAW.

&

Pkl 00.05: Praktisi Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

Sejumlah tokoh oposisi di pemerintahan Jokowi dilantik menjadi anggota Wantimpres dan Kepala Bakom, pertanda apa? Bersama Narasumber:

1. Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan

2. Direktur Emrus Corner/Komunikolog Indonesia UPH, Dr Emrus Sihombing